Celios Soroti Lonjakan Kekayaan Pejabat di Era Prabowo

tirto.id - Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti ketidaksesuaian pernyataan dengan kenyataan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, utamanya dalam menjalankan agenda efisiensi.

Peneliti Celios, Galau D Muhammad, menilai, di tengah narasi penghematan yang gencar disuarakan, data Celios justru menunjukkan peningkatan kekayaan signifikan pada 140 pejabat publik.

"Kita menemukan ada kontras yang sangat jelas yang membedakan antara apa yang diucapkan pejabat hari ini dan apa yang dirasakan masyarakat paling bawah," katanya dalam diskusi online dikutip dari YouTube Aktualforum, Sabtu (25/10/2025).

Data Celios mengungkap 140 pejabat publik mengalami peningkatan kekayaan hingga mencapai Rp30 triliun. Lonjakan ini terjadi dalam setahun terakhir, bersamaan dengan pemerintahan Prabowo yang mengusung agenda efisiensi.

"Pak Prabowo bicara efisiensi, peningkatan hari ini total 140 pejabat publik, kekayaannya mencapai Rp30 triliun. Mengalami lonjakan signifikan dari tahun sebelumnya," tutur Galau.

Temuan ini semakin kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat yang justru terpuruk. Galau menyebut indikator kemiskinan semakin jelas terlihat dari maraknya pinjaman online dan surat penagihan utang.

Celios juga mencatat fenomena sentralisasi kekayaan pada 50 orang terkaya Indonesia. Peningkatan kekayaan kelompok ini sangat signifikan, sementara masyarakat biasa justru menghadapi beban ekonomi yang semakin berat.

"50 orang terkaya itu mengalami sentralisasi kekayaan, peningkatannya sangat signifikan. Bahkan pejabat publik. Faktanya kekayaan mereka yang melampaui kekayaan republik secara keseluruhan,” ujarnya.

Galau menyoroti ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah. Di satu sisi, masyarakat diminta bersabar menunggu perbaikan ekonomi, namun di sisi lain tidak ada kompensasi negara bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.

"Ketika publik diminta untuk tunggu, pemerintah butuh waktu, tapi tidak pernah ada kompensasi negara atas waktu-waktu pekerjaan yang diputus dari hubungan kontraknya," tegasnya.

Celios menilai pemerintah menggunakan berbagai narasi baru sebagai pengalihan dari masalah pokok ekonomi. Mulai dari Kopdes Merah Putih, ketahanan pangan, food estate, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG), dianggap sebagai upaya membenturkan masyarakat dengan isu-isu yang tidak esensial.

"Kita dibenturkan dengan berbagai banyak barang baru, kopdes merah putih, kita dibenturkan dengan ketahanan pangan, kita dibenturkan oleh food estate, kita dibenturkan oleh MBG, yang sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh publik sedari awal," paparnya.