Pemilu Serentak 2024

Mengapa Elektabilitas Tokoh Perempuan Rendah Dalam Survei Pilpres?

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 19 Feb 2022 08:00 WIB | Diperbarui 21 Feb 2022 11:58 WIB
Dibaca Normal 4 menit
Hurriyah sebut sejumlah faktor yang membuat tokoh perempuan kurang mendapatkan elektabilitas tinggi dalam survei capres.
tirto.id - Bursa bakal calon presiden dan wakil presiden semakin menghangat jelang pemilu serentak 2024. Sejumlah hasil survei pun memasukkan tiga kandidat terkuat sebagai calon presiden 2024, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo.

Selain tiga nama di atas, terdapat sederet nama lain yang juga dianggap potensial maju sebagai kandidat pada Pilpres 2024. Sayangnya, sangat minim tokoh perempuan. Bahkan elektabilitasnya selalu kecil, baik dalam bursa bakal capres maupun cawapres.

Berdasarkan survei yang dilakukan KedaiKOPI misal, setidaknya ada 4 nama perempuan yang masuk dalam daftar, tapi elektabilitasnya masih rendah. Mereka antara lain: eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam Survei KedaiKOPI pada 17-24 Januari 2022 yang melibatkan 1.201 responden dengan margin error 2,83 persen, nama Puan Maharani masuk dalam 19 tokoh yang memiliki tingkat popularitas atau keterkenalan tinggi, yakni 69,4 persen. Sedangkan 18 lainnya adalah tokoh laki-laki.

Namun, berdasarkan elektabilitas (pertanyaan terbuka), nama Puan justru tidak masuk dalam 10 nama yang dirilis. Data Kedai KOPI justru menunjukkan elektabilitas terbuka Khofifah malah masuk dengan angka 1,3 persen atau berada di bawah Sandiaga Uno dengan 2,2 persen. Puan baru masuk dalam daftar nama tertutup dengan angka 0,9 (tanpa probing).

Sedangkan jika dikomparasai dari nama-nama tokoh perempuan yang layak jadi kandidat, nama Susi Pudjiastuti berada di peringkat pertama dengan 32,2 persen dari 1.201 responden. Kemudian disusul Khofifah (22,9 persen), Sri Mulyani (16,6 persen), Tri Rismaharini (13,4 persen), dan Puan Maharani (11,7 persen).



Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) khusus di Jawa Barat juga menangkap ada beberapa tokoh perempuan masuk bursa. Dalam survei melalui telepon pada 5-8 Februari 2022 yang dilakukan pada masyarakat Jawa Barat, mereka mencatat nama Susi Pudjiastuti, Tri Risma Harini, Khofifah Indar Parawansa masuk dalam nama yang layak dipilih meski tidak setinggi Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Prabowo maupun Anies Baswedan.

Susi Pudjiastuti berada di angka 0,5 persen atau di atas Airlangga Hartarto yang hanya 0,4 persen. Kemudian ada nama Tri Rismaharini yang hanya mengantongi 0,2 persen dan Khofifah di angka 0,1 persen.

Ketika dilakukan pemilihan semi terbuka dengan 29 kandidat, nama Susi berada di 0,6 persen atau di bawah Airlangga 0,9 persen. Posisi Khofifah, Risma, Gatot Nurmantyo dan Budi Gunawan sama-sama mengantongi 0,4 persen. Angka ini jauh dibandingkan Anies Baswedan (17 persen), Prabowo (16,8 persen), Ridwan Kamil (16,5 persen maupun Ganjar (14,9 persen) dalam sisi penilaian semi terbuka.

Lantas mengapa perempuan sulit bersaing dalam kontestasi pilpres?

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan masyarakat Indonesia masih belum menerima peran perempuan sebagai presiden. Hal tersebut terungkap dalam hasil survei mereka pada 16-24 November 2021 yang menemukan bahwa sekitar 65,8 persen responden dari total 1.200 responden tidak ingin memilih perempuan.

Alasan terbesar penolakan perempuan jadi presiden, kata dia, adalah kodrat laki-laki yang memimpin (34,2 persen). Kemudian disusul perempuan kurang tegas dan berani (20,4 persen), kurang berwibawa (7,2 persen) dan masih banyak pria yang lebih kredibel (6,2 persen).

“Jadi menurut saya kalau dari hasil survei ini kelihatan bahwa masyarakat masih perlu diyakinkan dan diedukasi lebih tentang kesetaraan gender, kemudian tentang bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya punya kapasitas yang sama dan menurut saya ini barrier terbesar secara kultural dan sosiologis terhadap calon-calon presiden perempuan tersebut,” kata Kunto kepada reporter Tirto, Rabu (16/2/2022).

Menurut Kunto, persepsi perempuan dalam menduduki kursi presiden berbeda dengan jabatan politik lain. Perempuan masih bisa ke kursi DPR maupun kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota karena bukan jabatan tertinggi. Publik masih belum menerima perempuan sebagai pemimpin. Megawati pun menjadi presiden setelah Presiden Abdurrahman Wahid mundur.

Hal ini pun terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain, kata Kunto. Ia mencontohkan kisah Hillary Clinton yang kalah dalam Pilpres Amerika pada 2016.

“Menurut saya bukan hanya khas Indonesia, tapi memang problem besar terkait edukasi kultur termasuk kepercayaan keagamaan di Indonesia dan mungkin di beberapa negara lain yang konservatismenya besar," kata Kunto.

Oleh karena itu, Kunto menerangkan sulit untuk perempuan menjadi presiden di masa depan. “Jadi menurut saya ada banyak faktor termasuk RUU TPKS kemudian meletakkan perempuan dalam posisinya yang setara dengan laki-laki di masyarakat itu PR yang besar di Indonesia," kata Kunto.



Wakil Direktur Eksekutif Puskapol Universitas Indonesia, Hurriyah menerangkan sejumlah faktor yang membuat capres perempuan kurang mendapatkan elektabilitas tinggi dalam banyak survei.

Menurut Hurriyah, poin utama adalah sisi figur dan kandidat. Kandidat yang ada saat ini belum mempunyai dua poin utama dalam meningkatkan elektabilitas. Pertama adalah kemampuan figur mengekspos diri ke publik atau membangun komunikasi. Kedua adalah peran pemberitaan media.

“Dua hal ini saya lihat memang kalau dibandingkan antara pemimpin perempuan sama pemimpin laki-laki, pemimpin perempuan masih jauh dari itu," kata Hurriyah kepada reporter Tirto, Rabu (16/2/2022).

Pada poin pertama, ia melihat kandidat perempuan tidak membangun upaya komunikasi dengan rakyat. Hal tersebut berbeda dengan Ganjar maupun Ridwan Kamil yang membangun komunikasi tanpa jarak dengan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa masyarakat punya preferensi memilih suatu kandidat karena figur tersebut bisa diraih atau diajak bicara oleh warga.

“Dalam konteks itu kalau kita bandingkan Bu Puan, Bu Khofifah, Bu Risma sekalipun kan tidak berupaya membangun engagement seperti itu. Jadi kesan formal itu kelihatan, distancingnya kelihatan," kata Hurriyah.

Kedua adalah soal eksposur media. Eksposur media mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu tokoh. Hal tersebut terlihat dari keberhasilan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019, kesuksesan Anies di 2017 dalam Pilkada DKI maupun Ganjar dan Risma dalam beberapa isu.

Namun pemberitaan kali ini lebih mengarah pada citra negatif kandidat perempuan. Sebagai contoh, pemberitaan ribut antara Risma dan Khofifah di masa lalu hingga perilaku Puan saat memimpin sidang membuat persepsi negatif kepada publik.

Selain itu, Hurriyah juga mengingatkan bahwa masih ada persoalan citra patriarki di masyarakat. Publik masih menilai soal isu kewibawaan atau persepsi perempuan tidak bisa memimpin.

“Jadi ada persoalan persepsi, kemudian juga kultur dan yang ketiga mungkin ini menurut saya merefleksikan juga persoalan mendasar yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia. Paradigma tentang kesetaraan gender, keadilan gender itu memang belum menjadi concern utama untuk publik," kata Hurriyah.



Lalu, kenapa ada perempuan bisa menjadi kepala daerah tapi sulit jadi presiden? Hurriyah melihat ada faktor tambahan. Ia kembali mengingatkan bahwa perempuan punya keterbatasan dalam menjangkau masyarakat. Hal ini lantas berbenturan dengan kondisi politik Indonesia yang masih membuat partai politik sebagai penguasa dalam kandidasi.

“Jangan lupa bahwa ada persoalan serius berkaitan dengan rekrutmen dan kandidasi politik di Indonesia, partai itu berkuasa betul memegang tiket pencalonan dan bicara soal perempuan dibanding laki-laki, ada persoalan kemampuan mobilitas, kemampuan akses terhadap sumber daya dan lain sebagainya. Tidak banyak perempuan yang punya pengaruh cukup kuat di partai politik," kata Hurriyah.

Hurriyah menambahkan, “Bahkan Ibu Puan sekalipun yang katakanlah dia dianggap memegang golden ticket, dia pun masih harus membuktikan dirinya bahwa dia mampu bersaing atau mampu memperlihatkan dia lebih dari Ganjar.”

Ia mengingatkan karakteristik partai Indonesia adalah bersikap pragmatis mengejar kemenangan. Mereka akan mencari berbagai cara agar menang meski ada kandidat perempuan yang punya pengaruh besar. Oleh karena itu, partai bisa saja bermanuver tidak mengejar kursi capres dan mengejar kursi cawapres demi memenangkan pemilu.

Situasi pragmatisme partai terlihat jelas ketika PDIP tiba-tiba mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 dan berbelok tidak mendukung Prabowo pada last minute pendaftaran capres-cawapres 2014.

Oleh karena itu, dalam situasi politik saat ini, kata Hurriyah, merupakan tantangan sulit bagi perempuan, termasuk Puan di PDIP. Perempuan saat ini masih sulit untuk mendapatkan akses ke tingkat nasional akibat penguasaan laki-laki dan sifat pragmatisme partai.

“Jadi memang kuncinya di partai juga sih dan kalau kita lihat ini general tampuk kepemimpinan di partai masih banyak dikuasai laki-laki," tutur Hurriyah.

“Kalaupun ada perempuan, perempuan saja wujudnya, jenis kelamin perempuan tetapi cara pandanganya, paradigmanya belum tentu mencerminkan paradigma yang pro terhadap keterwakilan perempuan," kata Hurriyah.


Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz

DarkLight