Indeks Mendagri

Glamping Kepala Daerah akan diselenggarakan selama 8 hari di Magelang. Simak biayanya dalam artikel ini.

Kemendagri hanya menerima anggaran pada 2025 sebesar Rp2,03 triliun dari anggaran sebelumnya, yakni Rp4,7 triliun.

Dadan mengeklaim, Presiden Prabowo ingin program MBG bisa dirasakan seluruh anak-anak karena menerima laporan masih ada yang belum menerimanya.

Tito belum mau berkomentar soal keberadaan aturan ASN Jakarta boleh berpoligami sebelum membaca aturan secara utuh.

Delapan UU yang diusulkan direvisi dengan metode omnibus law di antaranya UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MD3, dan UU Pemerintah Daerah. 

Menurut Mendagri, pemda perlu melakukan upaya intervensi dengan cara memberikan bansos, pasar murah, dan kerja sama antardaerah untuk menstabilkan harga.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pelaksanaan IKD atau Digital ID baru bisa diimplementasikan September 2024.

Tito Karnavian menanggapi soal polemik Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Setiap daerah diwajibkan menyiapkan anggaran APBD untuk pemilu dengan rincian 40 persen pada tahun ini dan 60 persen pada 2024.

Dikdik menilai Mendagri Tito tak memperpanjang masa jabatannya sebagai Pj Wali Kota Cimahi, bukan mencopot jabatannya.

Pencopotan Pj Wali Kota Cimahi Dikdik Sutarno sudah diteken sejak Sabtu (7/10/2023).

Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta  Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempercepat realisasi impor beras.

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah di Jabodetabek untuk mengukur dan memantau tingkat polusi secara komprehensif dan terintegrasi.

Pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan Perppu Pemilu lalu melantik Pj Gubernur Papua Barat Daya.

DPRD DKI hingga saat ini belum menentukan siapa saja ketiga kandidat Penjabat Gubernur Jakarta tersebut.

Ombudsman menilai pemerintah saat ini masih menganggap pengisian Pj Kepala Daerah sama dengan pengisian jabatan administratif biasa.

ICW menilai pelantikan penjabat kepala daerah melanggar asas demokrasi karena tidak ada keterlibatan pihak di luar pemerintah.

Pemerintah tidak memperbolehkan ada makanan/minuman yang disajikan di tempat (prasmanan) saat halalbihalal yang membuat orang membuka maskernya.

DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP tegas menyatakan kesepakatan untuk tak menunda Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.