Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan kuota rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 500 ribu unit, dari yang di tahun ini ditetapkan sebanyak 350 ribu unit. Dus, program rumah subsidi ini tidak hanya akan menyasar lebih banyak penerima manfaat, tapi juga memberikan dampak berganda yang lebih besar.
"Saya sudah ajukan kepada Presiden, tahun depan 500 ribu (unit rumah FLPP)," kata dia, dalam acara Penandatanganan Nota Kesepemahaman (MoU) Kuota KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Rumah MBR Debitur KPR FLPP BNI, di Grha BNI, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).
Ara, sapaan Maruarar, menjelaskan pembangunan rumah subsidi dengan program FLPP hingga 500 ribu ini, akan melibatkan setidaknya 2,5 juta pekerja. Selain itu, sekitar 183 industri akan berkembang karena kebutuhan bahan bangunan seperti pasir, semen, kaca, kayu, pintu, aluminium, dan sebagainya juga bakal ikut meningkat.
"Artinya, juga ada supir-supir dan kenek yang akan bolak-balik menurunkan barang dari (toko) material. Ada toko material yang hidup, ada ibu-ibu yang jualan warung. Mohon doanya dan dukungannya, semoga dari sektor perumahan ini bisa memberikan kontribusi yang real dan signifikan kepada pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Pak Presiden. Karena multiplier effect-nya itu sangat tinggi," lanjutnya.
Sementara itu, melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI, pada hari ini telah tersalurkan 779 unit rumah subsidi kepada penerima program FLPP khususnya dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di 38 titik di seluruh Indonesia.
"Saya senang sekali, 779 (unit rumah subsidi). Itu angka yang banyak. Dari berapa kota? 38 kota," kata Ara.
Sementara itu, soal pembiayaan rumah subsidi, BNI mengumumkan penambahan kuota FLPP menjadi 25.000 unit hingga akhir tahun 2025. Jumlah ini meningkat dari alokasi sebelumnya yang hanya sebanyak 10.750 unit rumah subsidi.
Jika dirinci, dari target alokasi awal, BNI telah menyalurkan KPR untuk 6.025 unit rumah, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp759,57 miliar. Namun, dengan alokasi bertambah menjadi 25.000 unit, hal ini jelas akan menjadi tantangan bagi BNI untuk menyalurkan KPR untuk program FLPP.
"Mewujudkan cita-cita dan inovasi dari Bapak Presiden, yaitu salah satunya menyediakan perumahan yang layak bagi rakyat Indonesia. Saya rasa (ini) menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama," ujar Direktur Utama Bank BNI, Putrama Wahju Setyawan, dalam kesempatan yang sama.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
