tirto.id - Ombudsman RI menemukan adanya potensi malaadministrasi pada program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut ditemukan usai Ombudsman mengkaji penyelenggaraan program tersebut.
"Ini program yang baik, tetapi kalau nanti tata kelolanya tidak baik berpotensi adanya malaadministrasi, bisa juga terjadi korupsi, penyimpangan prosedur, makanan tidak bergizi, kelihatannya besar, tetapi gizinya enggak ada," kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).
Najih menjelaskan terdapat tiga hal yang menjadi fokus kajian Ombudsman pada program MBG. Pertama, kriteria penerima MBG, kedua penentuan instansi yang mengontrol kualitas makanan, dan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program tersebut.
"Karena ini semua terkait dengan pelayanan publik. Kami sedang lakukan telaah untuk melihat ini semua supaya penyelenggaraan makan bergizi gratis ini bisa sampai tujuan," ucap Najih.
Najih memastikan lembaganya telah mengoordinasikan kajian tersebut ke BGN. Dia mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai dukungan Ombudsman terhadap program unggulan pemerintah pusat tersebut.
"Karena ini memang kalau dikerjakan secara masif pasti ada kendala-kendala yang harus dimitigasi sejak awal. Makanya sedang kami identifikasi," tutur Najih.
Diketahui, pemerintah mulai merealisasikan program MBG sejak 6 Januari 2025. Penyaluran makanan bergizi dioperasikan oleh 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di 26 provinsi. MBG menyasar balita, siswa PAUD, SD, SMP/sederajat, SMA/ sederajat, ibu hamil dan ibu menyusui.
Sejak penyelenggaraan, berbagai masalah terjadi seperti penghentian mendadak program MBG, siswa tidak kebagian makanan bergizi, ditemukannya makanan yang tidak layak, sehingga menyebabkan sejumlah siswa mengalami keracunan.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
