tirto.id - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, mendesak perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang telah dirundingkan selama sembilan tahun untuk segera rampung pada September 2024 ini.
“Kami ingin ini IEU-CEPA selesai. Tapi kan tergantung sananya juga, kan,” ujar Zulhas saat ditemui usai konferensi pers di Kawasan Kampung Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).
Dalam perundingan IEU-CEPA, Zulhas mengatakan Indonesia telah banyak memenuhi permintaan Uni Eropa. Namun, katanya, permintaan itu terus bertambah di setiap perundingan sehingga membuat perundingan tersebut menjadi alot.
“Kami sudah banyak memenuhi permintaan, kalau tambah lagi-tambah lagi, ya tentu repot ya,” tutur Zulhas.
“Ya [selesai pekan ini], kalau memang kita mau, sananya enggak mau ya kan enggak bisa, gitu kan ya,” imbuh Zulhas.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjanjikan program biodiesel 50 atau B50 yang merupakan program untuk menaikkan presentasi minyak sawit ke dalam solar menjadi 50 persen.
Menjanjikan program tersebut, Prabowo mengklaim RI tak perlu lagi mengimpor bahan bakar solar. Hal ini dikarenakan, pasokan solar akan digenjot dari kelapa sawit alias biodiesel.
Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan bahwa Indonesia telah memaparkan kepada pihak Uni Eropa bahwa perundingan IEU-CEPA tidak segera diselesaikan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Ia pun membantah jika Indonesia memberikan ultimatum kepada Uni Eropa terkait penambahan kebijakan.
“Enggak ultimatum, kami kasih tahu karena kalau pemerintah baru nanti akan lebih sulit lagi saya kira. Pak Prabowo (Subianto) kan tahu sendiri, kalau Pak Prabowo kan ingin agar (minyak sawit mentah) CPO jadi B50. Jadi soal CPO enggak penting lagi,” kata Zulhas.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, menyampaikan, negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) masih alot lantaran belum menemukan titik temu dari segi kebijakan kedua belah pihak.
Djatmiko menyebut, salah satu kebijakan yang turut menghambat proses perundingan yakni regulasi deforestasi Uni Eropa alias European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia masih berupaya berunding dengan pihak Uni Eropa untuk meloloskan komoditas pertanian yang terhalang regulasi deforestasi Eropa tersebut.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
