tirto.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, bersyukur karena Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berminat untuk menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Ia memastikan, BKPM akan segera memproses pemberian IUPK kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tersebut. Bahlil mengatakan, pemerintah akan menyiapkan 5 titik area tambang tersisa yang bisa dipilih Muhammadiyah. Dengan demikian, Muhammadiyah bisa mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan cadangan batu bara yang cukup untuk dikelola.
"Saya akan menyiapkan arealnya dulu yang baik, setelah itu kita akan mengundang Muhammadiyah," kata Bahlil, saat ditemui wartawan di sela-sela acara Sekolah Demokrasi, di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu memastikan nasib Muhammadiyah akan menerima WIUPK dengan cadangan batu bara yang bagus kepada Muhammadiyah dan sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mendapat eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Sebagai informasi, dari 6 titik lahan bekas PKP2B yang disediakan pemerintah, saat ini hanya tersisa 5, di antaranya bekas PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung. "Nanti kita lihat, setelah saya cek dulu, saya akan memberikan juga yang bagus," imbuh dia.
Selain itu, Bahlil mengaku akan menerbitkan keputusan menteri (Kepmen) pengelolaan tambang PBNU pada pekan depan. Dengan terbitnya aturan itu, PB NU bisa segera menggarap lahan tambang eks PKP2B yang sudah diberikan sebelumnya.
"Perpresnya baru dikeluarkan, kak? Perubahan revisi Perpresnya. Terus kalau menurut saya Permennya mungkin minggu depan selesai lah, Kepmen," kata Bahlil.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Azrul Tanjung, sebelumnya mengungkapkan, Muhammadiyah bakal menerima IUPK batu bara dari pemerintah dengan beberapa pertimbangan, salah satunya Muhammadiyah masih akan melihat kemaslahatan dari penerimaan izin pengelolaan tambang.
Azrul bilang, ketika menerima izin pengelolaan tambang, Muhammadiyah tidak ingin mencederai masyarakat baik yang tinggal maupun hanya mencari nafkah di sekitaran wilayah tambang tersebut.
“Ini kajiannya dalam. Apa saja? Jangan menimbulkan konflik sosial. Apa misalnya? Mereka terusir dari lahan. Walaupun mungkin lahan itu bukan punya mereka, mungkin ya. Tapi Muhammadiyah nggak mau. Kalau lahan itu nanti kita udah gunakan, yang sudah berladang di sana atau menetap di sana, mau dipindahkan kemana? Itu yang membedakan Muhammadiyah,” tegasnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
