Minggu Tak Biasa di Bandung Zoo

tirto.id - Minggu tak lagi sama seperti biasanya di Kebun Binatang Bandung alias Bandung Zoo. Suasana teramat hening. Tak ada hilir mudik para pengunjung. Pada Minggu, 14 September 2025, tempat wisata edukasi seluas itu senyap, hanya sesekali terdengar suara kicauan burung dari arah penangkaran yang sekaligus memecah sunyi pagi.

“Hewan-hewan itu terbiasa melihat pengunjung yang ramai. Lalu sekarang sudah sebulan sepi dan ada perubahan [perilaku] mungkin,” ungkap Humas Bandung Zoo dari Yayasan Margasatwa Taman Sari, Sulhan Syafi’i, kepada Tirto, di sekitar kebun binatang pagi itu.

Sebagai imbas dari situasi tersebut, Aan—begitu ia akrab disapa—menilai, para satwa tak lagi "semangat" seperti sedia kala, bahkan cenderung malas dan lesu. Saat kami berjalan mendekati area penangkaran, memang, kondisi demikian tampak jelas. Kebanyakan satwa lebih senang menyendiri dan ogah menghampiri pengunjung.

“Mereka tidak atraktif lagi. Itu yang sama-sama kamu ketahui. Jadi ada penurunan, ya. Tapi kalau soal sehat, mereka tetap sehat. Kami tetap menurunkan dua dokter kami dan tim paramedis serta keeper. Kami juga tidak pernah mengurangi makan sedikit pun,” tambahnya.

Itu bukan kali pertama. Kondisi serupa juga pernah menimpa Bandung Zoo pada masa pandemi. Para satwa tidak menerima kunjungan selama berbulan-bulan sehingga mengalami perubahan perilaku.

Saat pandemi selesai, Aan menuturkan, adaptasi para satwa pun memakan waktu berhari-hari, sebelum kemudian kembali tampak aktif.

“Satwa juga ini [terganggu] mood mereka. Sekarang nggak ada yang lalu-lalang. Banyak organisasi memberi masukan, 'Tolong jaga satwa!', 'Pemberian makan jangan turun!' Kami tetap jaga itu. Karena bagaimanapun orang yang bekerja di kebun binatang itu bukan hanya bekerja, tapi membawa hati nuraninya,” sambungnya.

Aan mengharapkan kejelasan dari pemerintah terkait pembukaan kebun binatang. Pasalnya, kondisi itu sudah dimulai sejak 6 Agustus 2025 lalu. Konflik berkepanjangan perihal saling klaim lahan mengakibatkan nasib para satwa dan operasional Bandung Zoo menjadi tak menentu. Masalah tersebut dikhawatirkan tidak hanya memengaruhi perilaku hewan, tetapi juga mengganggu pendapatan dan berimbas pada ketersediaan pakan.

Setiap bulan, lanjut Aan, pihak Yayasan Margasatwa Taman Sari menggelontorkan Rp400 juta untuk kebutuhan pakan. Tak ada dana dari luar. Murni dari yayasan. Penutupan sementara kebun binatang sejak Agustus membuat potensi pendapatan yang cukup besar menjadi seret lantaran melewatkan dua momen libur panjang. Potensi pemasukan yang tidak terserap bahkan mencapai Rp2,7 miliar.

“Penghasilan kami lebih dari 90 persen itu berasal dari tiket. Kami punya uang, masih punya. Tapi itu terus menipis karena pengeluaran terus berjalan. Jadi kami melihat kondisi sekarang, kami akan berjuang untuk membuka ini. Kami juga terus melobi menteri kehutanan,” ujar Aan penuh harap.

“Karena menutup Bandung Zoo itu bukan hanya menutup tempat rekreasi. Tapi arahnya [berpotensi] membunuh satwa. Orang yang tegas memerintahkan menutup kebun binatang, itu artinya mengarah membunuh satwa,” tegasnya.

Meski begitu, menurutnya, masih ada kabar baik di tengah kekhawatiran. Sepanjang masa penutupan, ia memastikan hewan masih dalam kondisi aman. Bahkan terbilang cukup produktif. Saat ini, Bandung Zoo memelihara sebanyak 710 satwa dan berpotensi bertambah lantaran adanya sejumlah satwa yang melahirkan.

“Sepanjang penutupan ada 11 satwa yang lahir. Produktif bagus. Jadi, kami pengen cepat dibuka. ‘Yang gelut, mangga we di luar’ (Yang berantem, silakan saja di luar). Imbas dari konflik, kami tidak pernah terima surat selembar pun [soal penutupan],” cetus Aan.

“Sejak itu sampai sekarang tidak dapat surat, hanya lisan saja. ‘Ini diberi garis polisi kita tutup sementara,’ alasannya [Kota Bandung] mau kedatangan presiden. Biar kondusif. Itu dari pihak kepolisian. [Nama orang] yang ngasih instruksi, kami tidak hafal. Tidak pernah buka lagi sejak itu. Sebulan lebih,” sesalnya.

Aan bersama para pekerja dalam Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) Bandung Zoo melakukan beragam cara, termasuk dengan melobi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bahkan, puluhan pegawai yang tergabung dalam serikat itu sempat melakukan aksi damai di depan gerbang kebun binatang pada Jumat (12/9/2025). Mereka membawa poster hingga boneka hewan sebagai simbol protes penutupan sementara.

Kendati masih bisa merawat dan memberi pakan satwa secara rutin, Ketua SPMD Bandung Zoo Yaya Suhaya khawatir hal demikian tidak bertahan lama, terutama terkait ketersediaan pakan.

Mengandalkan dana dari yayasan tentu tidaklah cukup. Belum lagi urusan kesejahteraan para karyawan yang tak bisa dimungkiri akan turut terkena dampaknya.

Yaya menilai, penutupan Bandung Zoo membuat masyarakat kehilangan salah satu tempat wisata edukasi satwa. "Demi keberlanjutan konservasi dan pelayanan kepada publik [Bandung Zoo harus kembali buka]," lanjut Yaya.

Sengketa Lahan Kebun Binatang Berimbas pada Keberlangsungan Hidup Hewan

Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati, membenarkan bahwa penutupan sementara Bandung Zoo bakal memunculkan dampak terhadap psikologi satwa.

Apabila kondisi sepi pengunjung terjadi dalam jangka waktu lama, satwa yang terbiasa dengan kehadiran manusia, khususnya primata berkelompok dan hewan yang rutin diberi pengayaan (enrichment) interaktif, bisa menghadapi dampak psikologis signifikan.

"Kebosanan yang mendalam, penurunan aktivitas, hingga munculnya apatis dan stereotip, yaitu perilaku berulang yang kehilangan fungsi adaptif," jelas Annisa, dalam keterangan tertulisnya untuk Tirto.

Untuk spesies yang lebih soliter atau tidak bergantung pada interaksi manusia, efeknya mungkin lebih ringan, bahkan cenderung netral. Namun, kuncinya sama: kebutuhan dasar lainnya tetap harus terpenuhi.

Geopix menilai, yang terpenting adalah memastikan pengelola mampu menjaga rutinitas pemeliharaan, pemberian pakan, perawatan kesehatan, dan stimulasi mental/fisik, tanpa gangguan. Tanpa itu, stres psikologis akan cepat muncul.

Stimulus enrichment tetap perlu diberikan untuk menghindari kebosanan dan stres pada satwa, misalnya dengan meletakkan makanan di dalam wadah tersembunyi, merawat tali-tali gelantungan, serta menjaga kolam berkubang.

"Memang satwa bisa kehilangan stimulus sosial jika manusia pengunjung atau keeper-nya tidak lagi hadir. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor lain sering kali lebih dominan," jelas Annisa.

Kehilangan stimulus sosial saja sebenarnya tidak cukup membuat satwa stres parah jika semua faktor lain terjaga baik. Namun, bila banyak aspek dasarnya terganggu (makanan dan keamanan ruang hidup), kehilangan stimulus sosial akan menjadi salah satu pemicu krusial perubahan perilaku.

Biasanya, yang lebih peka terhadap perubahan sosial dan stimulus visual adalah primata. Terganggunya interaksi dengan manusia atau terjadinya perubahan dalam grup sosial bisa cepat memicu stres, stereotip, dan turunnya kesejahteraan, bahkan bisa mengganggu kesehatan.

Sementara itu, burung dan spesies serupa, yang aktif terbang atau memiliki kebutuhan kompleks dalam hal pencarian makanan dan interaksi sosial, akan lebih mudah terpengaruh oleh perubahan ruang, kebisingan, serta ketiadaan stimulus lingkungan.

Karnivora besar mungkin sedikit lebih toleran terhadap ketiadaan pengunjung, dengan catatan kebutuhan fisik dan lingkungan tetap dipenuhi.

"Jika penutupan lama terjadi dan rutinitas terganggu, risiko jangka panjang meliputi satwa. Satwa harus menjalani proses adaptasi dengan suasana lingkungan yang berubah dan baru yang bisa memengaruhi gangguan pola makan [defisit atau ketidakcocokan nutrisi]," ungkapnya.

Terkait dampak kesehatan fisik, yang berpotensi besar terganggu adalah imun tubuh dan aspek reproduksi. Stres kronis bisa menurunkan libido, mengganggu siklus hormon, dan pada akhirnya menurunkan angka kelahiran. Tak hanya itu, kelangsungan hidup bayi hewan juga akan terancam.

"Keseimbangan perilaku, munculnya stereotip, agresi intra-grup, ketidakaktifan, atau apatis. Semua ini bisa memengaruhi harapan hidup dan kesejahteraan keseluruhan satwa," ujarnya.

Di sisi lain, jumlah pengunjung yang terlalu ramai sebenarnya juga dapat memicu stres. Karenanya, perlu ada pengelolaan yang baik terkait pengaturan jumlah dan siklus pengunjung kebun binatang.

Perlu Respons Solutif Segera

Ada sejumlah hal yang harus dipenuhi oleh pengelola kebun binatang apabila dihadapkan dalam kondisi krisis tersebut.

"Standar minimal tentu saja mengacu pada 5 standar kebebasan pada hewan, [termasuk di antaranya] kepastian pemberian pakan dan minum yang sesuai dengan spesies serta proporsional kuantitas dan kualitas. Standar Kesejahteraan Satwa seperti Five Freedoms atau Five Domains menjadi acuan penting dalam situasi krisis," terang Annisa.

Penting juga memantau stres, perilaku abnormal, dan respons terhadap perubahan yang terlihat pada hewan. Hal itu mesti didokumentasi secara rutin.

Kendati penambahan angka kelahiran satwa di tengah krisis yang dialami Bandung Zoo bisa dinilai sebagai sinyal positif, tidak otomatis berarti kondisi keseluruhan baik. Pengelola tetap harus mencermati kondisi kesehatan induk, nutrisi dan perawatan pasca-lahir, serta perawatan bayi baru lahir.

"Jika fasilitas tidak siap, kelahiran malahan bisa menambah risiko kematian neonatal, stres dan gangguan kesehatan pada induk. [Itu justru jadi] beban tambahan," kata Annisa.

Ia pun memberi rekomendasi agar konflik hukum antarpengelola tidak mengorbankan kesejahteraan satwa. Pada prinsipnya, satwa liar yang dilindungi merupakan tanggung jawab negara. Makanya, pemerintah mesti hadir langsung dan bertindak atas nama masa depan satwa.

"Jika tidak, pemerintah bisa menunjuk kustodian atau mitranya dari lembaga konservasi lain yang memiliki kemampuan dan sumber daya memadai. Sudah kewajiban pemerintah melakukan audit independen terhadap kondisi satwa," sambung Annisa.

Pemerintah harus mampu membuat rencana relokasi darurat jika pengelola kebun binatang gagal memelihara standar, melibatkan komunitas dan masyarakat sipil agar ada pengawasan publik, serta memastikan hukum mampu mempertimbangkan aspek kesejahteraan sebagai faktor penting, bukan hanya kepemilikan dan lahan.

Mediasi dalam konflik lahan atau pengelolaan kebun binatang, menurut Annisa, harus berangkat dari prinsip animal welfare first. Artinya, sebelum kepemilikan dan urusan legal diputuskan, pemerintah wajib memastikan perlindungan satwa, termasuk pakan, kesehatan, pengelolaan, serta jaminan kesejahteraan sehari-harinya.

Mekanisme yang bisa ditempuh pemerintah antara lain menunjuk kustodian sementara yang independen; menyalurkan dukungan logistik darurat; serta membentuk tim pengawas lintas lembaga, termasuk Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, pemerintah daerah, asosiasi kebun binatang, akademisi, masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Dengan begitu, sengketa pengelolaan yang melibatkan manusia tidak menjadikan satwa yang ada di dalam kebun binatang sebagai korban," harapnya.

Belajar dari Negara Maju

Ada banyak praktik baik yang bisa menjadi pembelajaran bagi Indonesia, dari Amerika Serikat hingga Selandia Baru.

Di Amerika Serikat, kasus Cricket Hollow Zoo pada 2019 menjadi preseden penting. Pengadilan memutuskan pemindahan satwa ke sanctuary karena terbukti terjadi pengabaian dan lembaga independen ditunjuk sebagai kustodian sementara.

Adapun di Inggris, Zoo Licensing Act memungkinkan otoritas lokal segera mencabut izin operasional jika kesejahteraan satwa terancam, disertai relokasi satwa ke kebun binatang atau sanctuary lain yang kredibel.

Jauh di seberang benua, Australia dan Selandia Baru, praktik temporary custodianship (penunjukan pengelola sementara) kerap dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan manajemen. Semuanya demi kesejahteraan satwa yang mesti ditempatkan di atas kepentingan administratif. Dalam hal ini, respons cepat menjadi kunci.

"Di Indonesia sendiri, ada contoh kasus salah satu kebun binatang di Jawa Timur, BKSDA mengambil langkah progresif: turun tangan dengan cepat untuk mengungsikan satwa-satwa liar yang dilindungi," jelasnya.

Ada juga para pegiat dari Centre for Orangutan Protection (COP). Mereka kerap membantu pengelola Kebun Binatang di Jawa dalam meningkatkan kesejahteraan satwa yang memerlukan bantuan teknis, mulai dari membangun klinik dan karantina, membangun fasilitas enrichment, memberikan pelatihan, hingga membayar gaji tambahan untuk animal keeper.

"Kita tidak pernah tahu sampai kapan pertikaian tentang pengelolaan Bandung Zoo ini bakal berakhir. Manusia yang bertikai jangan sampai satwa yang terbengkalai," sesalnya.

Aan menyebut, pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung. Namun, gayung tak kunjung bersambut. Di sisi lain, dewan sudah memberi konfirmasi dan menjadwalkan pertemuan dengan Bandung Zoo.

“[Jadi] pemkot ayo dialog sama kami. Kami menempati ini. Ayo ngobrol. Mereka, kan wali kota kita. Jangan sampai bertindak tanpa tahu inti permasalahan di sini. Kami terbuka dengan siapa pun," ujarnya.

Lagi-lagi, Aan berharap masalah sengketa tak membuat kehidupan satwa terganggu, juga kesejahteraan pegawai.

"... kami [ingin terus] memelihara ini,” harapnya.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, enggan menanggapi masalah penutupan sementara operasional di Bandung Zoo. Tirto sempat menjumpai dan memintanya menyempatkan diri untuk diwawancarai secara doorstop. Namun, ia bersikeras menolak berikan respons soal kasus tersebut dan terus berjalan ke mobilnya.

"Saya buru-buru. Makasih ya, nanti saja. (Ke) Pak Kadis (kepala dinas) saja, ya," dalih Farhan, ketika ditemui oleh Tirto seusai menghadiri acara di Mall Pelayanan Publik, Jl. Cianjur, Kota Bandung, pada Selasa (16/9/2025) siang.