Mendagri Tito Imbau Pemda Dukung UMKM Urus Sertifikasi Halal

Tito mengingatkan kebutuhan produk halal di berbagai negara sudah menjadi persaingan global sehingga Indonesia perlu mengonsumsi produk halal sendiri.

Muhammad Naufal

Terbit 11 Aug 2025 21:40 WIB

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, diwawancarai seusai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional di Kantor Gubernur Bali, Jumat (08/08/2025). Tirto.id/Sandra Gisela

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengimbau pemerintah daerah (pemda) se-Indonesia mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengurus sertifikasi halal. Sertifikasi halal disebut bukan persoalan keagamaan, melainkan strategi menghadapi persaingan ekonomi global.

“Ini masalah halal, sertifikat halal, jaminan produk halal ini bukan berarti kita akan berorientasi kepada agama tertentu, atau mungkin, mohon maaf, bahasanya mungkin ada yang mengatakan ini islamisasi, bukan, tapi ini sudah pertarungan dagang, pertarungan global, ekonomi,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025).

Ia mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, di samping Pakistan dan negara lainnya. Namun, produsen utama produk halal justru berasal dari negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim.

Selain itu, tren konsumsi produk halal dinilai meningkat pesat, khususnya di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Oleh karena itu, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menjadi pasar yang sangat potensial.

Namun, kata Tito, produsen halal terbesar dunia justru berasal dari negara lain.

“Negara Brasil itu nomor satu, eksportir makanan halal. Kemudian India, Amerika, Rusia, itu adalah salah satu negara-negara yang produsen halal yang besar-besar,” sebutnya.

“Jadi, sudah menjadi persaingan global. Oleh karena itu lah, kami mendorong dalam negeri Indonesia, kami mengkonsumsi produk halal dalam negeri, produk sendiri,” lanjut dia.

Tito menyatakan kondisi ini menjadi bagi Indonesia agar mampu memperkuat produksi halal dalam negeri. Salah satunya melalui percepatan sertifikasi halal bagi UMKM yang difasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).

“Ini perlu melibatkan seluruh pemda-pemda mendorong supaya kita menikmati produksi [halal] dalam negeri sendiri, konsumen masyarakat kita. Jangan diserbu dari luar," ujarnya.