tirto.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berencana menggunakan pendapatan hasil tambang untuk membiayai sekolah-sekolah, perguruan tinggi, klinik, hingga rumah sakit yang berada di bawah ormas keagamaan berusia lebih dari seabad itu.
Meski masih menunggu hasil rapat pleno soal keputusan pengambilan izin pengelolaan konsesi tambang, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung, tak menampik jika industri pertambangan menghasilkan cuan besar.
Karena itu, dia meminta masyarakat tidak melihat hitam dan putih pertambangan saja, melainkan juga manfaat yang bisa diberikan untuk umat.
“Beberapa orang membangga-banggakan kampus Muhammadiyah bisa dibayar dengan singkong. Mahasiswa bisa bayar dengan padi atau beras. Di luar kedengarannya hebat sekali Muhammadiyah. Pertanyaannya, dosen mau kita bayar gimana? Jangan hanya memandang dari satu sisi,” kata dia saat ditemui para pewarta usai Diskusi Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang Ormas, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Menurut Azrul, selama ini Muhammadiyah membiayai kampus atau sekolah dengan biaya sendiri, bahkan pemerintah tidak banyak memberi bantuan biaya operasional.
“Kami tidak terlalu mengharapkan, bahkan tidak banyak pemerintah ikut membantu [biaya operasional] kampus-kampus kita. Ini mandiri, biaya sendiri. Ini kan orang tidak melihat seperti apa Muhammadiyah, jadi tolong dipahami juga,” tambahnya.
Ia menambahkan, jika nanti jadi mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Muhammadiyah bakal memastikan semua hal negatif yang selama ini terjadi di sekitar kawasan tambang, seperti mencederai hak-hak masyarakat yang hidup dan mencari nafkah di daerah tersebut akan dihapuskan.
“Kalau Muhammadiyah mengambil konsesi, Muhammadiyah akan menunjukkan kepada para pengusaha tambang cara menambang yang benar itu seperti apa? Sesuai dengan koridor hukum, tidak hanya hukum positif. Tapi, kita juga melihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah,” tegasnya.
Sementara itu, sebelumnya Muhammadiyah juga sudah bertemu dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, untuk membahas soal titik wilayah eks PKP2B yang bakal diberikan kepada Muhammadiyah. Terkait ini, Muhammadiyah juga sedang menimbang bakal mengambil titik konsesi lahan mana untuk diusahakan.
Tidak hanya itu, saat menerima izin pengelolaan tambang, Muhammadiyah juga akan berkomitmen untuk mematuhi segala regulasi yang ditetapkan pemerintah. Namun demikian, Azrul membeberkan, sampai saat ini pihaknya belum membuat badan hukum yang bakal mengelola IUPK batu bara.
“Belum [membuat badan hukum]. Kita belum sejauh itu. Ya, belum. Ya, kita dalam posisi… Memang sudah ada dialog, diskusi, pertemuan dengan menteri terkait, sudah. Ya, akan diberikan. Ya, belum tahu kita, akan diberikan yang mana,” ungkap Azrul.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
