tirto.id - "Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut, dan itu adalah kerja keras kita semuanya," kata Joko Widodo dalam debat capres kedua, di Hotel Sultan, Jakarta, pada Minggu (17/2/2019).
Tak lama selang itu, pernyataan Jokowi itu dikecam sejumlah pihak. Salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang menyebutkan data sebaliknya. Pada tahun 2018 masih ada 8.617 titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah itu sebanyak 3.427 titik panas berada di lahan gambut.
Jokowi pun lantas meralat omongannya. “Ada, tapi turunnya lebih dari 85 persen begitu.”
Faktanya memang karhutla tak pernah absen sejak awal pemerintahan Jokowi, hingga kini. Pada tahun 2014, luas karhutla di Indonesia mencapai 44,4 ribu hektare. Kemudian, puncak karhutla terbesar terjadi pada 2015, dengan luas mencapai 2,6 juta hektare.
Luas karhutla pun sempat turun pada 2016 menjadi 438,3 ribu hektare dan 2017 165,4 ribu hektare. Namun, kembali naik pada 2018 menjadi 510,5 ribu hektare. Kini, berdasarkan data Sipongi Kementerian LHK per 23 September 2019, luas karhutla mencapai 328,7 hektare.
Omong Kosong Pejabat
Statmen 'mengecilkan' masalah karhutla ternyata tidak berhenti pada Jokowi. Kini giliran para menterinya yang ikut mengesankan bahwa masalah karhutla tidak sebesar yang ditulis media. Komentar pertama datang dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.
"Realitas yang dikabarkan (pemberitaan) dengan realitas yang ada (di lapangan) sangat berbeda. Waktu kami di Riau, tidak separah yang diberitakan," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/9/2019).
Pernyataan Wiranto itu justru justru berbanding terbalik dengan data dari sejumlah lembaga yang masih berada di bawah pemerintah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi sebaran asap akibat karhutla di Sumatera, termasuk Riau, telah mencapai Singapura dan Semenanjung Malaysia.
Gubernur Riau Syamsuar bahkan menetapkan status darurat pencemaran udara akibat karhutla pada Senin (23/9/2019) pagi. Sebab, alat pemantau polutan BMKG menunjukkan angka pencemaran partikel PM10 di udara sejak Minggu malam hingga Senin pagi mencapai 500 hingga 700. Angka itu sudah jauh di atas kategori berbahaya.
Berdasarkan pantauan satelit Terra Aqua pun pada pukul 06.00 WIB di hari yang sama, terdapat setidaknya 256 titik panas di Riau. Daerah paling banyak adalah di Provinsi Sumatera Selatan, 675 titik, Jambi 505 titik, dan Riau 256 titik. Kabut asap pekat membuat jarak pandang di Pekanbaru hanya 500 meter.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga ikut-ikutan Wiranto. Menurutnya asap di calon Ibu Kota Baru, Penajem Paser, masih tipis.
“Menurut survei kami yang recognize (asap di Penajam Paser) tipis,” ujarnya.
Pernyataan Basuki pun tak merepresentasikan situasi di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Penajam Paser Utaram Arnold Wayong, justru mengimbau masyarakat untuk mengenakan masker akibat asap di kawasan tersebut.
“Kami minta warga mengurangi kegiatan di luar rumah. Jika ke luar rumah, gunakan masker,” ujarnya.
Alih-alih mempertegas kondisi polusi akibat asap karhutla dan mempublikasikan nama-nama perusahaan yang menyebabkan terjadinya karhutla, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat untuk ikhlas menghadapi karhutla.
"Berusaha menjalaninya dengan ikhlas dan berdoa," ujar Moeldoko melalui akun twitternya.
"Segala musibah datangnya dari Allah SWT... Musibah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja... termasuk musibah yang menimpa Pekanbaru, Riau, yang sedang terjadi juga datangnya pun dari Allah SWT," katanya.
Dalam peninjauan langsung ke lokasi karhutla di Riau, Jokowi pun menyampaikan salah satu upaya yang telah dilakukan untuk menangani masalah karhutla ialah memanjatkan dia dan melangsungkan salat Istisqa (salat meminta hujan).
“Doa juga sudah kita panjatkan. Keridaan-Nya juga sudah kita lakukan tadi salat, tadi malam juga, tadi juga salat Istisqa,” ujarnya.
Tak Lepas Dari Industri Sawit
Sementara Moeldoko pasrah dengan musibah dari Tuhan, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bernardus Wisnu Widjaja justru lebih rasional. Menurutnya selama ini eksploitasi lahan gambut oleh manusia lah yang jadi sumber karhutla.
“Kalau kita jaga alam, alam akan jaga alam kita,” ujar Bernardus dalam diskusi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, pada Senin (23/9/2019).
Wisnu menjelaskan bahwa pada dasarnya gambut bisa untuk hidup dalam keadaan basah. Namun, untuk kebutuhan industri perkebunan, gambut pun dikeringkan melalui kanal-kanal, hingga dibakar untuk dibuka lahan gambut menjadi lahan perkebunan.
Ia menjelaskan dari seluruh karhutla yang terdata, hanya 27 persen yang berada di wilayah gambut, “tapi inilah yang paling sulit dan menghasilkan paling banyak asap.”
Asisten I Setda Provinsi Jambi H A Pani Sahrudin pun melihat fenomena perkebunan, termasuk sawit, dan perlindungan gambut semacam buah simalakama.
“Di satu sisi butuh investasi, butuh lahan perkebunan di gambut,” ujar Pani.
Namun, di sisi lain, pengeringan gambut, berpotensi membuat kebakaran. Belum lagi, ujar Pani, langkah pembukaan lahan yang memang biasa dilakukan ialah berupa pembakaran karena lebih murah daripada menggunakan alat-alat berat.
Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead pun menegaskan bahwa 99 persen penyebab dari karhutla adalah faktor dari manusia. Sisanya, baru karena alam.
Saat ditanyakan kaitannya dengan sawit sebagai penyebab terjadinya kebakaran di gambut, Nazir belum dapat memastikannya.
"Saya sih tidak melihat ada hubungan langsung. Nanti harus kita tunggulah, setelah padam, kita lihat siapa yang menanam," ujar saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, pada Jumat (13/9/2019).
Terkait dengan pelepasan lahan untuk sawit, sebenarnya pemerintah telah memiliki komitmen moratorium sawit sejak tahun 2016, yang terus diperpanjang oleh Jokowi. Moratorium tersebut kini diatur dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Perizinan Kelapa Sawit serta Produktivitas Kelapa Sawit pada 19 September 2018.
Namun, pada 23 November 2018, KLHK justru mengeluarkan pelepasan hutan dengan Nomor SK.517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018 tentang pelepasan kelapa sawit atas nama PT Hardaya Inti Plantations di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.
Langkah lain pemerintah, di tengah meluasnya karhutla di sejumlah provinsi, justru mengeluarkan kampanye #SawitBaik. Kampanye tersebut didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), Kemenko Perekonomian, dan Kemkominfo.
Langkah Pemerintah
Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam beberapa pertemuan menyinggung sikap tegas pemerintah terhadap perusahaan pelaku karhutla untuk keperluan sawit ataupun hutan tanaman industri (HTI).
Pemerintah memang sudah melakukan penyegelan, namun soal sanksi administratif berupa pencabutan izin, Rasio tak memberikan jawaban tegas.
“Ya ini kan saya sampaikan bahwa ada proses administrasi. Kami sedang bekerja mendalami lokasi-lokasi yang memang terbakar parah dan berulang-ulang karena mereka tidak patuh dalam memberikan izin,” katanya.
Rasio pun berkali-kali menegaskan bahwa akan menuntut ganti rugi dari perusahaan yang menjadi penyebab karhutla. Langkah tersebut sebenarnya juga sempat dilakukan oleh KLHK terhadap 11 perusahaan yang telah melakukan bertanggungjawab atas karhutla dan pembalakan liar pada 2012 sampai 2018 dengan total sekitar Rp18 triliun.
Gugatan tersebut pun telah dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Namun, hingga kini, tak ada kejelasan soal eksekusi ganti rugi tersebut. Menurut Rasio, eksekusi itu membutuhkan proses.
“Seperti kamu misalnya, kamu saya ajak naik sepeda, 1000 km, kamu kan belum tentu kuat, tapi kalau kita latih kan pasti kuat. Jadi ini sedang, bukan karena kamu tidak mau, tapi karena memang kapasitas belum cukup, jadi ini sedang kita dorong,” ujarnya menganalogikan penegakan hukum terhadap korporasi tersebut.
Rasio juga mengatakan pemerintah telah melakukan tuntutan pidana ke perusahaan yang menyebabkan karhutla. Salah satu perusahaan yang kini telah berstatus tersangka dalam perkara karhutla di Riau adalah PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS).
Namun hingga kini, polisi belum menahan bos perusahaan ini.
"Belum ada yang ditahan. Dugaan sementara karena korporasi itu lalai terhadap [lahan di area perusahaan tersebut] jadi tanggung jawabnya," ujar Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Kamis (15/8/2019).
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Mawa Kresna
