tirto.id - Pemerintah menargetkan penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) rampung pada akhir 2020, meski komoditas sawit masih menjadi ganjalan sampai dengan saat ini.
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tetap memasukkan komoditas sawit sebagai komoditas utama yang akan dinegosiasikan dalam perjanjian IEU-CEPA.
"Sawit akan kita negosiasikan karena sawit akan jadi one of element," jelas Retno di Menara Kadin, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).
Retno mengakui bahwa komoditas sawit Indonesia menjadi polemik di Uni Eropa lantaran adanya kampanye hitam sawit Indonesia soal isu dummping dan kebakaran hutan yang membuat Eropa keberatan menggunakan sawit RI.
Meski begitu, lanjutnya, pemerintah tetap akan memperjuangkan sawit lantaran IEU-CEPA ini akan berdampak positif bagi 16 juta pekerja Indonesia di sektor sawit.
"Kalau bisa sawit kita bisa deal. Maka akan ada 16 juta pekerja Indonesia di sektor sawit yang akan terdampak," jelas Retno.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani menambahkan polemik soal sawit dalam perundingan Indonesia-Eropa memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
"Palm oil ini masalah yang masih sangat pelik dan itu ada satu chapter khusus terkait sustainable development-nya. Prinsipnya perjanjian ini punya kepentingan akan bermanfaat pada sektor-sektor padat karya," terang Shinta.
Seperti diketahui, Uni Eropa adalah salah satu mitra dagang strategis Indonesia. Dalam catatan Badan Pusat Statisk (BPS), Uni Eropa merupakan tujuan ekspor Indonesia terbesar ke-4, setelah ASEAN, Cina dan AS.
Dengan perjanjian IEU-CEPA, Indonesia akan mendapatkan sejumlah peluang yang menguntungkan, mulai dari kemudahan ekspor, akses pasar yang lebih luas, meningkatnya investasi hingga terbukanya lapangan kerja baru.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Ringkang Gumiwang
