tirto.id - Pemerintah menaikkan alokasi anggaran untuk penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2020. Dengan kenaikan itu alokasi dana FLPP 2020 menjadi Rp11 triliun.
Dengan nilai tersebut berarti ada kenaikan sekitar Rp3,42 triliun dibandingkan dana FLPP 2019 yang hanya Rp7,58 triliun.
Dengan senilai Rp11 triliun, pemerintah menargetkan jumlah rumah subsidi yang bisa dibangun melalui program FLPP pada 2020 mencapai 102.500 unit.
Data ini sebagaimana keterangan dari Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Arief Sabaruddin.
"Dana FLPP sebesar Rp11 triliun terdiri dari Rp9 triliun dari DIPA dan Rp2 triliun," ujar dia di Jakarta, pada Kamis (19/12/2019) sebagaimana dilansir Antara.
Menurut Arief, untuk penyaluran dana FLPP 2020, pemerintah telah menunjuk 37 bank pelaksana (konvensional maupun syariah). Komposisinya terdiri atas 10 bank nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Pada 2020, kata Arief, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tetap memiliki porsi terbesar dalam penyaluran KPR FLPP.
"Kuota BTN sebesar 39 persen, hal itu karena BTN kan bank lama dan dia spesifik di perumahan. Namun, bank-bank yang lain sudah mulai bagus sekarang. Paling bagus sebesar 20 persen," ujar Arief.
Dia menambahkan, pada 2019, pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) PPDPP mengalokasikan anggaran penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp7,58 triliun dari DIPA untuk 74.068 unit rumah.
Sementara hingga 17 Desember 2019, realisasi penyaluran dana FLPP telah mencapai 104,6 persen dengan nilai Rp7,5 triliun. Nilai dana itu setara dengan 77.472 unit rumah.
Dengan demikian, total penyaluran dana FLPP sejak 2010 hingga 17 Desember 2019 sudah mencapai Rp44,329 triliun. Alokasi dana itu telah terpakai untuk pembangunan 655.239 unit rumah.
Sedangkan menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Eko D. Heripoerwanto, daftar 10 provinsi yang terbesar menerima alokasi KPR subsidi periode 2015-2019 adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan.
"Terbesar Jawa Barat sebanyak 264.778 unit, Banten 71.948 unit, dan disusul Jawa Timur 48.673 unit," kata dia.
Selain menambah alokasi dananya, Kementerian PUPR juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) untuk meningkatkan kinerja penyaluran dana FLPP. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis melalui Playstore.
Dengan aplikasi yang berbasis pada koordinat ini, pengguna dapat mengajukan permohonan KPR subsidi seperti KPR Sejahtera FLPP atau lainnya kepada Bank yang diinginkan. Pengguna SiKasep pun dapat langsung memeriksa status proses pengajuan KPR subsidinya.
Di sisi lain, aplikasi ini dapat membantu pemerintah mengetahui kebutuhan ketersediaan hunian langsung dari masyarakat.
"SiKasep dapat memberikan informasi backlog perumahan yang lebih akurat dan update serta data dan informasi terkait dengan ketersediaan rumah MBR," kata Arief Sabaruddin.
Editor: Agung DH
