Menuju konten utama

Rehabilitasi Bencana Sumatra Tuntas 2028, Anggaran Rp100,1 T

Tito mengatakan, Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran Rp100,1 T itu pada 7 kementerian/lembaga untuk rehabilitasi dampak bencana Sumatra.

Rehabilitasi Bencana Sumatra Tuntas 2028, Anggaran Rp100,1 T
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Bencana Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/7/2026). tirto.id/ M Fajar Nur
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemerintah memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, berlangsung hingga 2028. Total anggaran yang disiapkan untuk pemulihan infrastruktur dan hunian masyarakat mencapai Rp100,1 triliun, dialokasikan secara bertahap mulai tahun ini.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Bencana Sumatra menyatakan, pemerintah pusat telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp39 triliun lebih untuk keperluan anggaran tahun 2026.

"Total anggarannya 100,1 triliun (rupiah). Untuk 2026 lebih kurang sebanyak 39 triliun lebih. Yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan itu ada 7 kementerian/lembaga. Oleh karena itu, 7 kementerian/lembaga ini segera bergerak," ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum, A. Toto, mengungkapkan bahwa kementeriannya telah menerima tambahan anggaran sebesar Rp21,16 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk empat Direktorat Jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yakni Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, serta Prasarana Strategis.

"Adapun progres saat ini terhadap keuangan realisasinya sudah mencapai 2,4 triliun (rupiah) atau 11,35 persen dan untuk realisasi fisik sendiri sebesar 26,4 persen. Kami akan terus menggenjot agar penuntasannya untuk di 2026 ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat banyak," jelas Toto dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mulai membangun hunian tetap (huntap) secara masif pada September 2026. Sebanyak 7.952 unit huntap akan dibangun untuk para pengungsi bencana di tiga provinsi tersebut.

Di sisi lain, sudah ada 500 unit huntap yang sudah dibangun oleh pihaknya dan siap digunakan oleh masyarakat yang mengungsi imbas bencana.

"Proses tender sudah berjalan, kita siap membangun bulan September. Sebanyak 7.952 unit dengan anggaran Rp2,2 triliun. Akan dibangunkan huntap kompleks," terang Maruarar.

Ia menekankan bahwa lokasi huntap yang dipilih harus benar-benar aman dari potensi bencana.

Selain itu, kawasan hunian baru wajib memiliki aksesibilitas yang baik, mulai dari sekolah, pasar, rumah sakit, hingga tempat ibadah.

Tito menambahkan, Satgas akan melakukan pemantauan ketat setiap minggu terhadap progres fisik di lapangan dan penggunaan anggaran, agar seluruh program dapat terselesaikan sesuai jadwal dan tepat sasaran.

"Kami, Satgas, juga akan melakukan pengecekan nantinya. Kegiatan-kegiatan itu mana yang terlaksana, mana yang belum. Kami akan monitor tiap minggu," tegasnya.

Baca juga artikel terkait BENCANA ALAM atau tulisan lainnya dari Mochammad Fajar Nur

tirto.id - Flash News
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher