Indeks Mendagri

Tito beranggapan, model hunian vertikal seperti rusun dinilai mampu memudahkan penyediaan berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Mendagri, Sekda berfungsi sebagai jantung pemerintahan daerah yang berperan strategis dalam menggerakkan birokrasi.

Dari total 1.091 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sampai saat ini 28 persen atau 300 di antaranya masih mengalami kerugian finansial.

Tito berharap, semakin banyak penerbitan PBG membuat biaya memiliki rumah menjadi lebih murah dan meminta Pemda mensosialisasikan program secara masif.

Dukungan tersebut berupa penyediaan lahan tanpa biaya untuk pembangunan serta operasional PSEL.

Selain penghapusan pajak, pemerintah juga memperbesar kuota FLPP menjadi 350.000 unit pada 2025.

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Tito sebut gerakan pangan murah yang dilakukan bersama dengan Perum Bulog, Kementerian Pertanian, dan Bapanas efektif kendalikan harga beras.

Tito meminta kepala daerah untuk melakukan introspeksi diri dalam mengelola anggaran.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi terdapat dua jenis gaya kepemimpinan, yakni birokratis dan teknokratik.

Tito menegaskan bahwa para kepala daerah yang baru menjabat saat ini tidak tahu soal tunjangan perumahan DPRD karena itu aturan lama.

Mendagri meminta setiap potensi gangguan keamanan dapat segera dilaporkan melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah pusat.

Kemendagri akan memetakan pemerintah provinsi mana yang dianggap masih bisa membantu pemerintah kabupaten/kota di bawahnya.

Mendagri Tito Karnavian tak mau potongan rekaman video saat acara seremonial viral di media sosial.

Mendagri Tito Karnavian, mencatat ada 107 titik aksi unjuk rasa yang berlangsung mulai 25 Agustus 2025 hingga saat ini.

Tito Karnavian mengimbau kepala daerah kaji ulang kenaikan pajak jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak kondusif.

Meski begitu, Tito menghormati proses hak angket yang dilakukan DPRD Pati dalam rangka memakzulkan Sudewo.

Mendagri, Tito, menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang memiliki program di daerah.

Mendagri Tito akan mendata kebijakan dari kepala daerah mana saja yang telah dikeluarkan serupa dengan Bupati Pati.

Tito mengingatkan Bupati Pati dan kepala daerah lainnya tidak seharusnya memberatkan rakyat saat membuat kebijakan.