Menuju konten utama

Gus Ipul soal Kritik Luhut Bansos Salah Sasaran: Kita Perbaiki

Gus Ipul tak memungkiri kebenaran kritik Luhut sehingga pemeritah tengah memperbaiki data penerima bansos agar tidak salah sasaran.

Gus Ipul soal Kritik Luhut Bansos Salah Sasaran: Kita Perbaiki
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (6/2/2025) malam. tirto.id/Rahma

tirto.id - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menanggapi kritik Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) salah sasaran. Dia mengatakan apa yang dikatakan Luhut berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada sebelumnya.

“Tentu Pak Luhut berdasarkan fakta-fakta sebelumnya ya, tentu ada historinya itu kita akan nanti sampaikan pada Pak Luhut,” kata Gus Ipul usai Rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2/2025).

Dia mengatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengevaluasi diri untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bansos. Saat ini, Kemensos sedang berupaya melakukan perbaikan data agar kejadian serupa tak terjadi ke depannya.

“Maka sejak awal Presiden memberikan arahan, kita diminta untuk memperbaiki data itu. Tiga bulan terakhir ini lah BPS (Badan Pusat Statistik), di bawah koordinasi BPS, kita semua sudah memperbaiki data itu,” ujar Sekjen PBNU itu.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

Melansir Antara, Luhut mengatakan bahwa selama lima tahun terakhir, dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang tepat sasaran.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut di Jakarta, Sabtu.

Oleh karena itu, Luhut mengatakan sedang berupaya melakukan pembenahan dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem tersebut akan mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Baca juga artikel terkait BANSOS atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher