Masuk tirto.id
tirto.id - Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziyah, mengungkapkan bahwa MPR saat ini sedang melakukan kajian terhadap Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Dia menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR yang ditargetkan selesai pada akhir Juli 2025.
"Jadi, nanti akhir Juli baru pimpinan akan menerima hasil kajian dari Badan Pengkajian dan KKK mengenai PPHN baik dasar hukumnya dan hasil dari kajiannya," kata Siti Fauziyah dalam konferensi pers di Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Senin (30/6/2025).
Siti menjelaskan bahwa usai dikaji oleh alat kelengkapan MPR, PPHN tersebut akan dikonsultasikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juli tersebut. Nantinya dari hasil konsultasi akan dibuat putusan apakah akan ada pengubahan PPHN atau ada kebijakan lain.
"Baru dikonsultasikan dengan Presiden dan masih berproses karena itu di akhir Juli nanti, akhir Juli baru akan disampaikan oleh pimpinan MPR apa hal yang dirubah atau yang tetap," ucap Siti.
Saat dikonfirmasi mengenai isi PPHN, Siti ogah untuk menyampaikan dengan alasan bahwa hal itu di luar dari kewenangannya. Dia menyerahkan hal itu kepada para pimpinan MPR RI yang beranggotakan perwakilan dari partai politik dan DPD RI.
"Saya nggak bisa ngomong isi ya, kalau saya, karena Sekretaria, jadi saya tidak akan menyampaikan isinya karena takutnya nanti berbeda atau lain dari hasilnya," kata dia.
Selain merumuskan PPHN, MPR juga berencana untuk membuat buku sejarah yang akan berisikan penambahan catatan mengenai kondisi MPR saat ini.
"MPR sebenarnya sudah punya buku sejarah MPR itu dari periode lalu sebenarnya sudah dibuat akan tetapi untuk periode yang sekarang ini belum dibuat," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pengkajian MPR telah melakukan sejumlah rapat dan Focus Group DIscussion (FGD) untuk membahas PPHN. Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan bahwa rapat awal dimulai dengan pembahasan dokumen komprehensif yang merupakan hasil kompilasi dari berbagai pandangan dan masukan para pakar.
"Materi ini lumayan tebal. Ini merupakan kompilasi dari pendapat para pakar yang diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dan uji sahih yang dilaksanakan oleh Kelompok I sampai V BP MPR RI," kata Hugo dikutip Antara, Kamis (26/5/2025).
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
