Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan tidak ada menerima donasi dua juta dolar AS atau sekitar Rp33 miliar dari Pemerintah Timor Leste.
Pernyataan ini merespons berbagai tanggapan di media sosial soal transparansi donasi tersebut, lantaran Pemprov Bali tetap meminta para ASN berdonasi untuk bencana banjir besar yang terjadi pada Rabu (10/9/2025) lalu.
“Oh saya tidak [menerima] karena itu menyangkut negara. Timor Leste negara, tidak bisa langsung [memberikan donasi] ke Pemprov [Bali],” kata Koster di sela menghadiri ujian disertasi di Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, Senin [22/9/2025].
Koster menekankan, pihaknya belum menerima donasi dari Pemerintah Timor Leste. Oleh sebab itu, Pemrov Bali juga tidak menggunakan uang donasi tersebut dalam upaya penanganan banjir di Bali.
“Bukannya belum digunakan tapi belum ada, belum ada baru omongannya saja dan itu tanpa koordinasi,” ucapnya.
Koster pun mengatakan, jika pun benar donasi tersebut ada, menurutnya, koordinasi harus disampaikan melalui di pemerintah pusat. Sebab bantuan dari luar negara tidak dapat langsung disampaikan ke pemerintah daerah.
“Harus negara sama negara, harus koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan menurut saya, apakah sepantasnya yang seperti ini kita didukung oleh negara luar, pikir-pikir dulu saya masih konsultasi sama Kementerian Luar Negeri,” kata Gubernur Koster.
Sebelumnya, dikutip dari Kantor Berita Tatoli bahwa di Dili (12/9/2025) Pemerintah Timor Leste melalui Rapat Luar Biasa Dewan Menteri menyampaikan solidaritas mendalam kepada masyarakat Bali atas bencana banjir besar.
Bencana itu dikabarkan menimbulkan kerusakan parah pada rumah penduduk, jalan, jembatan, dan berbagai infrastruktur penting. Selain itu, juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk kawasan wisata.
Dewan menteri menyetujui rancangan yang disampaikan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão tentang bantuan kepada Provinsi Bali. Eksekutif menyatakan mereka memberikan sumbangan sebesar US$2 juta kepada Provinsi Bali.
Kabar soal sumbangan yang dimaksudkan untuk upaya bantuan kemanusiaan dan pemulihan penduduk yang terdampak ini kemudian beredar di media sosial bersama dengan arahan Pemprov Bali agar ASN di Pemprov Bali berdonasi dengan acuan nominal yang ditentukan pemerintah.
