Indeks Mendagri

Gubernur Jateng & Mendagri beri respons soal polemik pajak PBB-P2 Pati yang naik hingga 250%, berikut pernyataan keduanya.

Mendagri, Tito Karnavian, akan mencari tahu pertimbangan Bupati Pati menaikkan PBB-P2 menjadi 250 persen.

Selain itu, potensi konflik juga jadi pertimbangan Presiden Prabowo ambil sikap terkait pilkada tak langsung.

Tito mengklaim, lulusan terbaik yang berasal anak tukanng bakso membuktikan bahwa IPDN tidak mementingkan faktor orangtua lulusan kampus tersebut.

Pada 2025 terdapat lebih dari 58 persen BUMD bergerak di sektor jasa air dan aneka usaha dalam kategori kurang dan tidak sehat atau sakit.

Apabila benar ditemukan pelanggaran dan keterlibatan Dukcapil, Tito berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti secara tegas.

Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan apapun ihwal status empat pulau di kawasan Aceh dan Sumatra Utara.

Tito menilai alur penggunaan dana bisa menjadi pembuka jalan dalam menelusuri penyebab kebablasannya ormas-ormas.

Program Sekolah Rakyat diharapkan jadi tonggak utama memutus kemiskinan ekstrem sekaligus investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Sanksi magang di Kemendagri sebagai bentuk pembinaan agar kepala daerah mengetahui lebih mendalam soal aturan.

Kemendagri menekankan pentingnya peran bupati dan wali kota dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tito Karnavian, meminta agar pemerintah daerah (pemda) segera menggelontorkan bansos untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Tito mengatakan, para gubernur dan wakil gubernur hasil putusan MK akan dilantik Presiden Prabowo sementara para bupati dan wali kota dilantik gubernur.

Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan anggaran PSU Pilkada 2024 berasal dari hasil efisiensi APBD.

Mendagri, Tito Karnavian, menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan stok dan harga pangan tetap stabil.

Tito mengaku akan menerbitkan surat edaran sebagai dasar hukum untuk merealokasi anggaran, termasuk pengurangan protokoler.

Tito mengaku akan meminta para gubernur untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan pelaksanaan efisiensi anggarannya.

Sebanyak 10 kepala daerah dari PDIP dipastikan tidak mengikuti retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) periode 21-28 Februari 2025.

Agenda retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, tidak menggunakan sistem ranking dalam penilaian para pesertanya. 

Glamping Kepala Daerah akan diselenggarakan selama 8 hari di Magelang. Simak biayanya dalam artikel ini.