Masuk tirto.id
tirto.id - Center of Economics and Law Studies (CELIOS) menilai gelombang aksi yang terjadi belakangan ini dipicu oleh meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menyebut kondisi tersebut ibarat “bom waktu” yang dibiarkan tanpa jawaban pemerintah.
“Masalah yang dihadapi masyarakat itu masalah dari perut. Harga beras naik, PHK meningkat, kelas menengah terhimpit, tapi pemerintah selalu bilang ekonomi baik-baik saja,” kata Huda dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Ia menyoroti klaim pemerintah soal pertumbuhan ekonomi 5,12 persen yang menurutnya tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.
“Kalau di data resmi BPS terlihat tumbuh, tapi yang dirasakan masyarakat justru sebaliknya. Bahkan Presiden Prabowo sempat menyebut Indonesia terang ko, sambil bangun tidur di kamar, yang justru memperburuk persepsi publik,” ujar Huda.
Huda menilai lonjakan PHK menjadi akar keresahan masyarakat. Ia mencatat, pada Juni 2025 jumlah PHK meningkat 32,19 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, pemerintah dinilainya seolah menutup mata terhadap persoalan serius ini.
“Saya rasa sebenarnya yang menjadi akal permasalahan mengapa para penduduk melakukan protes dalam beberapa hari terakhir juga (karena) PHK. Di bulan Juni tahun 2025 itu sudah meningkat 32,19 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Nah ini jadi masalah sebenarnya ketika PHK itu naik, tapi pemerintah itu seakan-akan tutup mata dengan kondisi yang terjadi,” jelasnya.
Penulis: Natania Longdong
Editor: Hendra Friana
