Menilik Kegaduhan Anggota TNI AD & Effendi Simbolon soal Gerombolan

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 15 Sep 2022 06:30 WIB
Dibaca Normal 6 menit
Fahmi memahami bila aksi anggota TNI di level bawah sebagai spontanitas. Tapi tak tepat bila emosi itu juga menyulut pejabat atas.
tirto.id - “Kau bilang panglima TNI-KSAD tidak harmonis, kau bilang TNI gerombolan seperti ormas, kami tidak terima. Darah kami mendidih, kau Effendi Simbolon melukai kami, prajurit TNI, kau adu domba pimpinan kami!”

Kalimat tersebut merupakan salah satu petikan komentar Komandan Distrik Militer 0623 Cilegon Letkol Inf Ari Widyo dalam merespons pernyataan Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon.

Dalam video berdurasi kurang dari 5 menit itu, Ari berang dengan pernyataan Effendi yang bilang TNI sebagai gerombolan dan masalah internal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman.

Tidak hanya Ari, ada beberapa video lain dari anggota TNI AD yang juga viral di media sosial. Salah satu contoh lain adalah Kodim0709 di Kebumen. Substansi pembahasan sama, yakni menolak pernyataan Effendi Simbolon terkait diksi “gerombolan” dan ada konflik internal.

Respons keras para prajurit TNI tersebut membuat PDIP, partai Effendi Simbolon bersikap. Effendi menyatakan telah minta maaf secara langsung kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait ucapannya dalam rapat kerja DPR RI dengan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU pada Senin (5/9/2022) yang menyebut TNI seperti gerombolan.

Effendi mengklaim, Panglima TNI telah membuka diri untuknya dan tidak mempermasalahkan ucapannya.

“Dua hari lalu saya WA ke Panglima dan KSAD, dan kemarin saya jam 12 datang di kantor beliau. Saya menanyakan sikap dari TNI dan saya meminta maaf," kata Effendi dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PDIP di Gedung DPR pada Rabu (14/9/2022).

“Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah dan ini sangat clear,” kata Effendi.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini juga mempersilakan awak media untuk mengklarifikasi ucapannya kepada Panglima TNI secara langsung. “Silakan teman-teman tanyakan langsung. Dan itu rasanya lebih elok," ujarnya.

Di sisi lain, Effendi Simbolon juga berusaha menghubungi KSAD Dudung Abdurachman. Namun upayanya untuk menghubungi Dudung belum mendapat respons. “Pesan saya ke Pak Dudung belum direspons, dan nanti saya juga akan hadir sendiri,” kata Effendi.

Effendi menambahkan, “Kalau Pak KSAD belum disampaikan secara langsung, karena belum ada waktu beliau.”


Effendi Simbolon Punya Hak Imunitas

Ketua Fraksi PDIP di DPR RI, Utut Adianto akan melindungi kader mereka, yaitu Effendi Simbolon yang tersandung kasus ujaran gerombolan dan hubungan tidak harmonis antar-jenderal. Ia mengingatkan Effendi punya hak imunitas karena berujar saat rapat kerja.

“Pak Effendi berbicara dalam ruang rapat kerja itu dilindungi haknya. Dan kami akan berbicara dengan MKD, karena kami punya sahabat di MKD," kata Utut di Ruang Fraksi PDIP, Gedung DPR RI pada Rabu (14/9/2022).

Ia menilai, Effendi layak dilindungi karena berani berpendapat dalam rapat. Ia tidak ingin setiap anggota yang berpendapat malah berakhir disidang etik lewat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Utut meyakinkan bahwa ujaran Effendi Simbolon tidak ada niatan buruk. Ia pun mengingatkan bahwa Effendi adalah anak dari mantan anggota TNI.

“Yang jelas Pak Effendi tidak punya niat tidak baik. Almarhum bapaknya adalah Letkol. Dan kami paham konteks beliau adalah menguatkan TNI,” kata Utut.

Meski demikian, Utut tetap meminta agar Effendi Simbolon memohon maaf kepada TNI dan sejumlah pihak yang merasa tersinggung atas ucapan tersebut.

“Dalam perjalanan selalu ada diksi yang tidak pas. Dan kita paham diksi ini bisa berdampak luas. Semoga setelah Pak Effendi menjelaskan, kita bisa adem lagi. Kita tidak ingin republik ini mudah tersobek,” kata dia.

Utut menambahkan, “Beliau ingin TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin.”

Tidak lama berselang beredar video KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang tengah menggelar rapat dengan pejabat TNI AD. Dalam video pendek tersebut, Dudung menyinggung bahwa ujaran Effendi Simbolon telah menjatuhkan harga diri TNI AD.

“Harga diri, kehormatan kita, kok diinjak-injak sama dia. Karena saya tahu juga dia dapat 'angin' masalahnya, sehingga kita duduk semua, diam," tutur Dudung dalam video tersebut.

“Prajurit kita ini sedang di grup, di kelompok, di grup tamtama sudah panas. Kelompok bintara sudah marah. Kok kita kelompok perwira santai-santai saja, gitu loh? Apa takut jabatannya dilepas atau gimana?” kata Dudung.


Respons TNI AD soal Video Prajurit yang Marah-Marah

TNI AD pun menjawab soal aksi video anggotanya yang viral dan masif. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kolonel Arh Hamim Tohari mengatakan, kejadian ujaran Effendi Simbolon harus menjadi pelajaran publik.

Hamim mengingatkan bahwa setiap orang saat ini bisa menyampaikan dan mengakses informasi melalui media sosial secara langsung dan cepat, sehingga banyak hal yang terekspose di media sosial, kemudian langsung dilihat dan direspons oleh orang lain. Ia menyebut banyak video TNI yang viral adalah aksi spontan anggota.

“Video dari prajurit maupun masyarakat yang beredar, mungkin saja terjadi sebagai reaksi spontan atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan,” kata Hamim dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9/2022).

Hamim mengatakan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman menyadari sepenuhnya bahwa itu bukanlah tindakan yang mewakili institusi DPR atau partai politik, tetapi sikap individu seseorang.

“Oleh karenanya, secara internal Kepala Staf Angkatan Darat juga mengimbau para prajurit untuk tidak bereaksi berlebihan,” kata Hamim.

Hamim juga merespons soal pernyataan maaf Effendi Simbolon. Setelah permintaan maaf tersebut, TNI AD meminta masalah selesai dan dijadikan sebagai pelajaran.

“Dengan telah dilakukannya jumpa pers oleh Efendi Simbolon dan penyampaian permintaan maaf, maka marilah kita semuanya menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran untuk semuanya dalam berucap dan bersikap. Mari kita saling menghormati dan menghargai agar komitmen kita bersama untuk secara sinergi bekerja demi NKRI tidak ternodai,” kata Hamim.

Hamim menambahkan, “Kita harus segera melupakan perbedaan yang terjadi dan melangkah bersama-sama membangun negara dan bangsa dalam soliditas yang kuat.”


TNI Tidak Boleh Impulsif dan Terkesan Lebih Kuat dari Sipil

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menganggap wajar respons anggota terhadap ujaran Effendi Simbolon. Namun, ia menilai respons anggota terhadap hal tersebut tidak boleh berlebihan.

Fahmi memahami bila aksi anggota di level bawah sebagai aksi spontan. Tapi tidak pas jika emosi tersebut juga menyulut ke pejabat atas.

“Jika itu memang spontan, ya itu hanya menunjukkan bahwa masih ada prajurit di level bawah yang cenderung impulsif, yang punya masalah pengendalian emosi dan perilaku. Namun jika terbukti ada perintah, entah dari pimpinan di level manapun, berarti di level pimpinan yang mestinya lebih matang dan terdidik, kecenderungan impulsif juga masih ada,” kata Fahmi.

Fahmi menegaskan, aksi impulsif tidak boleh dibiarkan. Ia beralasan aksi impulsif dapat membahayakan rekan, pimpinan maupun pihak lain. Ia mengingatkan pemimpin harus memiliki kemampuan dan kematangan dalam mengarahkan dan mengendalikan para prajurit.

“Jika tidak, itu kemudian justru ibarat membenarkan apa yang dikatakan oleh politisi Effendi Simbolon sebelumnya, mirip gerombolan. Saya kira, TNI tidak ingin dan tidak boleh dicap buruk, makanya segera hentikan apa pun yang dianggap sebagai spontanitas itu,” kata Fahmi.

Fahmi menambahkan, “Membiarkan para prajurit bereaksi dan bersikap itu juga sama dengan politisasi. Hati-hati. Bagaimanapun, hal-hal yang disampaikan oleh Effendi Simbolon itu merupakan bagian dari dinamika dan proses politik di parlemen.”



Fahmi mengingatkan, kelompok militer cenderung berkepentingan menjaga otonominya terhadap intervensi sipil. Namun sering kali kepentingan yang lebih luas juga berpotensi hadir bila sistem politik dan para politisinya dianggap buruk sehingga membawa masalah ekonomi dan kesejahteraan. Situasi tersebut justru membuat TNI kembali terlibat ke politik.

Menurut Fahmi, politisasi dan intervensi militer dalam politik itu dapat menciptakan atau membangun masyarakat praetorianisme, yakni kondisi saat lembaga-lembaga politik menjadi tidak efektif menyikapi perubahan ataupun dalam merumuskan kebijakan serta pada tindakan-tindakan politik.

Terbentuknya pretorianisme bisa muncul akibat kondisi politik yang memuat pusaran dan tepian kekuatan politik, kata Fahmi. Kemudian ada faktor lain seperti rendahnya kelembagaan dan hambatan antara kekuatan-kekuatan politik untuk mendukung terbentuknya struktur politik, kelemahan dan tidak efektifnya partai politik serta seringnya politisi sipil mencari dukungan maupun mengintervensi militer.

Oleh karena itu, Fahmi menyarankan agar upaya provokasi dihentikan. Namun ia menilai upaya meminta maaf Effendi tidak tepat. Ia mengingatkan bahwa ujaran Effendi berlangsung di forum DPR yang notabene bagian dari hak seorang anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Jika dinilai tidak tepat dan perlu dibantah, kata Fahmi, cukup diklarifikasi saja di forum yang sama atau serupa.

“Tapi kalau jajaran TNI AD merespons dengan cara seperti itu [lewat media sosial], kan, justru malah seperti membenarkan tudingan Effendi. Respons kelembagaan mestinya tidak impulsif. Apakah emosi anggota bisa diredam? Mestinya bisa. Tinggal perintah setop. Masak nggak loyal perintah atasan?” kata Fahmi.

Fahmi menilai, narasi yang digunakan TNI AD dalam menyikapi pernyataan itu, maupun permintaan maaf Effendi Simbolon dan PDIP seolah menunjukkan posisinya lebih superior daripada anggota DPR, dan seolah ngajari masyarakat sipil.


Respons Cepat Minta Maaf Berkaitan Pemilu 2024?

Sementara itu, Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam menilai, langkah PDIP meminta maaf dalam kasus Effendi Simbolon adalah upaya yang tepat bila dilihat secara politik. Sebab, keengganan minta maaf bisa memicu eskalasi yang lebih keras di publik.

“Kalau tidak minta maaf ketersinggungan TNI yang bawah dikhawatirkan memicu anarki. Meski demikian, sejatinya DPR memiliki hak berbicara untuk memgontrol. Masalahnya seharusnya rapat tersebut tertutup,” kata Imam kepada Tirto.

Imam mengakui bahwa konflik ujaran Effendi bukan termasuk isu substansial bagi khalayak umum. Akan tetapi, semangat korsa di tubuh TNI bisa memicu letupan-letupan di internal TNI yang bisa mengarah kepada publik karena tidak menerima atas ujaran Effendi.

“Saya kira harus kita maklumi dan karena itu kita mengapresiasi PDIP kalau kemudian meminta maaf," kata Imam.

Menurut Imam, keengganan Effendi untuk minta maaf berpotensi tidak hanya mengganggu situasi keamanan pemerintahan Jokowi saat ini dan menimbulkan kegaduhan baru, tapi juga dampak politik bagi PDIP. Ia mengingatkan, tidak sedikit keluarga TNI memiliki hak pilih. PDIP bisa saja kehilangan suara dari keluarga TNI aktif maupun dukungan dari para jenderal purnawirawan.

“Tentu PDIP juga berkalkulasi secara politik bahwa keluarga tentara itu, kan, banyak. Juga tentu akan berpengaruh apalagi di PDIP juga banyak jenderal-jenderal purnawirawan, sehingga langsung atau tidak memang ya meminta maaf jauh lebih baik dilihat dari faktor, pertama tadi dan faktor kedua dari sisi elektabilitas," kata Imam.

Imam menambahkan, posisi tentara masih memiliki pengaruh di masyarakat, terutama di negara ketiga termasuk Indonesia. Parameter pengaruh dapat dilihat dari masih ada kandidat militer yang masuk bursa calon presiden maupun calon wakil presiden.

“Artinya masyarakat masih percaya kepada institusi TNI-Polri. Karena itu ketika minta maaf itu jauh lebih baik bagi PDIP sehingga tidak mengganggu elektabilitas," kata Imam.


Baca juga artikel terkait TNI atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz

DarkLight