Menuju konten utama

Luhut: Banyak Izin UMKM di Bali Justru Dikuasai Perusahaan Asing

Berdasarkan data audit menunjukkan 39,7 persen dari izin yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan usaha.

Luhut: Banyak Izin UMKM di Bali Justru Dikuasai Perusahaan Asing
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (18/2/2025). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi.

tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan temuan penyalahgunaan perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali yang justru banyak dikuasai oleh penanaman modal asing (PMA). Hal ini dinilai merugikan pelaku usaha lokal.

Temuan ini berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disinggung Luhut dalam sebuah pertemuan membahas pembenahan pariwisata Bali, seperti yang dipostingnya pada akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.

“Audit BPKP menemukan penyalahgunaan izin usaha penanaman modal asing (PMA). Banyak izin skala UMKM justru diberikan kepada perusahaan PMA yang seharusnya tidak diperbolehkan,” tulis Luhut dalam captionnya dikutip Rabu (20/8/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa data audit menunjukkan 39,7 persen dari izin yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan usaha. “Hal ini jelas merugikan UMKM lokal,” tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan Luhut usai bertemu dengan Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Carolyn Turk. Turk menyampaikan bahwa upaya menarik wisatawan tidak akan optimal tanpa pembenahan serius di Bali, yang merupakan barometer pariwisata Indonesia.

Luhut mengakui ekonomi Bali memang tumbuh pesat pasca pandemi, bahkan melampaui kondisi sebelum Covid-19. Namun, pertumbuhan itu datang bersama sejumlah tantangan besar, seperti overtourism di kawasan Canggu, Kuta, dan Ubud; persoalan sampah; kemacetan; serta maraknya pelanggaran oleh warga negara asing (WNA), mulai dari penyalahgunaan visa investor hingga pelanggaran izin tinggal.

Menyikapi kompleksnya permasalahan ini, Luhut menyatakan DEN bersama Bank Dunia sedang menyiapkan studi komprehensif untuk merancang pariwisata Bali yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

“Dalam jangka pendek, langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain: perbaikan sistem perizinan Online Single Submission (OSS), penegakan hukum bagi wisatawan yang melanggar, pengelolaan sampah terintegrasi, serta pengembangan transportasi publik di Bali,” tuturnya.

Baca juga artikel terkait LUHUT PANJAITAN atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Insider
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra