Indeks Luhut Panjaitan

Luhut mengaku hendak menyampaikan usulan ini kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/2/2026) sore ini.

Luhut menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak Cina mengenai rencana restrukturisasi ini.

Luhut Binsar Pandjaitan, mengklaim saat ini kondisi kualitas udara di Jakarta sudah makin membaik.

Purbaya bukanlah orang baru di jabatan pemerintahan. Dalam kiprahnya, dia tercatat membantu Luhut dalam sejumlah posisi strategis.

Menurut Luhut, penggunaan sistem face recognition dilakukan agar penyaluran bansos tidak lagi salah sasaran.

Berdasarkan data audit menunjukkan 39,7 persen dari izin yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan usaha.

Lapangan kerja baru tersebut akan di buka di beberapa kota-kota kecil melalui pembangunan dua pabrik dengan potensi pembukaan ribuan pekerja.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pencairan program anggaran MBG telah mencapai Rp710,5 miliar per 12 Maret 2025.

Luhut mengungkap Indonesia berencana mengembangkan kecerdasan buatan (AI) yang mirip dengan DeepSeek.

Gus Ipul tak memungkiri kebenaran kritik Luhut sehingga pemeritah tengah memperbaiki data penerima bansos agar tidak salah sasaran.

Luhut Binsar Pandjaitan, menyambut baik Indonesia yang resmi bergabung dalam anggota kelompok BRICS.

DEN akan bekerja sama dengan lintas sektor kementerian dan lembaga, karena mereka tidak memiliki wewenang dalam pengambilan kebijakan dan kerja teknis.

Video teguran Luhut kepada Najwa adalah video dari tahun 2020, pada program Mata Najwa, dan tidak berhubungan dengan kejadian baru-baru ini.

Luhut Binsar Pandjaitan dan Puan membahas sejumlah isu mulai dari ekonomi hingga Pemilu 2024 di Singapura, Selasa (29/11/2023).

Tawaran Luhut soal Ahok menjadi cawapres Anies hanya candaan belaka. Media diminta tak terlalu serius.

Langkah pemerintah menjadikan vaksin ketiga atau booster sebagai syarat mobilitas masyarakat sudah tepat.

Selama masa sosialisasi dan transisi ini, masyarakat masih dapat melakukan pembelian dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kuasa hukum Haris dan Fatia menilai kasus ini merupakan pemidanaan yang dipaksakan.

Pemerintah memperpanjang masa karantina pelaku perjalanan luar negeri menjadi 10 hari.

Koalisi masyarakat sipil menyarankan pemerintah mengaudit aktivitas pertambangan, perkebunan, hutan tanaman industri, hingga food estate.