Ngambek Tak Diberi Hadiah Nobel, Trump Tetap Inginkan Greenland

tirto.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyinggung Hadiah Nobel kepada Perdana Menteri (PM) Norwegia Jonas Gahr Støre ketika bicara tentang Greenland. Trump merajuk karena tak diberi Hadiah Nobel dan mengatakan tak lagi berkewajiban memikirkan perdamaian.

Menukil BBC, pernyataan itu dikeluarkan Trump dalam sebuah pesan berbalas antara kedua pemimpin negara tersebut baru-baru ini. Semula, PM Norwegia dan Presiden Finlandia Alexander Stubb berkirim pesan ke Trump untuk mengajaknya menurunkan tensi ketegangan politik terkait Greenland.

Akan tetapi, Trump menyatakan justru mengungkit tentang Hadiah Nobel Perdamaian 2025 yang tak diberikan kepadanya. Hal itu, katanya, membuatnya kini tak merasa berkewajiban menjaga perdamaian.

"Mengingat negara Anda memutuskan untuk tidak memberi saya Hadiah Nobel Perdamaian karena telah menghentikan 8 perang PLUS, saya tidak lagi merasa berkewajiban untuk hanya memikirkan perdamaian, meskipun itu akan selalu menjadi yang utama, tetapi sekarang [saya] dapat berpikir tentang apa yang baik dan perlu bagi AS," kata Trump, dikutip BBC, Selasa (20/1/2026)

Seturut CNN, pesan teks Trump tersebut pertama kali dilaporkan jaringan televisi publik AS, PBS, dan telah dikonfirmasi oleh pejabat Kantor Perdana Menteri Norwegia.

Støre sebenarnya pernah menjelaskan dalam sebuah pernyataan, termasuk kepada Trump, bahwa penentuan Hadiah Nobel bukan dilakukan Pemerintah Norwegia. Tetapi, "hadiah (Nobel perdamaian) diberikan oleh Komite Nobel secara independen.

Trump Bersikeras Kuasai Greenland

Trump juga masih bersikeras untuk mencaplok Greenland dan menjadikannya wilayah AS. Dalam pesan balasan tersebut, Trump, menyatakan bahwa Denmark tak bisa melindungi Greenland dari Rusia dan Cina.

"Mengapa mereka memiliki 'hak kepemilikan' [jika tak mampu melindungi Greenland]? Tak ada dokumen tertulis, hanya karena ada sebuah kapal mendarat di sana ratusan tahun lalu. Kami sekarang punya kapal yang mendarat di sana juga," kata Trump dikutip CNN, Selasa (20/1/2026).

Terkait upaya yang dilakukan NATO terkait Greenland, Trump juga menyatakan bahwa ia telah "melakukan lebih banyak hal untuk NATO daripada siapa pun sejak kesepakatan dibuat". Klaim itu membuat Trump bersikeras agar "NATO berbuat sesuatu untuk AS".

"Dunia tak akan aman kecuali kami memiliki kepemilikan penuh dan total kontrol atas Greenland," katanya.

Sementara itu, Trump belakangan melancarkan intimidasi ekonomi melalui pemberlakuan tarif impor lebih tinggi.

Dalam keterangannya di media sosial Truth pada Sabtu (17/1/2026) lalu, Trump mengumumkan pemberian sanksi tarif impor bagi 8 negara Eropa anggota NATO. Mereka adalah Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Negara tersebut akan dikenai tarif impor AS per 1 Februari 2026 jika tetap menentang rencana pengambilalihan Greenland oleh AS.

Seturut keterangan Trump, tarif senilai 10 persen akan dibebankan kepada semua barang yang dikirim negara tersebut ke AS. Besaran tarif juga dapat dinaikkan sampai 25 persen hingga 1 Juni 2026.

Pemberian tarif itu dilakukan Trump usai negara-negara anggota NATO membela status otonomi Greenland. Sebelumnya, 8 negara tersebut menyatakan tengah mengirim unsur militer mereka ke Greenland.

Pengiriman unsur militer tersebut dimaksudkan sebagai blokade bagi intervensi militer AS. Dalam kesepakatan NATO, sesama negara anggota tak diperbolehkan saling menyerang atau kesepakatan dibubarkan.

Sejauh ini, negara-negara Eropa yang diancam Trump masih bersikeras agar masalah kemerdekaan Greenland dapat diselesaikan Denmark dan Greenland sendiri. Hal ini sebagaimana diutarakan PM Swedia, Ulf Kristersson.

"Hanya Denmark dan Greenland yang memutuskan masalah mengenai Greenland," tuturnya, dikutip dari NBC.

Belakangan, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mulai mengusulkan penerapan Instrumen Anti-Pemaksaan (ACI) Eropa jika Trump benar-benar menerapkan tarif ke delapan negara eropa yang diancam. ACI merupakan instrumen pemberian sanksi ekonomi oleh Uni Eropa yang diyakini mampu melawan intimidasi tarif AS.