tirto.id -
Hal tersebut diputuskan usai pertemuan dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di Jakarta pada Senin lalu (13/1/2020).
"Ada pembahasan soal kuota rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, nah mengingat kuotanya makin sedikit maka ada kemungkinan akan ada skema penjualan rumah bersubsidi yang tidak hanya berlaku di NTT tetapi juga di seluruh Indonesia," katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu (15/1/2020) seperti dikutip Antara.
Dalam pembahasan bersama Maaruf Amin, kata Bobby, sempat ada dibahas soal penambahan kuota rumah FLPP di tahun 2020
Menurut Bobby, suku bunga KPR harusnya bisa dinaikkan menjadi tujuh persen dan lama subsidi bunga hanya bisa dibiayai dalam jangka waktu 10 tahun, tidak lagi 20 tahun.
Ia mengatakan bahwa perubahan skema itu dilakukan karena pihaknya meminta agar dilakukan penambahan anggaran untuk rumah bersubsidi di Indonesia yang semua Rp12 triliun menjadi Rp18 triliun dengan jumlah rumah mencapai 160 ribu rumah bersubsidi.
"Kami tawarkan ke Wapres jika ada penambahan anggaran kuota kami juga berikan tawaran berupa perumahan skema penjualan rumah bersubsidi," ujar politisi partai Nasdem itu.
Dengan adanya skema tersebut nantinya pembagian kuota perumahan tidak lagi dilakukan per wilayah, tetapi justru dibagikan ke setiap bank yang selama ini mengatur soal penjualan rumah bersubsidi.
"Saat ini ada enam bank yang berpartisipasi dalam penyaluran rumah FLPP di NTT ini, tetapi yang jalan hanya beberapa bank saja seperti Bank NTT dan Bank BTN," ujar dia.
Untuk Bank NTT, ujar dia, saat ini jumlahnya mencapai 500 unit rumah FLPP. Ia juga mengaku sudah meminta agar ditingkatkan lagi jumlah tersebut. Namun penambahan itu hanya akan dilakukan jika penyerapan perumahan itu banyak.
"Ya kalau kita ingin menambahkan kuota yang ada di Bank NTT maka kembali lagi ke proses penyerapan rumah bersubsidi di NTT, Kalau penyerapannya cepat maka akan ditambahkan," ujar dia.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
