Mereka yang Kalah di Pilkada Surabaya & Tangsel Bakal Mengadu ke MK

tirto.id - Pelaksanaan Pilkada 2020 berpotensi memunculkan banyak gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Per Sabtu (19/12) dini hari, MK sudah menerima 75 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada yang diajukan baik secara daring maupun luring, termasuk Pilkada Kota Medan yang dimenangkan oleh Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo.

Dua daerah yang bakal menyusul mendaftar ke MK kemungkinan besar adalah Pilwalkot Surabaya dan Pilwalkot Tangerang Selatan. Pasalnya, salah satu paslon pada dua daerah itu telah mengemukakan niatnya untuk mendaftarkan gugatan ke MK lantaran sama-sama menuding ada kecurangan.

Machfud Arifin-Mujiaman, pasangan calon nomor urut dua pada Pilkada Surabaya, berencana membawa kekalahan mereka atas Ery Cahyadi-Armudji ke MK dalam waktu dekat. Mereka menuding ada pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Ini bentuk tanggung jawab kami kepada pemilih saya. Kami buktikan di MK. Perjuangan belum selesai,” kata Machfud usai konferensi pers di Surabaya, Kamis pekan lalu, dilansir dari Antara.

Machfud-Mujiaman diusung PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Nasdem. Pasangan ini mendapatkan suara 451.323 atau 43 persen, sementara Eri-Armudji unggul dengan 598.029 suara atau 57 persen.

M. Sholeh dari tim hukum Machfud-Mujiaman menuding sejak awal Pilwalkot Surabaya 2020 dilaksanakan secara tidak adil.

Kata dia, menjelang akhir tahun 2019, ada banyak alat peraga kampanye berupa baliho berwajah Ery Cahyadi-Armudji tapi di belakanganya ada foto Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Sholeh menuding hal itu melanggar undang-undang tentang Pilkada, yang mengatur pejabat negara "dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."

Sholeh menuding kecurangan tak hanya dilakukan Ery Cahyadi-Armudji tapi juga organisasi aparatur sipil negara dan KPU Kota Surabaya serta Bawaslu Kota Surabaya.

Pasangan Machfud-Mujiaman telah menghabiskan biaya kampanye Rp15,8 miliar. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK, Machfud, mantan Kapolda Jawa Timur, memiliki kekayaan Rp29,7 miliar, yang menjadikan dia kandidat terkaya dalam Pilkada Surabaya 2020. Sementara kekayaan Mujiaman Rp7,7 miliar.

Sholeh berujar akan mendesak MK mendiskualifikasi Pilwalkot Surabaya 2020. “MK punya kewenangan untuk itu. Menang itu sah. Tapi, kalau menang dengan kecurangan menggunakan aparatur sipil negara, ini dinilai bagian dari kejahatan Pilkada,” tudingnya.

Pilkada Tangsel: Tudingan 'Ada Banyak Kejanggalan'

Pada Pilwalkot Tangerang Selatan, tudingan kecurangan dilontarkan oleh Muhamad-Rahayu Saraswati, pasangan calon nomor urut satu, yang menolak menandatangani hasil pleno rekapitulasi Pilkada Tangsel 2020.

Pasangan yang diusung PDIP, Gerindra, PAN, Hanura, NasDem, Perindo, dan Partai Garuda itu beralasan masih ada proses terkait administrasi yang belum selesai.

Saat wartawan Tirto menghubungi Sara, ia membenarkan informasi itu.

“Ada temuan-temuan oleh tim dan relawan [mengenai] kejanggalan-kejanggalan,” kata Sara pada Jumat pekan lalu. Ia enggan menjelaskan lebih detil apa saja bentuk kejanggalannya.

Juru bicara Tim Pemenangan Muhamad-Sara, Drajat Sumarsono, berkata ada "banyak keberatan" dari kubunya.

“Kami dari pasangan nomor urut satu tidak menandatangani hasil pleno di KPU Kota Tangsel. Banyak keberatan-keberatan kami, mulai dari proses awal sampai dengan rekapitulasi," kata Drajat singkat pada Jumat pekan lalu.

Pada 4 Desember atau lima hari sebelum pelaksanaan Pilkada, Hashim Djojohadikusumo, ayah Sara, berkata kecewa dan memprotes atas narasi yang mengaitkan putrinya dalam dugaan kasus korupsi melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, sesama kader Partai Gerindra. Sara merupakan salah satu pemilik perusahaan yang ikut mendapat izin ekspor benur di KKP.

Adik Prabowo Subianto itu menilai anaknya difitnah. Hashim menuding ada motif politik tertentu yang bertujuan menyeret nama anaknya ke dalam kasus Edhy dan salah satunya untuk kepentingan politik Pilkada 2020.

Muhamad-Sara telah menghabiskan biaya kampanye Rp2,7 miliar. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK, Muhamad memiliki kekayaan Rp5,2 miliar per April 2020. Sementara kekayaan Sara Rp23,7 miliar.

Lawan mereka adalah Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, pewaris dinasti politik eks Gubernur Banten, Ratu Atut.

Hasil penghitungan suara pada 16 Desember menempatkan Benyamin-Pilar memperoleh 235.656 suara. Sementara pasangan Muhammad-Sara memperoleh 204.930 suara. Adapun pasangan Siti Nur Azizah-Ruhamaben mendapatkan 135.122 suara. Siti Nur Azizah adalah putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Total pemilih 976.019 orang. Artinya, Davnie-Pilar hanya meraup 24,14 persen, Muhammad-Saras 21,00 persen, dan Siti Nur Azizah-Ruhamaben 13,84 persen. Total suara tiga paslon hanya 575.708 atau setara 58,99 persen. Terdapat 400.311 orang tidak memilih atau surat suara rusak atau setara 41,01 persen pemilih.

Pengajar ilmu politik Universitas Sulten Agung Tirtayasa, Leo Agustino, menilai kekalahan Muhamad-Sara dipengaruhi sedikit banyak oleh penangkapan Edhy Prabowo atas kasus korupsi ekspor benur.

Padahal, menurut Leo, beberapa lembaga survei pernah menunjukkan persepsi publik terhadap Sara di atas Pilar dan Azizah. Sara dianggap bisa memimpin Tangsel tanpa ada bayang-bayang dinasti politik Ratu Atut.

“Saya kira KPK effect itu sangat berpengaruh. Jika tidak ada kasus KPK, saya yakin Sara masih di atas. Seperti hasil-hasil survei sebelumnya,” kata Leo, 11 Desember lalu.