Masuk tirto.id
tirto.id - Sejumlah orangtua siswa baru di beberapa SMP negeri Kabupaten Tegal mengeluhkan mahalnya harga baju siswa di Tegal. Salah seorang orangtua di SMP Negeri 1 Lebaksiu, yang enggak disebutkan namanya, mengaku harus merogoh uang hingga Rp800 ribu demi seragam siswa.
“Sudah termasuk baju harian, olahraga, pramuka, sama batik. Tapi bayar di awal, enggak bisa nyicil,” katanya kepada tegalterkini.id, Kamis, (17/7/2025).
Orangtua lain di SMP Negeri 2 Dukuhturi juga mengeluhkan hal yang sama. Mereka diminta membeli seragam sekolah seharga Rp800 ribu tanpa ada opsi mencicil.
"Kami diminta bayar di hari pertama masuk sekolah, tanpa opsi pembayaran bertahap,” ujar orangtua yang enggak menyebutkan namanya itu.
Namun, warga tersebut mengaku harus merogoh uang hingga Rp1,5 juta untuk baju sekolah anaknya. Angka itu sudah termasuk perlengkapan lain seperti tas, sepatu, topi, dan atribut sekolah lain di luar seragam.
Hingga berita ini diunggah, pihak sekolah yang diduga memberatkan wali murid belum menanggapi keluhan tersebut.
Peneliti dari RIGHTS (Research Public & Human Rights), Firdaus Buchori, menilai mahalnya seragam sekolah adalah bukti seragam menjadi beban baru bagi orangtua.
"Seragam seharusnya menjadi alat penyamarataan sosial di Sekolah, bukan justru menciptakan beban ekonomi baru bagi keluarga yang kurang mampu,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (18/7/2025).
Firdaus menilai, sekolah kehilangan fungsi inklusif akibat praktik jual-beli seragam sekolah. Ia beralasan, praktik jual-beli sekolah membuka ruang praktik curang. Padahal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tak melarang siswa membeli seragam sendiri, tetapi praktik ini masih terjadi di daerah.
“Masih banyak laporan soal pembelian kolektif yang tidak disertai transparansi harga, bahkan cenderung dipaksakan. Ini melanggar semangat keadilan sosial dalam pendidikan,” kata Firdaus.
Ia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Tegal, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, segera mengambil langkah konkret, mulai dari pembatasan harga seragam, fasilitasi pengadaan bersama yang murah dan transparan, hingga pemberian subsidi untuk keluarga tidak mampu. Ia menilai masalah seragam harus diselesaikan agar tidak terulang di masa depan, tidak hanya di Tegal, tapi juga di daerah lain.
"Harusnya ini jadi refleksi tahunan untuk pemerintah daerah. Kalau terus dibiarkan, sekolah-sekolah negeri akan jadi eksklusif bagi yang mampu saja,” tegas Firdaus.
Menanggapi keluhan warga, Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, mengaku akan segera melakukan pengecekan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ia menekankan sekolah di Tegal harus gratis dan tidak memberatkan orangtua.
“Ya nanti kita akan coba proses melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Pada prinsipnya, sekolah itu harus gratis dan tidak boleh memberatkan,” katanya kepada tegalterkini.id, Jumat (18/7/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak jika terbukti ada praktik yang membebani siswa dan orang tua. “Nanti kami akan cek, nanti segera akan kami cek untuk memastikan apakah memang terjadi hal yang memberatkan ke siswa maupun orang tua,” katanya.
Menurutnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya cukup untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah tanpa perlu membebani siswa.
“Karena itu sudah enggak boleh. Sekolah harus gratis. Karena apa? sekolah sudah ada dana BOS, (dana) BOS itu besar, cukup untuk operasional sekolah,” tegasnya.
Terkait seragam, Bupati menyatakan bahwa sekolah tidak bisa memaksa siswa membeli seragam dari satu tempat tertentu.
“Kalau terkait dengan seragam, sekolah juga tidak bisa memaksakan siswanya langsung membeli seragam, enggak boleh karena boleh untuk membeli sendiri juga tidak masalah. Nanti kami akan cek coba ya,” tutupnya.
=====
Tegalterkini.id adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.
Penulis: Tegalterkini.id
Editor: Andrian Pratama Taher
