Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengklaim pemerintah pusat bakal membantu daerah yang mengalami kerusakan pada fasilitas umum maupun fasilitas lain. Hal ini ia nyatakan merespons timbulnya kerugian pemerintah daerah imbas maraknya kerusuhan belakangan ini.
Tito mengatakan jika kerugian yang timbul tergolong kecil, pemerintah kota/kabupaten dapat menanganinya dengan keuangan mereka. Namun, jika kerugian yang timbul tergolong besar, pemerintah provinsi dapat membantu pemerintah kota/kabupaten.
"Kalau bisa gotong royong, dibantu oleh warga masyarakat yang mampu, enggak masalah kalau mau gotong royong, tapi kalau bisa ke APBD, APBD [dulu]," ucap Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
"Kalau nanti APBD-nya kesulitan, ya bisa melalui mekanisme hibah. Misalnya, hibah dari pemerintah provinsi, dari kabupaten lain yang lebih mampu, anggarannya, fiskalnya kuat, juga bisa dari pemerintah pusat. Nanti akan kita lihat," sambung dia.
Tito mengatakan, Kemendagri saat ini tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kerugian yang timbul di kawasan masing-masing. Kemendagri akan memetakan pemerintah provinsi mana yang dianggap masih bisa membantu pemerintah kabupaten/kota di bawahnya.
Di satu sisi, ia mengaku Kemendagri belum mengantongi berapa total kerugian yang timbul se-Indonesia selama massa aksi. Akan tetapi, Kemendagri telah mencatat ada 107 titik aksi yang berlangsung mulai 25 Agustus hingga saat ini.
Berdasarkan data, sejumlah titik aksi unjuk rasa tergolong menimbulkan kericuhan. Beberapa titik di antaranya, yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Sulawesi Selatan.
"Kami mencatat, ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh, yang kuning relatif kondusif," ucapnya.
"Kemudian, untuk infrastruktur daerah tadi sudah, kerugian tadi, sedang kita hitung," sambung dia.
Tito mengatakan, kerusakan di sejumlah daerah terjadi pada fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset pribadi penyelenggara negara. Di Jakarta misalnya, kerusakan terjadi pada halte Transjakarta, stasiun MRT Jakarta, dan pos polisi.
Kemudian di Makassar, kerusakan terjadi pada Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Makassar. Lalu, di Kota Kediri, kerusakan terjadi pada Gedung DPRD Kota Kediri serta kantor polisi.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kemendagri, terdapat lebih dari satu titik aksi yang muncul di satu kawasan. Misalnya, ada lima titik aksi di Aceh, dua di Sumatera Barat, dua di Jambi, sembilan di DKI, empat di Kepulauan Riau, serta lima di Sulawesi Barat.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
