tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah menyiapkan dana Rp17 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), atau subsidi rumah murah, pada tahun ini.
"Kalau dari sisi anggaran, untuk program FLPP ini terus meningkat setiap tahun," kata dia di Semarang, pada Jumat (24/2/2017) sebagaimana dikutip Antara.
Basuki optimistis penambahan dana itu akan semakin melipatgandakan realisasi pembangunan rumah bersubsidi selama 2017.
Ia mencatat pada 2015 lalu, dengan dana FLPP sebesar Rp9 triliun, terealisasi 700.000 rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara pada 2016 lalu, dengan kucuran anggaran FLPP senilai Rp12 triliun, ada 800.000 rumah sederhana terbangun.
"Mudah-mudahan di tahun ini tembus hingga 1 juta rumah," kata Basuki.
Menurut dia, untuk merealisasikan target 1 juta rumah murah tersebut, pemerintah menggandeng sejumlah asosiasi pengembang perumahan, yakni Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dalam realisasi program FLPP.
Basuki berharap kalangan perbankan juga mendukung upaya pemerintah menyediakan rumah murah bagi warga miskin ini. Karena itu, ia mendukung langkah PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang ikut meluncurkan KPR murah untuk pekerja informal. Program seperti semakin membuka peluang warga miskin mengakses subsidi rumah murah pemerintah.
"Program-program unggulan ini sangat didukung oleh pemerintah karena dapat memperkecil kesenjangan," katanya.
Pada (13/2/2017) lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengeluhkan program penyediaan rumah murah bagi warga berpenghasilan rendah terhambat oleh berbelitnya izin pembangunan perumahan dan cepatnya kenaikan harga lahan.
Karena itu, ia memerintahkan Kementerian Dalam Negeri agar mendorong semua pemerintah daerah memangkas jalur perizinan pembangunan perumahan bersubsidi yang terlalu panjang. JK mencatat, hingga awal 2017, baru ada lima kabupaten dan kota yang sudah memangkas tahapan perizinan pembangunan perumahan dari 44 menjadi 11 saja. Daerah-daerah itu ialah Balikpapan, Tangerang Selatan, Surabaya, Temanggung dan Makassar.
Sementara terkait lahan untuk pembangunan rumah murah, menurut JK, sementara ini akan digunakan lahan-lahan negara sebagai bank tanah. Misalnya, pemanfaatan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk rumah susun.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
