Negara Eropa yang Diancam Tarif Impor AS, Tetap Pilih Greenland

tirto.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat gertakan terkait kampanye pencaplokan Greenland. Trump menyasar 8 negara Eropa dengan mengancam memberikan kenaikan tarif impor sebesar 10 persen.

Ancaman pengenaan tarif ini ditujukan Presiden AS itu kepada delapan negara, yakni Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Februari 2026 jika negara-negara tersebut tetap menentang pengambilalihan Greenland oleh AS.

Hal ini merupakan langkah terbaru Trump dalam kampanye pencaplokan Greenland dari Denmark. Trump mengumumkannya melalui media sosial Truth Social, Sabtu (17/1/2026).

Seturut BBC, Trump menulis bahwa ancaman itu akan berlaku mulai 1 Februari 2026 mendatang dan berlaku "untuk semua barang" yang dikirim ke AS. Ia juga menyatakan bahwa nilai tarif ini bisa dinaikkan sampai 25 persen pada 1 Juni 2026.

Trump juga menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut akan berlaku "sampai kesepakatan tercapai untuk pembelian Greenland secara lengkap dan total" terjadi.

Ancaman ini dikeluarkan Trump usai sebelumnya negara-negara anggota NATO mulai bergerak dengan menginstruksikan pengiriman unsur militer mereka ke Greenland. Lantas, bagaimana tanggapan negara-negara yang diancam Trump?

Greenland Tetap menjadi Prioritas

Pada Senin (19/1/2026), Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyatakan bahwa ancaman Trump itu tidak akan mengubah sikap negaranya.

"Eropa tidak akan diperas," tutur Mette Frederiksen, menanggapi ancaman Trump.

Sementara itu, 8 negara yang diancam tarif ekspor oleh AS memberikan pernyataan bersama dan menegaskan solidaritas mereka terhadap Greenland pada Minggu (18/1/2026).

"Solidaritas penuh terhadap Kerajaan Denmark dan rakyat Greenland," tutur mereka, dikutip BBC.

Selain menekankan prioritas mereka terhadap Greenland, 8 negara itu juga menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk "memperkuat keamanan Arktik sebagai kepentingan trans-atlantik bersama".

Mette Frederiksen, melalui keterangan di kanal Facebook resminya, menyatakan bahwa ia mengapresiasi langkah negara-negara anggota NATO tersebut.

"Kita berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental yang menciptakan komunitas Eropa," tulisnya.

Sementara itu juru bicara kantor Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menyebut bahwa Inggris telah menegaskan keamanan Greenland merupakan prioritas semua anggota NATO.

"Dia juga mengatakan bahwa menerapkan tarif pada sekutu untuk mengejar keamanan kolektif NATO adalah salah," tutur juru bicara kantor Starmer.

Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, juga mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya akan tetap mendukung kedaulatan Greenland.

"Jika kita ingin hidup damai dan bisa bekerja sama dalam mengatasi permasalahan bersama, kita harus mulai dengan saling mengakui kedaulatan dan integritas wilayah satu sama lain," katanya.

Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, juga mengungkapkan penolakannya terhadap rencana pencaplokan Trump di tengah ancaman tarif. Ia menyatakan bahwa Eropa "tidak akan membiarkan diri kami diperas".

"Hanya Denmark dan Greenland yang memutuskan masalah mengenai Denmark dan Greenland," kata Kristersson, dikutip NBC.

Sedangkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron belakangan mengusulkan Uni Eropa untuk mengaktifkan instrumen anti-pemaksaan jika Trump benar-benar menerapkan tarif tersebut. Instrumen anti-pemaksaan ini dikenal dengan trade bazooka (bazooka perdagangan) yang diyakini mampu melawan intimidasi tarif AS.

Uni Eropa, melalui Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa, memberikan sinyal bahwa instrumen anti-pemaksaan bisa saja diberlakukan. Dalam pernyataan bersama, keduanya menanggapi ancaman Trump dengan keras.

Ancaman Trump disebut mereka "akan merusak hubungan trans-atlantik dan berisiko mengalami penurunan ke taraf yang membahayakan".

Selain itu, Ketua Komite Perdagangan Internasional di Parlemen Eropa, Bernd Lange, menyatakan bahwa ia mengajak anggota parlemen Eropa untuk menerapkan instrumen anti-pemaksaan ke AS.

Instrumen anti-pemaksaan merupakan perangkat hukum Uni Eropa untuk "membalas" tekanan ekonomi dari pihak ketiga, termasuk AS. Dalam hal ini, Uni Eropa dapat melakukan berbagai kebijakan seperti pengenaan tarif khusus hingga pembatasan layanan keuangan.