tirto.id - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pencairan program anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp710,5 miliar per 12 Maret 2025.
Dia mengeklaim program ini telah menjangkau 2.053.248 penerima manfaat.
“Pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar hingga 12 Maret, dengan penerima manfaat lebih dari 2 juta orang,” kata Suahasil dalam keterangan tertulisnya dikutip Jumat (21/3/2025).
Dia memerinci dari total penerima, MBG di SD/MI telah diterima oleh 912.023 siswa, kemudian 111.127 diterima anak pra-SD, 578.465 oleh siswa SMP/MTs, dan 424.145 diterima siswa SMA/MA/SMK.
Selain itu, penerima manfaat lainnya meliputi 10.681 santri pondok pesantren, 4.548 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, serta 2.613 ibu menyusui.
Suahasil menyebutkan hingga saat ini sebanyak 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi untuk mendukung program MBG. Anggarannya, kata dia, tahun ini mencapai Rp71 triliun dengan target 17,9 juta penerima manfaat.
Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto, telah menginstruksikan perluasan cakupan program agar mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Dengan peningkatan ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun dengan dana tambahan tersebut akan berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa permintaan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG ini telah mendapatkan sinyal positif. Dia menilai program MBG adalah investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bakal melakukan audit program ini sebanyak tiga bulan sekali. Dia menilai pengawasan ketat perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan transparansi pelaksanaannya.
“Kami telah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sepakat untuk melakukan audit setiap tiga bulan sekali. Ini penting agar kita dapat mengevaluasi dan memperbaiki program sesuai kebutuhan,” ujar Luhut.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
