Indeks Mendagri

Mendagri Tito menyinggung pemerintah mengerahkan TNI-Polri, ribuan murid IPDN, BPS, hingga murid kedinasan KKP untuk penanganan bencana Sumatra.

Nilai kebutuhan untuk pemulihan imbas bencana di Sumatra dihitung bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tito mengatakan, bantuan 30 ton yang diterima dari Kota Medan berasal dari Bulan Sabit Uni Emirat Arab, yakni organisasi semacam PMI di Uni Emirat Arab.

Tito pun secara terbuka menyampaikan permohonan maaf apabila ucapannya terkait bantuan Malaysia untuk Aceh menimbulkan kesan negatif.

Tito mengatakan, Kemendagri hendak terlebih dahulu mengecek apakah informasi 700 ribu anak Papua belum sekolah benar.

Tito menegaskan, bagi Pemda yang masih menetapkan kondisi tanggap darurat, penggunaan bantuan dapat dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga.

Tito menilai, alat pemadam api ringan (APAR) di gedung Terra Drone juga tidak mencukupi untuk memadamkan keseluruhan api saat terbakar Selasa (9/12/2025).

Pemilik perusahaan harus mengantongi persetujuan bangunan gedung (PBG) sebelum mendirikan sebuah bangunan di Jakarta.

Tito mengungkapkan, total tagihan mencapai miliaran itu berasal dari dua pemerintah daerah di Papua, yakni Pemprov Papua dan Pemprov Papua Pegunungan.

Tito melaporkan pendapatan daerah rata-rata berada di angka 82-83 persen dan menargetkan bisa tembus hingga 90 persen.

Tito menyatakan, pemerintah akan terus memberikan pendampingan hingga tuntas, mulai dari dukungan kepada keluarga korban hingga penyiapan hunian bagi warga.

Tito beranggapan, model hunian vertikal seperti rusun dinilai mampu memudahkan penyediaan berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Mendagri, Sekda berfungsi sebagai jantung pemerintahan daerah yang berperan strategis dalam menggerakkan birokrasi.

Dari total 1.091 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sampai saat ini 28 persen atau 300 di antaranya masih mengalami kerugian finansial.

Tito berharap, semakin banyak penerbitan PBG membuat biaya memiliki rumah menjadi lebih murah dan meminta Pemda mensosialisasikan program secara masif.

Dukungan tersebut berupa penyediaan lahan tanpa biaya untuk pembangunan serta operasional PSEL.

Selain penghapusan pajak, pemerintah juga memperbesar kuota FLPP menjadi 350.000 unit pada 2025.

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Tito sebut gerakan pangan murah yang dilakukan bersama dengan Perum Bulog, Kementerian Pertanian, dan Bapanas efektif kendalikan harga beras.

Tito meminta kepala daerah untuk melakukan introspeksi diri dalam mengelola anggaran.