Indeks Pilkada 2020

Bima Arya mengakui belum berkomunikasi dengan Kang Emil terkait kans duet di Pilgub Jawa Barat.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan ketua dan anggota KPU Sabu Raijua karena tidak teliti dalam verifikasi Pilkada 2020.

Pelantikan rencananya digelar pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Jakarta, dengan protokol kesehatan ketat.

Dari 32 perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK), 16 perkara diminta lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pemilihan ulang harus dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel dengan tak lagi mengikutsertakan Yusak Yaluwo-Yakob Waremba sebagai peserta Pilkada.

Ganjar Pranowo juga mewajibkan setiap kepala derah di Jawa Tengah membuka akun sosial media untuk menangani keluhan warga dengan cepat.

Banyak sengketa pemilu di MK hasilnya sebenarnya sudah ketahuan di awal. Para pemohon jelas-jelas tak memenuhi syarat.

Dari 132 perkara yang diterima pendaftarannya oleh MK, hanya tersisa 32 yang berlanjut ke sidang agenda pembuktian.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2020 digelar secara serentak bertahap. Tahap pertama digelar pada 26 Februari 2021.

Hasil putusan MK yang dibacakan sejak 15 Februari 2021 hingga hari ini menyatakan lebih dari 100 gugatan hasil Pilkada 2020 ditolak (tidak lanjut).

Tim hukum pesaing dari Orient Patriot Riwu Kore datangi Kemendagri memohon penundaan pelantikan.

Orient P. Riwu Kore, pemenang pilkada Sabu Raijua, ternyata WN Amerika, kata Kedubes. Tapi KPU bersikeras dia orang Indonesia.

Menurut KPU Sumbar gugatan yang diajukan cagub Sumbar Mulyadi ke MK bukan soal penetapan perolehan suara.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 34 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020, hari ini.

Cagub Sumbar Mulyadi kesal saat potensi suaranya menurun tajam karena ia menjadi tersangka lima hari sebelum pemungutan suara.

Cagub Kalsel Denny Indrayana tidak dapat hadir secara langsung di MK dengan alasan sedang membantu korban banjir.

Rahmat Bagja diketahui positif COVID-19 berdasarkan hasil dari tes usap yang keluar kemarin, Selasa (5/1/2021).

Sejumlah paslon yang menggugat hasil pilkada bakal kalah di MK karena tak memenuhi syarat. Mengapa mereka tetap mendaftar?

Hingga Senin (28/12) pemohon gugatan tersebar di 135 dari 270 daerah pilkada serentak 2020.

Banyak kandidat yang mengeluarkan dana jumbo, namun keok di Pilkada dan enggan ajukan gugatan ke MK. Apa alasannya?