Indeks Mendagri

Tito menilai alur penggunaan dana bisa menjadi pembuka jalan dalam menelusuri penyebab kebablasannya ormas-ormas.

Program Sekolah Rakyat diharapkan jadi tonggak utama memutus kemiskinan ekstrem sekaligus investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Sanksi magang di Kemendagri sebagai bentuk pembinaan agar kepala daerah mengetahui lebih mendalam soal aturan.

Kemendagri menekankan pentingnya peran bupati dan wali kota dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tito Karnavian, meminta agar pemerintah daerah (pemda) segera menggelontorkan bansos untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Tito mengatakan, para gubernur dan wakil gubernur hasil putusan MK akan dilantik Presiden Prabowo sementara para bupati dan wali kota dilantik gubernur.

Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan anggaran PSU Pilkada 2024 berasal dari hasil efisiensi APBD.

Mendagri, Tito Karnavian, menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan stok dan harga pangan tetap stabil.

Tito mengaku akan menerbitkan surat edaran sebagai dasar hukum untuk merealokasi anggaran, termasuk pengurangan protokoler.

Tito mengaku akan meminta para gubernur untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan pelaksanaan efisiensi anggarannya.

Sebanyak 10 kepala daerah dari PDIP dipastikan tidak mengikuti retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) periode 21-28 Februari 2025.

Agenda retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, tidak menggunakan sistem ranking dalam penilaian para pesertanya. 

Glamping Kepala Daerah akan diselenggarakan selama 8 hari di Magelang. Simak biayanya dalam artikel ini.

Kemendagri hanya menerima anggaran pada 2025 sebesar Rp2,03 triliun dari anggaran sebelumnya, yakni Rp4,7 triliun.

Dadan mengeklaim, Presiden Prabowo ingin program MBG bisa dirasakan seluruh anak-anak karena menerima laporan masih ada yang belum menerimanya.

Tito belum mau berkomentar soal keberadaan aturan ASN Jakarta boleh berpoligami sebelum membaca aturan secara utuh.

Delapan UU yang diusulkan direvisi dengan metode omnibus law di antaranya UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MD3, dan UU Pemerintah Daerah. 

Menurut Mendagri, pemda perlu melakukan upaya intervensi dengan cara memberikan bansos, pasar murah, dan kerja sama antardaerah untuk menstabilkan harga.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pelaksanaan IKD atau Digital ID baru bisa diimplementasikan September 2024.