Indeks Flpp

Dilihat berdasarkan provinsi, Jawa Barat menjadi yang paling banyak membangun rumah subsidi dengan 41.978 unit.

Menurut Ara, dengan tidak menaikkan bunga KPR subsidi, pemerintah telah menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Angka serapan tenaga kerja didasarkan asumsi pembangunan satu unit rumah melibatkan minimal 5 pekerja.

Fahri Hamzah sebut pembangunan rumah yang selama ini berjalan berasal dari program CSR atau FLPP, bukan dari anggaran utama Kementerian PKP.

BP Tapera dinilai banyak menyimpang dari tugas utamanya dan menyodorkan tugas yang seharusnya bukan menjadi Key Performance Indicator Kementerian PKP.

Penambahan kuota membuat sekitar 183 industri akan berkembang karena kebutuhan bahan bangunan seperti pasir, semen, kaca, dan kayu bakal ikut meningkat.

BP Tapera catat realisasi FLPP meningkat 50,98 persen dibanding periode sama tahun lalu yang hanya 85.956 unit.

Kementerian PKP dan Kementerian P2MI menyiapkan KPR FLPP untuk 20.000 pekerja migran Indonesia.

Maruarar mengaku program FLPP mendapat respons positif dari developer, peminat banyak dan kredit macet rendah.

Selain PPN DTP perumahan, pemerintah juga bakal menambah kuota FLPP yang tadinya 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit.

Realisasi penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Juli 2022 mencapai 99.557 unit.

Program FLPP menargetkan 200.000 unit rumah yang diberikan subsidi, alokasinya mencapai Rp19,1 triliun.

Kadin mengusulkan peralihan subsidi untuk menutup kekurangan rumah bersubsidi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI NTT Bobby Pitoby mengatakan akan ada perubahan skema penjualan rumah bersubsidi di Indonesia.

Pemerintah pusat mengklaim telah menggelontorkan subsidi sebesar Rp11,39 triliun untuk program 1 juta rumah sepanjang 2019.

Pemerintah menghapus subsidi selisih bunga untuk MBR yang membeli rumah subsidi mulai tahun depan.

Kementerian PUPR mengklaim ealisasi dari pembangunan rumah dengan skema FLPP sudah mencapai 77.564 unit.

Pemerintah menaikkan alokasi dana FLPP untuk meningkatkan pembangunan rumah bersubsidi. Kementerian PUPR juga meluncurkan aplikasi untuk permohonan KPR bersubsidi. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) untuk meningkatkan kinerja penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pemerintah menyuntikan modal sebesar Rp2,5 triliun ke PT Sarana Multigriya Finansia (SMF). Sebagiannya akan digunakan untuk membantu pembiayaan 102.500 unit rumah lewat FLPP.