Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menilai, realisasi belanja pemerintah daerah saat ini masih di angka 68 persen. Pemerintah menarget agar realisasi belanja di tahun 2025 berada di angka minimal 75 persen.
"Belanjanya di angka lebih kurang 68 persen. Kami mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen lah supaya uang beredar di masyarakat," tutur Tito usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
Tito mengatakan, angka tersebut diperoleh dari penilaian 552 daerah, abik provinsi hingga kabupaten kota.
Di saat yang sama, Tito melaporkan pendapatan daerah rata-rata berada di angka 82-83 persen. Ia menargetkan pendapatan daerah bisa mencapai 90 persen.
"Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai, total semua 552 daerah provinsi, kabupaten, kota, 38 provinsi, rata-rata di angka 82-83 [persen]. Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan," kata Tito.
Tito mengakui, dari pemaparan tersebut, Prabowo menyinggung soal adanya pengendapan uang di sejumlah bank daerah. Nilainya mencapai ratusan triliun dari bank milik pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun pemerintah kabupaten.
Tito menerangkan, pengendapan itu terjadi lantaran kepala daerah definitif baru dilantik Februari 2025. Oleh karena itu, kepala daerah berdalih sedang menyusun langkah untuk mempercepat penyerapan uang yang mengendap di bank daerah.
"Beliau [Prabowo] tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota," tuturnya.
"Ini terjadi karena satu, kepala-kepala daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari, 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, kepala dinas, sekda [sekretaris daerah], dan lain-lain, itu membuat perlambatan," lanjut Tito.
Selain itu, ia menyatakan, banyak daerah telah menyiapkan anggaran untuk membayar kontrak program yang akan dilaksanakan pada akhir 2025. Pembayaran itu disebut baru berlangsung usai kontrak program rampung dilakukan.
"Setelah itu, mereka [pemerintah daerah] juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari," tutur Tito.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
