Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan keluhan soal keterbatasan anggaran lembaganya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (8/7/2025).
Rachmat mengungkapkan, pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas mengalami penurunan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, anggaran lembaganya masih di angka Rp2,1 triliun, sementara di tahun depan diproyeksikan turun menjadi hanya Rp765 miliar pada 2026.
Padahal, menurutnya, penugasan strategis yang diemban justru semakin banyak, terutama dalam menyukseskan program prioritas presiden. "Realitasnya, pada 2025, pagu awal sebesar Rp1,97 triliun terkena efisiensi sebesar Rp1 triliun sehingga menjadi Rp968,05 miliar," ujarnya di hadapan para anggota dewan.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut nyaris habis hanya untuk belanja operasional dan gaji aparatur sipil negara (ASN) serta tenaga kontrak. Karena itu, Rachmat meminta agar sisa anggaran yang diblokir oleh Kementerian Keuangan di tahun ini dapat segera dibuka untuk membiayai kegiatan strategis seperti penyelarasan program pusat-daerah dan pengawalan prioritas nasional.
Selain itu, ia juga mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk mengakomodasi pembayaran gaji 685 calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru dan 841 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) baru.
"Sesuai dengan pagu indikatif tahun 2026, alokasi anggaran kami hanya Rp764,48 miliar. Ini hanya cukup untuk membayar gaji dan tunjangan eksisting serta belanja operasional. Sedangkan kegiatan untuk mendukung prioritas nasional belum dapat dilakukan secara optimal," ujarnya.
Untuk itu, Bappenas mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun di tahun depan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat juga menyoroti ketimpangan anggaran antar-kementerian dan lembaga. Ia menyebut bahwa pegawai Bappenas kerap menghadapi keterbatasan dibanding institusi lain, padahal peran lembaga ini amat krusial dalam merancang arah pembangunan nasional.
"Kalau kita bicara ketimpangan, coba bicara ketimpangan antar kementerian/lembaga saja. Yang benar saja, emangnya dia makan apa dibanding pegawai Bappenas?" ujarnya.
Ia menekankan bahwa Bappenas ingin kembali dikenang seperti masa lalu, ketika institusi tersebut mampu menghasilkan banyak kebijakan strategis pembangunan nasional. Namun, ia juga menyadari tantangan saat ini jauh lebih kompleks dibanding era sebelumnya.
"Zaman dulu, Bappenas punya hasil. Tapi kenapa bisa berhasil? Karena dukungan yang cukup. Kami ingin anggaran dibatasi, tapi jangan dicekik," kata Rachmat. "Yang benar aja kita kerja tanpa anggaran yang memadai," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dwi Aditya Putra
