Indeks Flpp

Pemerintah menaikkan alokasi dana FLPP untuk meningkatkan pembangunan rumah bersubsidi. Kementerian PUPR juga meluncurkan aplikasi untuk permohonan KPR bersubsidi. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) untuk meningkatkan kinerja penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pemerintah menyuntikan modal sebesar Rp2,5 triliun ke PT Sarana Multigriya Finansia (SMF). Sebagiannya akan digunakan untuk membantu pembiayaan 102.500 unit rumah lewat FLPP.

Penyaluran dana FLPP sudah mencapai 78,5 persen dari total dana FLPP sebesar Rp7,1 trilun tahun 2019.

Penambahan anggaran FLPP belum pasti karena harus melalui perubahan APBN dan didiskusikan terlebih dahulu bersama legislatif.

Kuota FLPP yang makin menipis dikeluhkan oleh pengembang. Pembangunan rumah subsidi terancam terhenti dan akad pengembang dengan pembeli bisa gagal.

Relaksasi aturan ini sebenarnya buat menggairahkan pasar properti. Tapi di sisi lain, bisa bikin yang belum punya rumah makin susah dapat rumah.

Pemerintah mengizinkan PNS, anggota TNI, dan Polri bergaji Rp juta lebih untuk membeli rumah subsidi, walapun sudah memiliki rumah.

Pemerintah akan menaikkan harga jual rumah subsidi 3 persen-7,75 persen atas masukan pengembang properti.

Pemerintah telah menggelontorkan dana Rp50,57 triliun dalam lima tahun untuk membantu warga yang ingin memiliki rumah.

Jokowi berencana memberikan KPR khusus milenial pada tahun depan, berapapun gajinya.

Kalau tanya siapa yang menanggulangi itu, ya selama ini kita belum masuk ke situ pembahasannya," kata Agustino Darmawan.

Sandiaga akan membahas sejumlah ketentuan tentang program DP Nol Rupiah bersama pengembang rumah tapak di Rorotan, PT Nusa Kirana.

Pemprov DKI Jakarta memberlakukan empat syarat utama bagi para peserta program DP Rumah Nol Rupiah.

Pemerintah mengucurkan dana Rp17 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2017, dengan target, terealisasi pembangunan sejuta rumah murah. 

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang.