Kuba Tolak Negosiasi Meski AS Stop Pasokan Minyak dari Venezuela

tirto.id - Presiden Kuba Miguel Díaz Canel menolak melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), meskipun Presiden Donald Trump telah mengancam menyetop pasokan minyak dari Venezuela ke negara tersebut. Melalui unggahan akun X pribadinya pada Minggu (11/1/2026), Miguel Díaz-Canel menyatakan sikap bahwa Kuba tak akan tunduk pada siapapun, termasuk AS.

"Tak satupun boleh mendikte apa yang akan kami lakukan," tulis Miguel Díaz-Canel untuk merespons AS.

Sebelumnya, Trump mengancam Kuba melalui media sosial Truth dengan menyebut akan memutus stok minyak dan aliran uang dari Venezuela jika negara komunis tersebut enggan membuat kesepakatan. Ia menuduh Kuba sekian lama hidup dari Venezuela dengan menyediakan 'layanan keamanan" bagi diktator negara tersebut yang diganti dengan dua jenis imbalan tersebut.

"Tidak akan ada lagi pasokan minyak dan uang ke Kuba sedikit pun," kata Trump, Minggu, sebelum meminta Havana melakukan kesepakatan dengan AS.

Kuba Tidak Ingin AS Campur Tangan Urusan Negaranya

Dalam unggahan di platform X, Miguel Díaz-Canel menyatakan bahwa Kuba tidak ingin AS campur tangan mengurusi urusan dalam negeri. Ia juga menyebut negaranya tak gentar dengan ancaman Trump.

"Kuba adalah negara yang bebas, mandiri, dan berdaulat," tutur Díaz-Canel. "Kuba tidak menyerang, tetapi telah diserang AS selama 66 tahun. Dan kami tidak takut, kami bersiap, kami siap menjaga tanah air hingga titik darah penghabisan," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, juga mengungkapkan pesan serupa atas ancaman Trump. Rodriguez, melalui akun X pribadinya, menyebut AS "telah bertindak seperti hegemon kriminal kelewat batas yang mengancam perdamaian dan keamanan, tidak hanya di Kuba dan tanah airnya, tetapi juga seluruh dunia."

Dalam unggahan lainnya, Rodriguez juga menyatakan bahwa Kuba memiliki hak untuk mengimpor BBM dari semua tempat yang mau mengekspornya. Ia juga menolak tuduhan Trump yang menyatakan bahwa Kuba mendapatkan imbalan finansial dan material dari negara pengakses layanan keamanan mereka.

Sejak era perang dingin antara Uni Soviet dan AS, Kuba menjadi salah satu negara yang begitu ditakuti AS. Dalam sejarahnya, hubungan Kuba dengan negara-negara sosialis membuat negara tetangga AS itu dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Negara Paman Sam itu.

Namun, tensi kedua negara kembali memanas setelah Trump menjalankan operasi penculikan Nicolas Maduro dari Venezuela pada 3 Januari 2026 lalu. Dalam operasi militer itu, puluhan tentara berkewarganegaraan Kuba dilaporkan tewas, dan jadi korban jiwa selain tentara dan warga sipil Venezuela.

Menukil Al Jazeera, warga Kuba kini dilanda ketidakpastian akibat saling sindir antara pemimpin kedua negara tersebut. Beberapa di antara mereka frustrasi dengan keadaan yang diperburuk oleh ancaman Trump, sedang lainnya mengaku tak gentar dengan ancaman AS.

"Tak ada listrik di sini, tak ada gas di sini, tak ada LPG," kata warga Kuba, Maria Elena Sabina, menggambarkan kondisi Kuba yang sudah sulit sebelum ancaman AS muncul. "Jadi, ya, perubahan perlu terjadi. Perubahan sangat diperlukan. Tapi harus cepat, semoga besok," katanya.

Sementara itu, menurut koresponden Al Jazeera di Washington DC, Patty Culhane, arus politik dalam negeri AS juga kini terbelah. Tak sedikit pihak yang menginginkan Trump untuk fokus pada kebijakan internal AS, alih-alih gencar mengintervensi negara lain.

"Ini [Trump] adalah presiden yang mengatakan akan fokus pada kebijakan America First. Sekarang kita melihatnya sudah mengebom tujuh negara ... jadi di antara basis pendukung Trump, kini terjadi keretakan karena ini bukan apa yang ia janjikan ketika berkampanye," katanya.