Indeks Mendagri

Polri membantah kabar penangkapan Tito Karnavian di tengah mencuatnya spekulasi keterlibatan mantan Kapolri dalam kasus penyadapan ilegal Prabowo.

Mendagri Tito meraih CNN Indonesia Awards 2026 atas kepemimpinannya mendorong reformasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis kinerja dan inovasi.

Suahasil menerangkan, tambahan transfer ke daerah dilakukan setelah pemerintah pusat melihat kesulitan yang dialami pemerintah daerah.

Mendagri Tito Karnavian menandatangani pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang. Wakil Bupati Darmawangsyah menjadi Plt bupati.

Tito Karnavian menyebut tingginya minat masyarakat membeli emas ikut mendorong inflasi. Pemerintah terus memantau harga melalui IPH setiap minggu.

Menteri Tito menjelaskan penanganan tanggap darurat bencana berjalan otomatis tanpa harus menunggu instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

Di tengah kunjungan, sejumlah warga menyetop rombongan Tito dan menyampaikan keluh kesah akibat gempa, salah satunya terkait kondisi air minum.

Mendagri Tito Karnavian mengajak kementerian dan lembaga memberi apresiasi kepada Pemda berprestasi untuk mendorong peningkatan kinerja daerah.

Mendagri Tito Karnavian menyebut penghargaan bagi Pemda berprestasi menjadi bentuk keseimbangan dalam pembinaan pemerintah daerah.

Tito menegaskan dana tersebut tidak hanya ditujukan untuk belanja pegawai, tetapi juga dukungan fiskal untuk kebutuhan pembangunan.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan integritas kepala daerah menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan memperkuat pencegahan korupsi.

Para kepala daerah mengaku dituntut menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN), namun ruang gerak fiskal mereka dipangkas habis pemerintah pusat.

Tito mengatakan, revisi aturan penyesuaian gaji kepala daerah itu harus sesuai dengan kinerja masing-masing, termasuk soal peningkatan PAD.

Tito minta pemda tak merumahkan atau menunda gaji pegawai. Daerah diminta efisiensi belanja lebih dulu, sebelum menerima DBH atau top-up dari pusat.

Mendagri Tito mengusulkan pilkada melalui DPRD diterapkan di daerah dengan kondisi fiskal lemah, hingga kondisi sosial-budaya yang rentan konflik.

Tito mengaku kecewa pada OTT itu karena pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk cegah korupsi.

Agus menilai kegagalan daerah menggaji PPPK bukan semata kesalahan daerah, melainkan cerminan lemahnya sinkronisasi kebijakan nasional.

Tito menegaskan kabar tersebut tidak benar karena yang mengalami penyesuaian bukan keseluruhan wilayah desa.

Meski mendukung pemberian insentif dar PAD maupun dukungan dana operasional, Tito menekankan tidak ada jaminan aksi korupsi kepala daerah hilang.

Salah satu pos yang diusulkan dalam tambahan anggaran tersebut adalah dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatra.