tirto.id - Permasalahan pupuk subsidi menjadi salah satu perbincangan dalam debat perdana yang digelar Selasa (12/12/2023) malam. Hal ini berawal dari pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut petani dan nelayan sebagai bagian kelompok rentan. Ia lantas menanyakan kepada eks Gubernur Jawa Tengah yang juga capres nomor 3, Ganjar Pranowo.
Pertanyaan Prabowo bermaksud menyentil kebijakan Ganjar saat menjadi gubernur. Saat menjabat kepala daerah, Ganjar memang menginisiasi Program Kartu Tani untuk memitigasi dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi. Namun demikian, persoalan pupuk subsidi adalah masalah nasional yang tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tapi juga di daerah lain.
Di sisi lain, para capres yang bertarung pada Pilpres 2024 ini, juga menyingung permasalahan pupuk dalam visi misi mereka. Kubu Ganjar misal mengatakan permasalahan pupuk sebagai bagian dari program kedaulatan pangan. Paslon nomor urut 3 ini mendorong pemberian pupuk berkualitas, murah, dan tepat waktu untuk penyelesaian masalah pangan.
“Mendukung petani, peternak, dan nelayan dengan alat modern, benih unggul, pupuk berkualitas, murah, dan tepat waktu. Memperbanyak sistem pengairan (waduk, bendungan, embung dan irigasi), jalan usaha tani yang memadai, fasilitas cold storage, serta pengolahan dan pemasaran hasil tani, ikan, maupun ternak terintegrasi,” demikian bunyi poin 3.2.2 dalam visi misi Ganjar-Mahfud.
Dalam visi misi kubu Prabowo-Gibran Rakabuming Raka juga tertera. Paslon nomor urut 2 ini menawarkan ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida. Pasangan capres-cawapres ini meyakini bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan pupuk.
“Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani,” demikian bunyi visi misi Prabowo-Gibran pada halaman 35.
Prabowo-Gibran juga menawarkan akses pupuk untuk petani meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian. Mereka juga berencana untuk memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mendorong pengembangan industri pupuk.
Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN, juga membahas soal nasib kemandirian pangan sebagai janji politik. Dalam poin tersebut, mereka ingin menjamin ketersediaan pupuk.
“Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian,” demikian bunyi visi misi Anies-Muhaimin dalam halaman 18.
Anies di beberapa kesempatan juga sempat menyinggung soal pupuk ini. Misalnya, Anies sempat menjanjikan kepada masyarakat untuk memperbaiki tata kelola pupuk. Ia menyinggung pupuk sebagai masalah utama pertanian. Karena itu, ia janji pasokan pupuk ke petani aman.
“Jadi kami ingin pasokan pupuk ke petani aman. Kemudian harga jual gabahnya lebih baik,” kata Anies pada 4 Desember 2023 sebagaimana dikutip Antara.
Program Paslon dalam Politik Pupuk
Juru Bicara Timnas AMIN, Abdul Rochim, mengatakan pihaknya membahas soal pupuk sebagai bagian dari aspirasi yang diterima selama pasangan nomor urut 1 itu blusukan. Ia mengaku, penerima pupuk saat ini hanya 35 persen dari 26 juta ton kebutuhan pupuk.
“Bahkan data yang dihimpun pasangan AMIN saat ini ada 19,5 juta jiwa petani kecil yang kesulitan mendapatkan pupuk murah. Jadi dari 26 juta ton kebutuhan pupuk bagi petani kecil, hanya 35 persen yang tersedia. Karena itu pasangan AMIN akan menjadikan persoalan kelangkaan atau sulitnya mendapatkan pupuk ini sebagai program prioritas,” kata Rochim, Jumat (15/12/2023).
Pria yang juga caleg DPR RI dari PKB ini mengaku, ada 3 program yang ditawarkan AMIN. Pertama, akan memberikan bantuan pupuk bebas kuota dan bantuan pupuk hingga 2 juta hektar per kali masa tanam. Mereka menilai permasalahan kelangkaan pupuk ini bisa diantisipasi kalau pemerintah bisa menghitung berapa kebutuhan pupuk dalam setiap massa tanam.
“Kalau itu sudah bisa dihitung dari awal, maka kelangkaan tidak terjadi,” kata Rochim.
Kedua, kata dia, AMIN ingin memperbaiki tata kelola distribusi pupuk. Rochim mengatakan, AMIN akan melakukan penertiban kalau ada tindakan-tindakan penyelewengan. Alhasil, tidak terjadi penimbunan pupuk yang berpotensi menjadikan pupuk langka dan mahal.
“Ketiga memberikan subsidi untuk petani, subsidi pupuk sehingga petani tidak terlalu tinggi beban tanam dan pemupukan sehingga tidak rugi,” kata Rochim.
Selain itu, kata Rochim, AMIN menawarkan program contract farming di mana pemerintah menyiapkan bibit, pupuk, dan lain-lainnya, termasuk nanti ketika panen dibeli pemerintah sehingga itu bisa dihitung.
Ia membedakan dengan program food estate yang dikembangkan pemerintah Jokowi. Food estate adalah membuka lahan dan lahan diberikan kepada pengelola non-petani. Sementara, program contract farming adalah petani mendapat lahan petani sendiri. Namun proses awal masa tanam bibit, pupuk, disediakan dan nanti hasilnya juga dibeli oleh pemerintah.
“Sehingga petani bisa mendapatkan untung lebih dan mendapatkan jaminan kepastian harga sehingga petani tidak rugi,” kata Rochim.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, menegaskan paslon nomor urut 2 akan membangun kemandirian pangan serta pemberdayaan dan perlindungan petani secara komprehensif. Di bidang pupuk, Viva mengaku salah satu caranya adalah meningkatkan subsidi pupuk.
“Kalau sekarang, kan, dari seluruh jumlah petani, pemerintah hanya mampu 10 persen saja. Jadi nanti kami akan naikkan secara bertahap lebih dari 10 persen sambil kita lihat distribusi pupuk subsidinya,” kata Viva pada Tirto, Jumat (15/12/2023).
Viva menekankan Prabowo-Gibran ingin memberdayakan petani secara lebih cepat dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dengan membangun beberapa lokasi food estate yang akan dikelola secara modern dan menggunakan teknologi.
Saat ini, Viva membenarkan teknologi sudah dipakai, tetapi masih belum masif. Ia yakin penggunaan teknologi ditambah pembangunan food estate bersama semua pihak akan membuat Indonesia mandiri dalam pangan, terutama padi, jagung, dan kedelai.
“Yang kedua kami bisa memberdayakan, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan kebijakan-kebijakan khusus yang baik, dan bisa membangun pola komunikasi yang efektif antara pemerintah, petani, dan dunia usaha,” kata Viva.
Viva menegaskan aksi mereka tidak berkaitan kepentingan politik, melainkan merespons situasi dunia yang tidak menentu dalam persediaan pupuk. “Kelangkaan pupuk itu karena persediaan pupuk subsidi kurang. Tidak digunakan sebagai kampanye politik,” kata Viva.
Hal senada diungkapkan politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. Ia menegaskan Prabowo sudah lama membela petani. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini juga mengatakan, Gerindra berdiri tidak lepas dari bentuk kepedulian mereka pada petani dan nelayan.
“Salah satu unsur penting dalam mendirikan Partai Gerindra, ya kelompok nelayan dan petani di seluruh Indonesia. Jadi kepedulian Pak Prabowo bagi petani dan nelayan itu luar biasa besarnya,” kata dia.
Di sisi lain, Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud, Cyril Raoul Hakim, mengatakan bahwa permasalahan pupuk ada pada permasalahan data petani, luas lahan hingga lokasi pertanian yang tidak sesuai kenyataan. Ia menilai, pendataan yang dilakukan kerap menimbulkan hasil berbeda.
“Maka nanti itu akan jadi perhatian khusus dan yang pertama diperbaiki oleh Ganjar-Mahfud. Dimulai dari menyepakati cukup satu institusi yang melakukan pendataan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan silang data,” kata pria yang karib disapa Cicho kepada Tirto, Jumat (15/12/2023).
Cicho menambahkan, masalah lain yang juga menjadi sorotan adalah keberadaan pabrik pupuk yang jauh dari lahan pertanian. Hal itu meningkatkan biaya distribusi. Situasi tersebut, kata Cico, mengakibatkan distribusi pupuk berbasis jarak.
“Ini juga akan diubah dengan pembangunan pabrik pupuk di Kawasan-kawasan yang banyak areal pertanian,” kata Cicho.
Cicho juga menilai, kurangnya edukasi kepada petani tentang dosis pupuk dan luas lahan memicu penyalahgunaan pupuk. Hal itu berujung pada pemborosan penggunaan pupuk. Oleh karena itu, kata dia, paslon nomor urut 3 ini juga melihat perlunya edukasi dan penyuluhan petani dalam penggunaan pupuk.
“Masalah pendistribusian yang serampangan dan salah sasaran. Sasaran penerima subsidi harusnya petani dengan luas lahan maksimal dua hektar, namun di lapangan terdapat petani dengan luas lahan lebih dari dua hektar yang mendapat subsidi. Pengawasannya ke depan akan diperketat dan rinci, sehingga tepat sasaran,” kata Cicho.
Cicho memastikan, Ganjar-Mahfud akan berupaya mendata dan mendsitribusikan pupuk dengan melibatkan kelompok tani paling bawah. Kelompok tersebut akan didata dan diberikan tanda terima berhak.
“Ganjar-Mahfud juga akan memastikan pemerintah membayar subsidi ke perusahaan pupuk tepat waktu agar likuiditas perusahaan tidak terganggu agar produksi pupuk terjamin. Karena selama ini sering tertunda bahkan hingga tahun anggaran berikutnya,” kata Cicho.
Politik Pupuk untuk Raup Suara?
Analis politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, menilai bahwa permasalahan pupuk berkorelasi dengan petani. Ia mengingatkan bahwa jumlah petani perorangan di Indonesia, berdasarkan sensus pertanian 2023, mencapai 29 juta lebih, sementara petani berbasis rumah tangga tembus 28,4 juta. Ia menilai, para petani itu bisa menjadi ceruk suara dalam pilpres.
“Kalau 28 juta rumah tangga itu terdampak oleh kelangkaan pupuk, maka mereka akan bisa jadi pemilih yang loyal kalau masalah pupuk itu bisa diselesaikan salah satu capres. Jadi ini memang karena pemilih besar, itu termasuk pemilih dalam jumlah besar dan makanya itu menjadi isu penting hampir di setiap pemilu,” kata Kunto, Jumat (15/12/2023).
Kunto mengatakan, isu pupuk masih relevan karena ceruk pemilih yang besar. Ia juga mengingatkan bahwa ada 6 juta lebih petani adalah petani milenial yang bisa disasar.
“Itu kan tidak hanya 6 jutanya. Plus keluarganya kalaupun itu milenial masih berdua, ya kali dua. Kalau ada saudara tinggal serumah, kali 3. Jadi menurut saya, isu pupuk masih relevan karena itu sangat dekat dengan kehidupan petani,” kata Kunto.
Kunto meyakini, akses pupuk yang luas akan membuat para petani memilih mereka, bahkan menjadi pemilih loyal. Akan tetapi, Kunto mengingatkan bahwa ada masalah dalam subsidi pupuk yang selama ini berjalan.
“Problemnya adalah selama ini memang pupuk subsidi itu tidak pernah mencukupi kebutuhan petani. Itu problemnya, sedangkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pupuk, ada problem lain yang menurut saya penting juga dibahas para capres, tidak hanya di hilirnya soal distribusi pupuk, tapi juga soal produksi pupuknya,” kata Kunto.
Terkait aksi saling serang Prabowo dan Ganjar soal pupuk subsidi dalam debat perdana, Kunto menilai wajar. Ia justru mendorong agar Prabowo dan Ganjar beradu gagasan agar publik memahami realita dan rekam jejak kandidat dalam isu pertanian.
Sementara terkait aksi Jokowi dalam permasalahan pupuk, Kunto menilai, hal itu akan menguntungkan bagi kubu nomor urut 2 atau Prabowo-Gibran. Sebab, kata Kunto, asosiasi Prabowo-Gibran dengan presiden itu kuat, apalagi Gibran adalah anak Jokowi.
“Apa pun yang dilakukan presiden, tentu saja akan memengaruhi elektabilitas pasangan 02, apalagi kalau presiden memberikan bantuan pupuk. Kecuali ada komunikasi yang intensif dari 2 pasangan lainnya yang mengatakan bahwa itu uang negara, bukan uang presiden atau pasangan 02. Menurut saya pendidikan politik ini menjadi penting,” kata Kunto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
