Masuk tirto.id
tirto.id - Sebanyak 904 ribu unit rumah telah dibangun menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak 2018 hingga saat ini dengan nilai mencapai Rp34 triliun. Dari total nilai tersebut, 25 persen FLPP ditanggung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, sedangkan 75 persen lainnya oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan, meski SMF sudah mendapatkan injeksi modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp6,68 triliun pada 2025, namun dana tersebut untuk menyalurkan FLPP baru senilai Rp8-Rp9 triliun. Untuk menutupi kekuarangan itu, SMF lantas mengeluarkan surat utang.
“Terakhir kami mendapatkan juga capital injection, yaitu PMN Rp6,68 triliun dan kami sudah menyalurkan juga kurang lebih Rp8-9 triliun. Jadi, kami harus mengeluarkan surat utang lagi, nombokin,” ujar dia, dalam Kunjungan Kerja Pers 2026, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026).
Surat utang ini dirilis supaya target pembangunan 350 ribu unit rumah FLPP tercapai. Meski begitu, Ananta mengakui, sampai saat ini realisasi pembangunan rumah FLPP baru mencapai 200-290 ribu unit.
“Jadi, 80 persen daripada target, dan itu adalah yang tertinggi dari seluruh penyerapan FLPP. Karena yang paling tinggi itu 220 ribu, tahun 2025 itu bisa bisa 280-290 ribu unit rumah,” beber dia.
Sementara itu, langkah penerbitan surat utang ini diakui Ananta, ditempuh guna memastikan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap berjalan optimal di tengah tingginya kebutuhan pendanaan. Pada tahun 2026, pemerintah telah menetapkan kuota rumah subsidi FLPP sebesar 350.000 unit.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
