tirto.id - Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengizinkan pusat perbelanjaan boleh beroperasi lagi mulai 15 Juni 2020. Tepatnya mengikuti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi hingga akhir Juni 2020.
Pengusaha ritel pun melakukan pelbagai persiapan untuk memenuhi standar protokol kesehatan pemerintah. Belum lagi pada Jumat (5/6/2020), Gubernur DKI Anies Baswedan mengancam tak segan menutup izin bila ada yang melanggar.
Director-Corporate Secretary & Public Affairs Matahari Putra Prima (MPP) Danny Kojongian menyatakan kembali beroperasinya mal secara bertahap bakal menjadi angin segar buat peretail lantaran mayoritas gerai MPP berada di mal seperti Hypermart.
Menurut keterbukaan informasi BEI, emiten berkode MPPA ini memperkirakan penurunan pendapatan dan laba bersih kurang dari 25 persen imbas dari penghentian operasional selama 1-3 bulan.
Danny juga memastikan MPP bakal menerapkan protokol kesehatan secara ketat ketika mal beroperasi lagi. Salah satunya setiap karyawan yang masuk kerja harus dalam kondisi sehat.
“Kalau tidak enak badan akan kami larang untuk kerja,” ucap Danny saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (5/6/2020).
MPP, kata Danny, juga mencegah potensi pembludakan atau kerumunan orang. Misalnya membatasi jumlah pembeli tidak lebih dari 50 persen kapasitas gerai.
Pelanggan yang mau masuk harus mau menunggu dan mengambil nomor antrean. Nantinya ada petugas keamanan yang bakal berjaga-jaga dan mengarahkan pengunjung, kata Danny.
CEO SOGO Department Store Handaka Santosa memastikan tiap gerai-gerainya mengikuti standar protokol kesehatan dengan ketat. Misalnya hand sanitizer, cek suhu tubuh, dan wajib masker.
Ia menambahkan pegangan tangga dan lift sampai produk fashion akan disanitasi berkala. Antara konsumen dan kasir juga akan disekat dengan akrilik. Mesin EDC pun akan dibersihkan tiap digunakan konsumen. Karyawan pun diharuskan menggunakan masker dan sarung tangan.
Ia juga memastikan kalau pelanggan tidak akan berkerumun maupun membludak. Untuk konsumen, perusahaan juga menyiapkan pendekatan bila ada yang tak mematuhi protokol seperti memakai masker.
“Kita kan, butuh orang belanja. Bukan dia kita usir, malah kami kasih masker,” ucap Handaka saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (5/6/2020).
Selebihnya, Handaka yakin pembukaan mal tidak perlu dikhawatirkan akan menyebabkan penularan. Menurutnya hal itu bisa dijaga jika seluruh masyarakat disiplin.
Dari peritel, Handaka memastikan akan mengawasi pengunjung yang ada. Di luar itu, ia berharap pemerintah juga benar serius memberlakukan sanksi bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
“Disiplin itu yang paling penting dan sanksi yang tegas,” ucap Handaka.
Nasib Korban PHK
Sebelum kabar pembukaan mal menjadi kenyataan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pernah mengingatkan agar perusahaan kembali mempekerjakan kembali pegawainya yang terdampak PHK maupun perumahan karyawan saat situasi membaik.
Ia juga mengingatkan kalau para pengusaha pernah menyatakan komitmen ini kepada dia.
“Apabila dalam kondisi normal saya berharap semua pengusaha mengajak kembali teman-teman pekerja dan buruhnya untuk bersama-sama lagi membangun bisnis,” ucap Ida dalam konferensi pers virtual, Selasa (12/5/2020).
Merujuk data keterbukaan informasi BEI [PDF], setidaknya ada dua perusahaan ritel yang telah mengambil kebijakan efisiensi terhadap karyawannya. PT Ramayana Lestari Sentosa telah mem-PHK 421 karyawannya sebagai imbas pembatasan operasional di hampir seluruh gerai.
Sementara itu, PT Matahari Department Store telah merumahkan 5.623 karyawannya. Jumlah karyawan per laporan 29 Mei 2020 juga sudah turun menjadi 12.080 orang dari posisi 31 Desember 2019 yang mencapai 14.044 orang meski jumlah karyawan di PHK tercatat nol [PDF].
Ketua Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Mirah Sumirat meminta pengusaha mendengar keinginan korban PHK diperkerjakan kembali. Menurutnya korban PHK COVID-19 tentu sudah berpengalaman dan menguntungkan pengusaha karena tidak perlu pelatihan dari nol.
“Kalau dari sisi kami pingin lagi dipekerjakan,” ucap Mirah saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (5/6/2020).
Meski demikian, Mirah mengaku ragu. Penyebabnya ucapan Menaker Ida tidak mengikat dan perusahaan pastinya cenderung ingin pegawai baru lantaran masih segar dan bergaji murah.
Mirah juga mendengar kalau korban PHK Ramayana Depok pernah menerima kabar kalau pemutusan ini hanya sementara sampai COVID-19 berakhir. Namun belum lama ini ia juga mendapat laporan kalau persoalan pesangon saja belum diselesaikan perusahaan.
“Komitmen yang kata Bu Ida (Menaker) itu tidak mengikat. Dibilang bakal diperkerjakan lagi supaya lancar aja (PHK-nya),” ucap Mirah.
Reporter Tirto telah berupaya menghubungi Direktur Keuangan Ramayana Suryanto dan Sekretaris Perusahaan Ramayana Setiyadi Surya. Namun hingga artikel ini dirilis belum memperoleh jawaban.
Sementara itu, Director & Corporate Secretary PT Matahari Department Store Miranti Hadisusilo memberi sinyal positif. Dalam pesan singkat, ia menyatakan, “Karyawan yang dirumahkan akan dipekerjakan kembali, tentunya secara bertahap sesuai anjuran pemerintah, dengan pengaturan Team A dan Team B secara bergantian.”
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
