Indeks Mendagri

Mantan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian masih bertugas di kepolisian, masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai ditangani.

Tito Karnavian menyatakan siap untuk beradaptasi di Kemendagri yang secara kultur organisasi berbeda dengan Polri.

Kemendagri menerima usulan pemekaran 314 wilayah di Indonesia, termasuk upaya penggabungan dan pemecahan daerah.

Ketua KPK Agus Rahardjo mempertanyakan alasan program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) baru diluncurkan saat akhir periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Pengadaan tenaga ahli untuk masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta bertentangan dengan PP 12/2018.

Tjahjo Kumolo menggantikan Yasonna Laoly yang dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Mendagri mengatakan, isu pemekaran Bogor masih sebatas wacana wali kota karena pemerintah pusat masih memoratorium. 

Mendagri meminta Gubernur Papua dan Papua Barat segera menemui Gubernur Jawa Timur untuk membicarakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Kebijakan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta terkait pengadaan pin emas senilai Rp1,3 miliar tak dapat diintervensi pemerintah pusat.

Mendagri meminta pejabat daerah Papua dan Papua Barat untuk tidak keluar wilayahnya masing-masing. 

Mendagri Tjahjo Kumolo mendatangi KPK untuk membicarakan masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen bakal diklarifikasi oleh Kemendagri terkait pernyataan 'Papua tanah kedua Israel' yang viral di media sosial.

drg. Romi yang sebelumnya gagal lolos CPNS meski menduduki peringkat pertama saat tes di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat itu mengadu ke Mendagri untuk mencari keadilan bagi dirinya.

Tjahjo Kumolo menyatakan revisi UU Pilkada bisa dilakukan untuk memasukkan larangan mantan koruptor maju ke pemilihan kepala daerah. Tapi, revisi itu perlu menunggu pelantikan DPR baru.

Mendagri menyebut, tidak ada alasannya dokter gigi Romi yang menyandang disabilitas dibatalkan sebagai CPNS. Sebab di daerah membutuhkan pegawai medis untuk membantu masyarakat.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan kepala daerah seharusnya tidak mendadak mengajukan permohonan izin untuk berdinas ke luar negeri.

Selain dua kunjungan resmi ke luar negeri selama 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga melakukan dua kunjungan pribadi dan undangan tanpa menggunakan dana APBD.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan, meski tidak ada tenggat waktunya, pemilihan Wagub DKI seharusnya tuntas sebelum 18 bulan jelang masa jabatan Gubernur Anies berakhir. 

Terkait selisih Menkumham Yasonna dengan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Tjahjo akan memanggil Gubernur Banten Wahidin Halim. 

KPU telah terbukti dapat mempersiapkan semua pelaksanaan yang ada, termasuk persiapan Pemilu pada 34 Provinsi di Indonesia.