tirto.id - Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersedia mengelola izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah. Keputusan ini disampaikan usai Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menuturkan, organisasinya akan mengembalikan izin tambang ke pemerintah jika terjadi kerusakan dalam proses pengelolaan. Dia juga memastikan pengelolaan akan disertai dengan evaluasi hingga penilaian manfaat.
“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat [Sesuatu yang merugikan], maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha kepada pemerintah,” kata Abdul Mu’ti.
Mu’ti menjelaskan terjunnya Muhammadiyah dalam bisnis tambang ini tidak semata-mata untuk profit. Dia optimistis organisasinya dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, sekaligus memperkuat peran Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa.
“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi modal usaha not for profit dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” ungkap Mu’ti.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan hal yang sama. Dia menuturkan jika pada akhirnya menemukan pengelolaan tambang itu lebih banyak kekurangannya untuk lingkungan hidup pihaknya akan bertanggung jawab mengembalikan izin tambang tersebut.
“Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya, Muhammadiyah secara gentleman bertanggung jawab mengembalikan IUP,” sambung Haedar Nashir.
Sebelumnya, Muhammadiyah telah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai tim pengelola tambang. Tidak hanya Muhadjir, Muhammad Sayuti ditunjuk sebagai sekretaris.
Selanjutnya terdapat Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, dan Arif Budimanta menjadi anggota. Mu’ti menjelaskan nantinya tugas dan wewenang akan ditetapkan melalui surat keputusan.
“Tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP. Muhammadiyah,” kata Mu’ti.
Editor: Intan Umbari Prihatin
