tirto.id - Tema perekonomian akan menjadi bahasan utama dalam agenda debat calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024. Debat yang dilangsungkan, Jumat (22/12/2023) malam, akan diikuti tiga cawapres, yaitu: Abdul Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Akankah persoalan pinjaman online (pinjol) akan ikut dibahas?
Sejak digitalisasi masif terjadi, persoalan ekonomi kini berkembang dalam berbagai rupa. Banyak hal dapat dilakukan hanya lewat satu genggam gawai di tangan. Termasuk kemudahan masyarakat dalam mencari pinjaman atau berutang, melalui jasa pinjaman online.
Masalah muncul ketika utang yang dilakukan masyarakat melalui pinjol, justru melahirkan risiko dalam hidup. Kemudahan akses membuat masyarakat rawan tergoda berutang lewat pinjol. Tidak sedikit masyarakat yang keteteran membayar tagihan dan justru terjebak dalam berbagai masalah ekonomi-sosial.
Belum lagi, jebakan pinjol ilegal yang serupa lintah darat kian menjamur saat ini. Tanpa melalui jalur dan pengawasan resmi, masyarakat dijerat iming-iming berutang. Risiko yang dilahirkan tentu jauh lebih besar dan menakutkan. Tidak jarang ancaman hingga intimidasi pada pelanggan berujung kasus-kasus petaka.
Sederet kasus karena terlilit muslihat pinjol ilegal marak terjadi belakangan ini. Rata-rata pelanggan frustasi karena utang yang kian menggunung tanpa solusi. Bukan sekadar mengorbankan harta, tidak sedikit nyawa yang melayang karena faktor terlilit utang.
Kemauan politik dan celah regulasi perlu diperketat agar pinjol tidak menggurita tanpa kendali. Maka menjadi mendesak pembahasan ihwal pinjol hadir dalam agenda debat cawapres perdana. Akan menarik dan terasa substantif, jika ketiga cawapres mampu menghadirkan strategi membabat persoalan ini.
Pengamat Ekonomi Digital, Heru Sutadi, menilai masyarakat perlu tahu pandangan capres-cawapres soal permasalahan pinjol. Sebab, saat ini pinjol kian banyak diminati namun digunakan masyarakat hanya sekadar untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif semata.
“Digunakan untuk hal konsumtif dan bahkan untuk judi online. Yang dampaknya, ada orang bunuh diri, tertekan, depresi karena tidak bisa mengembalikan pinjaman dan ditekan saat penagihan pinjaman yang terkendala,” ujar Heru dihubungi reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Heru berharap debat cawapres dengan tema ekonomi bisa menghadirkan solusi untuk tantangan ekonomi digital saat ini. Dia menilai perlu ada pertanyaan dan penjelasan soal bagaimana membangun ekonomi digital ke depan.
“Kita berharap ada visi, misi dan strategi genuine, dan aplikatif bukan hanya normatif,” kata Heru.
Berdasarkan data OJK, saat ini terdapat 101 perusahaan fintech lending alias pinjol yang mengantongi izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 9 Oktober 2023. Jumlah pinjol legal itu berkurang satu perusahaan dibanding Agustus 2023. Dari 101 perusahaan pinjol legal yang ada saat ini, 94 perusahaan di antaranya merupakan penyelenggara pinjol konvensional.
Total aset yang dimiliki kelompok ini mencapai Rp7,27 triliun per Agustus 2023. Kemudian tujuh perusahaan lainnya merupakan penyelenggara pinjol syariah, dengan total aset Rp139 miliar.
Pinjol Ilegal Masif Beriklan
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan akar masalah pinjol ilegal berasal dari begitu terbukanya akses masyarakat menerima informasi pinjol ilegal. Informasi mengenai pinjol ilegal ini masih banyak ditemui di pelbagai aplikasi dan website.
“Pinjol ilegal dengan bebas beriklan di aplikasi atau website tersebut. Informasinya pun cukup masih dan menyasar ke semua kalangan,” ujar Nailul dihubungi reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Selain itu, kata dia, rendahnya literasi keuangan dan digital juga melatarbelakangi banyaknya masyarakat yang terjebak pinjol ilegal. Masyarakat belum mampu memilah informasi dan sumber terpercaya mengenai pinjol resmi.
“Saking banyaknya dan sama-sama menampilkan logo OJK. (Jadi) Masyarakat tidak dapat menyaring informasi yang benar, akibatnya masyarakat banyak yang terjebak,” ungkap Nailul.
Berdasarkan data terakhir 2022, indeks literasi keuangan masyarakat saat ini tercatat masih sebesar 49,68 persen. Sedangkan indeks inklusi keuangan berada di level 85,10 persen. Sementara OJK menargetkan indeks literasi keuangan meningkat sebesar 65 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen pada 2027.
Nailul menilai, pemerintah mendatang harus berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari pinjol ilegal. Terutama dalam hal pembatasan informasi mengenai pinjol ilegal.
“Maka pembatasan harus dilakukan secara masif, mulai dari pelarangan pinjol ilegal di marketplace aplikasi. Kedua, harus menyisir website mengenai pinjol ilegal dan informasinya,” jelas dia.
Strategi Kubu Paslon
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), La Ode Basir, percaya untuk memberantas pinjol ilegal, maka diperlukan komitmen penegakan hukum. Saat hukum tegak, kata dia, masyarakat akan mampu terlindungi.
Selain itu, La Ode Basir menyatakan bahwa paslon AMIN akan mempermudah pinjaman bagi masyarakat. Hal ini agar masyarakat tidak lagi terjebak pinjol ilegal.
“Pasangan AMIN berencana menyiapkan skema pinjaman dengan normal. Sehingga masyarakat tidak perlu terjerat penipuan dengan modus pinjaman daring,” ujar dia dihubungi reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Namun, dia belum bisa mendetailkan rencana soal pinjaman tersebut. La Ode Basir menegaskan pinjol dalam kategori ilegal pasti akan dibenahi jika paslon AMIN terpilih.
“Tentu nanti harus melalui kajian mendalam dulu dengan pihak otorita bank,” tambah dia.
Hampir serupa, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Afriansyah Noor, menyatakan untuk membenahi pinjol ilegal pihaknya berencana memberikan pinjaman lunak tanpa agunan kepada masyarakat.
Ferry, sapaan akrabnya, menegaskan pinjol ilegal merupakan persoalan yang sangat berbahaya.
“Karena nanti yang terjerat masyarakat bawah. Ini maka tanggung jawab pemerintah nanti, untuk memberikan pinjaman lunak atau tanpa agunan seperti pinjol-pinjol ini, dengan biaya misal dari berapa ke berapa,” kata Ferry kepada reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Dia menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil alih persoalan ini. Jika kelak terpilih, kata dia, paslon Prabowo-Gibran akan mengimbau pihak bank negara untuk membantu memberikan keringanan pinjaman bagi rakyat kecil.
“Tentu dengan prosedur dan regulasi undang-undang yang tentu harus dibuat dan digodok dengan baik,” tambah Ferry.
Di sisi lain, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jutan Manik, menyatakan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo sudah berulang kali mengingatkan soal literasi keuangan masyarakat yang rendah. Dia menilai poin edukasi literasi keuangan menjadi penting agar masyarakat bisa diarahkan menggunakan jasa pinjaman yang resmi dan kredibel.
“Concern kami nanti bila paslon nomor 3 dipercaya, akan memberikan literasi digital dan menyikat pinjaman online dan judi online,” ujar Jutan kepada reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Dia menilai akses pinjol ilegal memang sangat mudah menyasar masyarakat saat ini. Bahaya yang timbul seperti kasus-kasus penagihan yang intimidatif dan penipuan, juga menjadi perhatian kubu paslon nomor urut tiga.
Jubir TPN Ganjar-Mahfud lainnya, Michael Victor Sianipar, menyampaikan upaya memberantas pinjol ilegal akan dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi dan instrumen pinjol yang tidak terdaftar. Dalam hal ini, kata dia, baik peran pengawasan OJK maupun aparat penegak hukum akan diperkuat dengan kemampuan monitoring digital yang lebih canggih.
Selain itu, kubu Ganjar-Mahfud mengajak masyarakat untuk mengadu jika terjebak pinjol ilegal. Menurut dia, partisipasi publik dalam melaporkan akan menjadi kunci penting untuk memberantas pinjol ilegal.
“Jangan sampai orang menganggap terjebak pinjol sebagai stigma dan aib, kemudian tidak mau melaporkan ke layanan pengaduan pemerintah,” ujar Michael kepada reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Akses Kredit Mudah dan Murah
Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Yusuf Wibisono, menyatakan tertutupnya akses masyarakat kelas bawah ke kredit perbankan formal – yang jumlahnya besar– membuat mereka beralih ke pinjol. Pinjol dinilai berani memberikan kemudahan kredit, dan seringkali bermodal KTP atau Kartu Keluarga, serta tanpa agunan.
“Namun hal ini dibayar sangat mahal, dikenakannya debitur pinjol dengan suku bunga yang sangat tinggi,” ujar Yusuf dihubungi reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).
Yusuf menilai, masyarakat kelas bawah tidak pernah memiliki akses ke kredit perbankan karena ketiadaan agunan membuat mereka selalu dipandang unbankable. Termasuk dalam hal ini adalah usaha mikro yang cenderung tidak memiliki aset, serta usaha yang bersifat informal dan subsisten yang membuat penyaluran kredit untuk mereka dinilai berisiko tinggi.
“Inilah yang membuat mereka sangat rentan beralih dan akhirnya terjerat oleh shadow banking mulai dari rentenir keliling hingga pinjol,” jelas Yusuf.
Menurut dia, sangat penting bagi paslon capres-cawapres memberi perhatian pada akses kredit yang mudah dan murah kepada rakyat miskin. Serta perlu komitmen membebaskan warga dari jerat rentenir dan pinjol.
Yusuf menambahkan, ada sekitar 55 juta pelaku usaha yang tidak memiliki akses memadai ke perbankan formal. Di sisi lain, mereka membutuhkan permodalan yang besar sehingga tidak mengherankan bila banyak pelaku usaha mikro dan kecil terjerat pinjol.
“Cara paling efektif mencegah masyarakat kelas bawah dari pinjol adalah pemerintah memberikan akses ke kredit yang mudah dan murah,” ujar dia.
Yusuf menilai akses kredit mudah dan murah ini dapat dilakukan dengan menggandeng lembaga keuangan sosial seperti koperasi keuangan atau BMT yang bersifat closed-loop atau merupakan bank komunitas. Sementara itu, dia menilai upaya pemerintah saat ini melalui KUR belum membenahi masalah.
“Membuka akses kredit ke rakyat miskin melalui perbankan sebagaimana KUR terbukti menemui banyak kesulitan dan tetap hanya mampu menjangkau mereka yang memiliki agunan. Tidak benar-benar mampu mencapai rakyat miskin,” tambah dia.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
