AI Mungkin Tak Rebut Pekerjaanmu, tapi Pasti Mengubahnya di 2026

tirto.id - Di Indonesia hari ini, kian banyak orang berhenti mencari pekerjaan. Bukan karena mereka berhasil mendapatkannya, justru karena kepayahan sebab belum menemukannya.

Pada Desember 2025 lalu, Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan (PR EMK) BRIN, Zamroni Salim, menilai jumlah orang yang putus asa mencari kerja di Indonesia melonjak tajam dari 813 ribu orang pada 2019 menjadi 2,7 juta orang pada 2024. Hampir 38 persen di antaranya adalah lulusan sekolah dasar.

Namun, putus asa bukan monopoli mereka yang berpendidikan rendah saja. Lulusan SMA sederajat menyumbang hampir seperempat angka temuan, disusul jebolan SMP yakni 20,7 persen. Mencari kerja, bagi banyak warga Indonesia, sudah berubah menjadi pengalaman yang perih dan melelahkan.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja meningkat dari 7,8 juta orang pada 2019 menjadi 11,7 juta orang pada 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran mencapai 7,46 juta orang per Agustus 2025.

Angka itu memang turun tipis dibanding tahun sebelumnya, tapi perbaikannya tidak merata. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) justru meningkat di kelompok terdidik. Lulusan jenjang Universitas mencatat TPT 12,12 persen pada Agustus 2025, naik dari 11,28 persen setahun sebelumnya. Lulusan diploma justru mengalami penurunan TPT menjadi 1,96 persen.

Data ini menyingkap paradoks yang kian nyata. Pendidikan tinggi tak lagi menjamin transisi mulus masuk ke dunia kerja. Kajian CSIS Indonesia pada 2025 mencatat lebih dari 1,01 juta lulusan perguruan tinggi di Indonesia menganggur pada awal tahun lalu, kian memperkuat fenomena pengangguran terpelajar.

Dalam kondisi runyam ini, pasar kerja (job market) seakan telah mengalami fase senjakala – di luar negeri beken dengan istilah ‘jobpocalypse’. Di titik inilah kecerdasan buatan alias AI (artificial intelligence) mulai sering disebut-sebut, entah sebagai kambing hitam atau sebagai harapan. Kekhawatiran AI akan 'mencuri' pekerjaan manusia mudah dipahami. terutama di tengah pasar kerja yang penuh sesak.

Melongok tahun 2025 lalu, sejumlah pakar menilai tekanan perubahan akibat AI paling cepat terjadi pada pekerjaan sektor administratif dan layanan dasar. Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai otomatisasi memangkas kebutuhan tenaga kerja di sektor administrasi, layanan pelanggan, hingga pekerjaan on-call. Chatbot perbankan, agen AI untuk call center, dan otomatisasi layanan publik menunjukkan bahwa AI sudah menjadi pesaing langsung tenaga kerja manusia di lapis operasional dasar.

“Dampak paling terasa adalah lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi semakin berkurang,” kata Nailul kepada wartawan Tirto, Minggu (11/1/2026).

Namun, data justru menunjukkan lanskap situasi yang lebih berlapis. Future of Jobs Report 2025yang dirilis World Economic Forum (WEF) memperkirakan bahwa antara 2025 hingga 2030, pekerjaan yang tumbuh paling cepat di Indonesia yakni AI and Machine Learning Specialist, dengan proyeksi kenaikan permintaan 52 persen. Sedangkan yang menyusut paling dalam adalah pekerja penginputan data (turun 29 persen) serta tenaga perakit dan pekerja pabrik (9 persen).

Masih dalam laporan yang sama, terlihat tingginya kebutuhan kemampuan di sektor AI dan big data. Akan tetapi, tidak berarti semua pekerjaan mesti menjadi pakar kecerdasan buatan. Kian relevan justru tuntutan agar setiap bidang seperti pemasaran, logistik, serta layanan publik dapat dioperasikan berdampingan dengan sistem kecerdasan buatan.

Dominasi AI dan big data sebagai keterampilan utama di masa mendatang juga menandai perubahan mendasar bahwa teknologi menjadi infrastruktur yang menopang hampir semua industri. Dampaknya akan jelas pada peta pekerjaan. Profesi dan kemampuan pekerja yang cakap analitik akan menjamur, sementara pekerjaan rutin dan mudah diautomasi menyusut.

Dalam jangka menengah hingga panjang, Nailul Huda meyakini ekonomi menyesuaikan diri. Negara yang unggul bukan lah yang melawan AI, melainkan yang paling cepat menyiapkan sumber daya manusia adaptif. Ia merujuk pada India dan Singapura sebagai pemasok tenaga kerja digital lintas negara.

Tantangan Indonesia, kata dia, adalah bersaing dengan sumber daya global, bukan sekadar mengkhawatirkan perkembangan kecerdasan buatan. “PR paling besar adalah di pihak pemerintah untuk menyiapkan SDM kompetitif bersaing,” ucap Huda.

Kehadiran AI dan otomatisasi menuntut pekerja manusia bergeser dari kecepatan eksekusi menuju kemampuan analitik, menilai keadaan, dan mendalami konteks. Data WEF akhirnya menunjukkan keterampilan yang dibutuhkan ke depan ini bersifat cross-cutting skills sebagai fondasi yang dibutuhkan hampir semua industri.

Arah ini seturut pola investasi sektor AI di Indonesia. Data Tracxn menunjukkan sektor AI di Indonesia telah menghimpun pendanaan sekitar 1,07 miliar dolar AS sepanjang 2016–2024. Puncaknya terjadi pada 2022 ketika pendanaan mencapai 452 juta dolar AS, sebelum turun ke angka sekitar 20 juta dolar pada 2023, lalu pulih kembali pada tahu 2024.

Fluktuasi tajam ini mencerminkan perubahan sikap investor. AI tidak lagi cukup menjanjikan masa depan bagi pelalu industri, tetapi dituntut membuktikan kegunaannya lebih cepat saat ini. Ekspektasi tersebut juga tercermin dalam benak para investor global.

Survei PwC’s Global Investor Survey 2025 terhadap 1.074 profesional investasi di 26 negara menunjukkan bahwa 64 persen investor mengharapkan AI bisa menekan biaya operasional korporasi, sementara 54 persen menekankan harapan peningkatan kelincahan operasional. Pola ini mengungkap setidaknya dalam jangka pendek, AI diposisikan pelaku industri masih sebagai alat untuk mencapai efisiensi, belum sebagai langkah ekspansi bisnis.

Kendati begitu, AI kini sudah begitu luas diadopsi berbagai bidang industri. Laporan dari The ROI of AI 2025 yang diterbitkan Google Cloud berdasarkan survei terhadap 3.466 pemimpin senior global–termasuk 116 dari Indonesia–memperlihatkan bahwa penggunaan agen AI kini bisa dipastikan lintas sektoral.

Tingkat adopsi tertinggi tercatat di industri telekomunikasi dan otomotif/manufaktur. Disusul layanan publik (55 persen) serta industri media dan hiburan (54 persen). Laporan sama juga menunjukkan 88 persen pengguna awal AI yang bersifat agen (agentic AI) mengalami ROI (return of investment) yang positif, dengan layanan pelanggan dan pengalaman pelanggan memimpin kepuasan adopsi AI di angka 49 persen pada semua jenis industri.

Dengan pencapaian jangka pendek dan jangka panjang yang menjanjikan, tak heran sudah banyak industri yang mengadopsi AI dalam kebijakan perusahaan. Namun, kesiapan Indonesia dinilai belum solid untuk menyambut peluang hingga tantangan AI.

Lembaga studi kebijakan digital Information and Communication Technology (ICT) Institute melihat ekosistem AI Indonesia berkembang secara tambal sulam. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan, infrastruktur digital memang membai seperti pusat data yang bertambah dan jaringan makin cepat—tetapi arah kebijakan masih kabur. AI kerap dipromosikan sebagai simbol kesiapan digital, tanpa peta jalan yang jelas soal tujuan, sektor prioritas, kesiapan talenta, dan mitigasi risiko.

Akibatnya, adopsi AI berpotensi berjalan tanpa strategi ketenagakerjaan yang matang. Heru memperingatkan bahwa 2026 berpotensi menjadi fase rawan. Pekerjaan sektor lama dapat menyusut lebih cepat dibandingkan lapangan pekerjaan baru yang tercipta. Manufaktur dan bidang administratifi berisiko kehilangan daya serap, sementara peluang kerja baru berbasis AI belum cukup terbuka lebar dalam menampung bonus demografi.

“AI Indonesia masih sebatas gimik dan bahasa ‘jualan’ narasi saja agar seolah negara siap mengembangkan, padahal AI ini mau dibawa ke mana, mengaturnya seperti apa, kesiapan talentanya bagaimana masih begitu terbatas,” ungkap Heru kepada wartawan Tirto, Minggu (11/1/2026).

Tak mengherankan, perkembangan AI jadi tidak selalu sejalan dengan penerimaan sosial di masyarakat. Hasi survei Jakpat terhadap 1.334 responden di Indonesia yang mengenal AI, menunjukkan bahwa 64 persen khawatir manusia bakal terlalu bergantung pada teknologi dengan kehadiran AI. Sementara itu, 55 persen responden takut kehadiran AI memicu pengangguran. Kekhawatiran masyarakat tidak semata soal pekerjaan yang hilang, tetapi juga soal kepercayaan, privasi, dan kendali terhadap perkembangan AI.

Namun, setidaknya konteks global dapat membantu menenangkan sebagian kecemasan itu. Meski lebih dari 800 juta orang mengaku sudah menggunakan ChatGPT secara global, data Biro Sensus AS melaporkan hanya sekitar 10 persen perusahaan besar yang benar-benar sudah mengintegrasikan AI ke dalam proses operasional mereka di negara Paman Sam.

Studi Yale Budget Lab juga menyimpulkan bahwa belum ada bukti kuat sektor yang intensif AI otomatis melakukan pemutusan hubungan kerja lebih besar dibanding sektor lain. Seperti gelombang teknologi baru sebelumnya, yang terjadi saat ini semacam pergeseran sifat dari pasar kerja.

Pekerjaan lama menyusut, pekerjaan baru muncul. Keterampilan jadul akan kehilangan nilai, keterampilan baru semakin dicari.

Di Indonesia, survei Amazon Web Services (AWS) bersama Strand Partners memperkuat kondisi itu. Dalam laporan dengan tajuk Unlocking Indonesia’s AI Potential yang melibatkan 1.000 pemimpin bisnis serta 1.000 responden publik, ditemukan bahwa 76 persen bisnis di Indonesia masih menggunakan AI pada tahap dasar. Seperti baru digunakan untuk efisiensi dan penyederhanaan proses pekerjaan.

Baru 11 persen bisnis yang mencapai adopsi menengah, dan 10 persen yang benar-benar sudah transformatif dengan memanfaatkan AI dalam fase kebijakan pengembangan produk dan pengambilan keputusan perusahaan.

Dengan begitu, AI kemungkinan tidak akan “mengambil” pekerjaan manusia secara massal, tetapi hampir pasti akan mengubah bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Di tahap ini, langkah yang jelas dari pemerintah terhadap perkembangan AI dan kebijakan industri akan berperan vital terhadap kepastian pasar kerja mendatang.

Oktober 2025 lalu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa AI akan membawa peluang ekonomi dan pintu bagi jutaan tenaga kerja. Ia merujuk proyeksi global yang menyebut AI berpotensi menggantikan 85 juta pekerjaan pada 2025, tetapi sekaligus menciptakan sekitar 90 juta pekerjaan baru.

“AI perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti,” ujar dia di forum kumparan AI for Indonesia pada Oktober 2025.

Menurut Meutya, Indonesia termasuk negara yang paling optimistis dalam menyambut AI. Pemerintah pun menyiapkan kerangka kebijakan dalam bentuk Peta Jalan Nasional AI yang ditargetkan terbit awal 2026 ini melalui Peraturan Presiden. Pendekatannya menekankan AI sebagai alat penguat kemampuan manusia, bukan sebagai pengganti peran manusia.

Optimisme kebijakan ini penting di tengah penerimaan sosial yang masih rapuh. Dan tanpa kebijakan yang tepat, AI sudah pasti dapat mengubah pasar kerja. Menentukan siapa yang bertahan, dan siapa yang mau tak mau mesti ditinggal.