Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding resmi menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Program Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Minggu (29/6/2025).
Dalam penutupan tersebut, Menteri Karding menekankan pentingnya pelaksanaan program pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nyata dan kolektif, bukan sekadar menjadi rencana di atas kertas.
Menurutnya, keberhasilan program perlindungan pekerja migran sangat ditentukan oleh kerja sama seluruh jajaran, mulai dari pusat hingga daerah.
“Kita harus menyatukan hati dan langkah. Program perlindungan PMI tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu unit atau diumumkan sepihak. Ini harus dijalankan sebagai tim yang solid,” kata Menteri Karding dalam pidatonya.
Dia juga menekankan, perlunya evaluasi dan monitoring secara rutin agar setiap program bisa terukur secara jelas.
Selain itu, Menteri Karding meminta seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi minimal setiap tiga bulan, baik terkait pelatihan, penempatan, maupun pemberdayaan pekerja migran setelah kembali ke Indonesia.
Selain itu, Menteri Karding mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan vokasi, perguruan tinggi, hingga tokoh masyarakat.
“Banyak calon pekerja migran di desa belum mendapat informasi yang benar. Di sinilah pentingnya kerja sama dengan kampus, sekolah, dan tokoh masyarakat untuk memastikan calon pekerja migran mendapat pembekalan yang layak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri Karding menegaskan perlunya peningkatan layanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pekerja migran. Dia meminta pelayanan yang diberikan tidak sekadar administratif, tetapi juga menyentuh persoalan konkret yang dihadapi para pekerja migran dan keluarganya.
“Program ini bukan sekadar kinerja kementerian, tetapi cerminan kinerja pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, kita harus disiplin, profesional, dan kompak,” tegasnya.
Rakornas Pengendalian Program KP2MI tahun ini diikuti oleh seluruh Kepala BP3MI, pejabat struktural, dan pemangku kepentingan dari berbagai daerah. Kesepakatan dan rekomendasi dari Rakornas akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret di masing-masing wilayah, termasuk monitoring capaian target secara periodik.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
