Mendagri Minta Pemda Ikut Cek Kualitas MBG Cegah Keracunan

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Terbit 29 Sep 2025 15:41 WIB

Mendagri Tito Karnavian membuka rapat virtual Penguatan Kapasitas Satpol PP di Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) dan Pengelolaan Sampah, serta Peningkatan Peran Satlinmas, Kamis (18/9/2025). foto/DOk. Kemendagri

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini ia sampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penuntasan TBC dan Pembahasan MBG di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).

Kata Tito, pemda dapat mencegah timbulnya keracunan penerima MBG melalui dinas kesehatan masing-masing. Dinas kesehatan disebut dapat mengecek MBG yang dibagikan serta menerbitkan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) yang memang harus dikantongi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

“Sebelum dihidangkan ada UKS, unit kesehatan sekolah, yang akan mengecek kualitas. Jadi, pengecekan yang di dapur, pengecekannya lagi oleh ahli gizi dan mungkin dinas kesehatan," kata Tito dalam keterangan yang diterima, Senin.

Tito mengatakan unit kesehatan sekolah di bawah kendali Dinas Pendidikan juga perlu mengecek ulang MBG sebelum dibagikan ke siswa.

"Pada waktu di sekolah sampai, itu ada lagi bisa pengecekan oleh unit kesehatan sekolah yang di bawah kendali dari Dinas Pendidikan, yang bosnya ya kepala daerah,” ucap dia.

Tito meminta pemda memprioritaskan penanganan kasus TBC. Menurut data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menjadi negara dengan estimasi kasus dan kematian akibat TBC tertinggi kedua di dunia.

Tito berujar, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensi dalam penanganan TBC. Prabowo disebut telah menugaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno sebagai koordinator penanganan kasus tersebut.

Pemda diminta membentuk tim penanggulangan TBC di tiap kabupaten, kota, hingga provinsi. Tim tersebut juga diminta menggelar analisis dan evaluasi (anev) secara rutin sehingga perkembangan kasus TBC di daerah dapat termonitor.

“Nanti kita akan lihat, seperti kita menangani inflasi, daerah mana yang [kasus TBC-nya] tinggi, rendah, ada langkah-langkah yang dikerjakan, apakah sudah melaksanakan screening atau tidak, kemudian yang menemukan screening yang tertinggi daerah mana,” tukas Tito.