Menuju konten utama

Koster Pastikan Pejabat Bali Tak ke Luar Negeri, Kecuali Berobat

Wayan Koster setujui instruksi Mendagri, Tito Karnavian, yang minta pejabat daerah tak ke luar negeri sampai situasi kondusif.

Koster Pastikan Pejabat Bali Tak ke Luar Negeri, Kecuali Berobat
Gubernur Bali, Wayan Koster, ketika diwawancarai oleh awak media di sela Chandi Summit di The Meru, Sanur, Rabu (03/09/2025). Tirto.id/Sandra Gisela
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Gubernur Bali, Wayan Koster, setuju dan tidak terbebani dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang meminta agar pejabat daerah tidak pergi ke luar negeri terlebih dahulu sampai situasi kembali kondusif. Dia pun memastikan para kepala daerah di Bali juga sependapat.

"Oh, ya. Itu [instruksi Mendagri] bagus," jawabnya dengan singkat di sela Chandi Summit di The Meru, Sanur, pada Rabu (03/09/2025).

Koster juga memastikan kepala daerah di Bali, termasuk dirinya, tidak ada yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu dekat. Dia menegaskan akan patuh terhadap instruksi yang dikeluarkan Mendagri tersebut.

"Enggak ada rencana ke luar negeri, kecuali harus berobat," tambahnya.

Politisi dari PDIP tersebut juga mengatakan rencana untuk menaikkan tunjangan untuk DPRD Provinsi Bali belum akan terjadi. Dia menegaskan rencana tersebut belum dibahas di level eksekutif maupun legislatif Provinsi Bali.

"Belum juga diapresiasi, belum berlaku," imbuh Koster.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pihaknya menunda seluruh izin keberangkatan luar negeri bagi kepala daerah dan anggota DPRD. Langkah tersebut diambilnya melihat situasi dalam negeri belum kondusif karena berlangsungnya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.

"Kemudian saya juga sudah meminta untuk menunda semua keberangkatan kepala daerah dan DPRD ke luar negeri. Biasanya juga nanti akan ada izin dari Kementerian Dalam Negeri bagi kepala daerah dan DPRD, semua saya tunda," ucapnya dalam kegiatan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (02/09/2025).

Tito juga meminta kepala daerah tidak menggelar kegiatan seremonial untuk sementara waktu, misalnya perayaan hari ulang tahun (HUT) daerah maupun kegiatan lain. Dia khawatir masyarakat akan memotong rekaman video saat pemerintah daerah menggelar kegiatan seremonial. Potongan rekaman itu kemudian diunggah di sosial media.

Selain itu, Tito menegaskan agar pejabat dan keluarganya tidak memamerkan harta kekayaan maupun gaya hidup mewah. Kegiatan seperti merayakan ulang tahun anggota keluarga pejabat harus dilaksanakan secara sederhana. Pejabat juga diminta untuk memperhatikan ucapan yang mereka lontarkan.

Baca juga artikel terkait PEMPROV BALI atau tulisan lainnya dari Sandra Gisela

tirto.id - Flash News
Kontributor: Sandra Gisela
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Siti Fatimah