Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa AS akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen bagi negara mana pun yang masih menjalin hubungan bisnis dengan Iran.
Pernyataan Trump ini diunggah di akun Truth Social miliknya @realDonaldTrump pada Selasa, 13 Januari 2026.
“Mulai berlaku segera, setiap negara yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenakan tarif sebesar 25% untuk semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat. Perintah ini bersifat final dan mengikat. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!,” tulisnya.
Kenapa Trump Naikkan Tarif 25%?
Kebijakan tambahan tarif 25 persen ini menurut Trump, berlaku segera dan bersifat final. Artinya, jika suatu negara tetap berbisnis dengan Iran, maka barang dari negara tersebut yang masuk ke AS akan dikenai pajak impor lebih tinggi.
Langkah ini digunakan Trump sebagai alat tekanan politik luar negeri, terutama untuk menekan Iran di tengah situasi politik dan keamanan yang memanas.
Langkah Trump ini menuai reaksi dari berbagai pihak. China, yang menjadi salah satu mitra dagang utama Iran terutama di sektor minyak, mengkritik kebijakan tersebut dan menegaskan penolakan terhadap sanksi sepihak.
"Sikap China terhadap pengenaan tarif tanpa pandang bulu konsisten dan jelas. Perang tarif dan perang dagang tidak memiliki pemenang, dan paksaan serta tekanan tidak dapat menyelesaikan masalah," kata seorang juru bicara kedutaan besar China di Washington di X, seperti diberitakan Reuters.
Kebijakan ini muncul saat Iran sedang menghadapi gelombang besar aksi protes anti pemerintah, yang merupakan salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Update Protes di Iran
Di tengah situasi yang kian memanas di dalam negeri, Iran dilaporkan masih mengalami pemadaman internet berkepanjangan, dan ratusan orang dilaporkan tewas sejak aksi protes dimulai.
Demonstrasi besar itu dipicu oleh berbagai masalah besar yang sedang dihadapi Iran. Salah satu penyebab utamanya adalah dampak dari perang selama 12 hari pada bulan Juni 2025, ketika Israel melancarkan serangan dan Amerika Serikat ikut membombardir fasilitas nuklir Iran.
Konflik tersebut meninggalkan tekanan besar, baik secara keamanan maupun psikologis, bagi negara dan masyarakat Iran.
Selain itu, kondisi ekonomi Iran semakin memburuk akibat tekanan internasional. Sejak September 2025, PBB kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran terkait program nuklirnya.
Sanksi ini memperparah krisis ekonomi, menyebabkan nilai mata uang rial jatuh drastis. Saat ini, nilai tukar rial melemah hingga lebih dari 1,4 juta rial per dolar AS, yang berdampak langsung pada naiknya harga kebutuhan pokok dan semakin beratnya kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kombinasi konflik militer dan tekanan ekonomi inilah yang memicu kemarahan dan kekecewaan warga, hingga akhirnya memicu gelombang protes.
Uni Eropa membuat pernyataan resmi yang menyatakan dukungannya kepada rakyat Iran yang sedang menyuarakan keinginan mereka untuk hidup yang lebih baik, bebas, dan bermartabat.
Uni Eropa menilai tuntutan tersebut sebagai aspirasi yang wajar dan sah. Dalam pernyataannya, Uni Eropa juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan adanya korban jiwa dalam aksi protes yang terjadi.
Selain itu, Uni Eropa mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap para demonstran, termasuk penahanan sewenang-wenang dan upaya intimidasi.
Turki turut memberikan pandangan terkait konflik di Iran. Mereka melihat jika intervensi asing justru akan membuat konflik berkepanjangan.
"Seperti yang telah dinyatakan oleh Presiden Iran (Masoud) Pezeshkian, masalah-masalah ini harus diselesaikan melalui dinamika internal masyarakat Iran dan kehendak nasional Iran," ujar Omer Celik, juru bicara Partai AK yang berkuasa di Turki saat ini dikutip Reuters.
"Kami percaya bahwa intervensi asing akan menyebabkan konsekuensi yang lebih buruk, dan intervensi yang diprovokasi oleh Israel khususnya akan menyebabkan krisis yang lebih besar," imbuhnya.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
