tirto.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menggelar acara Konsolidasi Nasional pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024, di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta. Apakah agenda ini akan membahas soal izin tambang?
Muhammadiyah dikabarkan menerima konsesi izin tambang yang diberikan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan. Berita ini lantas menjadi viral lantaran mereka sempat menyatakan tidak mau alias menolak tawaran itu.
Paling aktual, PP Muhammadiyah berencana menggelar agenda Konsolidasi Nasional Muhammadiyah pada akhir pekan ini. Apaka acara tersebut akan membahas rencana Muhammadiyah yang bakal menerima konsesi izin tambang dari pemerintah? Simak penjelasannya.
Muhammadiyah Tentukan Sikap Lewat Konsolidasi Nasional
Agenda Konsolidasi Nasional rupanya dijadikan arena bagi Muhammadiyah dalam menentukan sikap terkait izin tambang yang diberikan pemerintah.
Sebagaimana mengutip laman Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Timur, berita ini awalnya disampaikan Anwar Abbas pada Kamis, 25 Juli 2024. Katanya, Muhammadiyah akan menerima izin tambang hingga menjadi viral di media sosial.
Di lain sisi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebutkan hingga kini pihaknya belum memutuskan apakah akan menerima atau justru menolak tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menurut Mu’ti, memang terdapat tawaran dari pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla dalam rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar 13 Juli 2024. Saat itu, katanya mereka belum menerima informasi secara resmi terkait lokasi tambang yang ditawarkan pemerintah kepada Muhammadiyah.
Oleh sebab itu, masih menurut keterangan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, keputusan resmi baru akan ditentukan lewat Konsolidasi Nasional pada 27-28 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
"Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," tulis Abdul Mu’ti, seperti dikutip akun Instagram pribadi.
"PP. Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli. Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief. Latief menegaskan keputusan ditentukan lewat agenda Konsolidasi Nasional setelah menanggapi kabar yang disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas yang sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP).
"Nanti Muhammadiyah ada konsolidasi nasional Sabtu-Ahad di Yogyakarta, nanti tunggu itu aja pernyataannya. Nanti aja yang resmi saja, ya. Nanti umumkan. Nanti aja resminya saja," ungkap Hilman Latief, seperti dilaporkan Antaranews.
Dengan demikian, setidaknya Muhammadiyah bakal memberikan keputusan resmi terkait tawaran izin tambang melalui agenda Konsolidasi Nasional yang turut melibatkan seluruh Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) di Indonesia.
