tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melaporkan sekitar 56 dari total 300 mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri mengalami kesulitan bayaran kuliah. Tito mencatat, total tunggakan mencapai Rp37 miliar dan berasal dari dua pemerintah daerah di Papua, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemprov Papua Pegunungan.
"Kalau enggak salah jumlahnya 300 [penerima beasiswa] lebih itu ada yang di Amerika, di Australia, dan lain-lain. Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar, dan sering terlambat dibayar dari pemda. Totalnya Rp37 miliar sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan, itu terutama," urainya usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
Mantan Kapolri ini menegaskan, pemda tidak seharusnya membayarkan tanggungan beasiswa itu secara lambat. Pembayaran tanggungan beasiswa dinilai seharusnya tidak bisa ditunda.
Tito turut mengaku mengasihani penerima beasiswa yang tanggungannya telat dibayarkan oleh pemda di Papua. Oleh karena itu, mantan Kepala BNPT ini menyarankan pembayaran beasiswa itu diambil oleh oleh pemerintah melalui program Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni lewat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
"Saya melihat daripada kompleks lamban, kasihan itu enggak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] melalui LPDP," tuturnya.
Tito mengaku sudah menyampaikan, saran itu kepada Prabowo. Presiden Prabowo pun menyetujui agar beasiswa itu dibayarkan melalui LPDP.
"Perintah Presiden setuju, yang 37 [penerima beasiswa] ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri [Sugiono]," ucap Tito.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id
































